cover
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017" : 7 Documents clear
Elastisitas Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Isu Iraq, Suriah Dan Isis Ibnu Zulian
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.706 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.119-134

Abstract

AS sering dituding banyak pihak menjalankan Kebijakan internasional “bermuka dua” atau standar ganda sebagaimana berkaitan dengan dengan sikap AS terhadap Timur Tengah. Pragmatisme politik juga mempermasalahkan bagaimana negara dapat berfungsi, dalam arti segala konsekuensi dan tindakan selalu mengacu pada individu, kelompok, dan masyarakat secara menyeluruh. Politik Amerika Serikat berorientasi pada tujuan dan hasil yang akan diperoleh, dengan tidak memperhatikan cara mekanisme pencapaiannya.Tidak mengejutkan apabila inkonsistensi dan kontroversi dalam Kebijakan Luar Negeri AS, namun kepentingan secara pragmatis pada akhirnya memaksa AS pada kebijakan-Kebijakan yang bersifat elastis.Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif, penulis membahas Elastisitas Politik Luar Negeri AS terhadap ISIS dengan kebaruan kajian tentang Inkonsistensi Kebijakan dengan menggunakan teori Pragmatisme dan melacak faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri AS melalui tipologi strategi politik luar negeri dari buku John. P. Lovell, yang model strategi ini dicetus oleh William D. Coplin.Inkonsistensi berkaitan dengan pragmatisme yang merupakan the way of life bangsa Amerika. Dinamika dalam invasi menjadi pengaruh besar terhadap proses kebijakan AS, serta gaya kepemimpinan yang diterapkansangat berpengaruh sekali terhadap Elastisitas Politik Luar Negeri AS itu sendiri.
Kerjasama“Segitiga Maritim Dunia” Indonesia-Tingkok-Rusia: Membangun Keamanan Maritimasia Tenggara Adi Rio Arianto
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.348 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.188-203

Abstract

Kerjasama strategis Indonesia-Rusia-Tingkok di sektor Maritim secara signifikan mampu mendorong posisi Indonesia sebagai kunci Keamanan Maritim Asia Tenggara. Hal ini dapat dipahami melalui serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia dan Tingkok melalui skema: (1)Silk Road Economic Belt (SERB) dan Maritime Silk Road Point (MSRP), dan (2)Kerjasama wilayah Siberia dan Far East, dan (3)Kerjasama Poros Maritim Dunia. Kerjasama ini mencermikan bahwa model Politik Luar Negeri Indonesia telah mampu mempengaruhi perilaku Rusia dan Tiongkok baik secara struktural maupun relasional dalam menjaga dan memelihara keamanan Maritim Asia Tenggara. Pemeliharaan Keamanan Maritim Asia Tenggara yang melibatkan aktor luar kawasan seperti Rusia (Eurasia), Tiongkok (Asia Timur), dan Amerika Serikat (Asia Pasifik)turut mempengaruhi model pemeliharaan Keamanan Maritim Dunia. Dengan demikian Rusia dan Tingkok adalah penyokong bagi penguatan posisi Indonesia sebagai kunci keamanan Maritim Asia Tenggara yang pada akhirnya berimbas pada Arsitektur Keamanan Maritim Dunia.
Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society Muhammad Novan Prasetya
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.586 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.176-187

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah, terbentang dalam gugusan kepulauan yang terdiri tidak kurang dari 17.000 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama, dan ribuan kilometer garis pantai. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (UN) dan Negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia pernah dikenal sebagai Negara Maritim karena budaya kelautan yang sangat maju di zaman dahulu, seperti suku Bugis yang dikenal juga dengan suku pelaut yang menjelajah hingga ke mancanegara, atau armada laut Sriwijaya dan Majapahit yang perkasa. Selain kebudayaan Maritim, Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang termasuk paling besar di dunia, karakter topografi laut Indonesia yang sangat beragam karena terletak di batasan garis lempeng tektonik menjadikannya unik dibandingkan negara-negara lain, Namun, seiring berjalannya waktu, dengan kekayaan yang melimpah tersebut, identitas Maritim negara ini seperti terlupakan. Dewasa ini semakin menyadarkan kita, bahwa Indonesia semakin kehilangan kebanggaannya. Bait lagu “Nenekku seorang pelaut” bak lantunan yang sumbang. Berbagai permasalahan maritim kian lama kian menumpuk. Menjadi fakta pahit yang menyedihkan ketika pulau sipadan dan ligitan terkelupas dari Indonesia, dua pulau yang memiliki keindahan dan kekayaan hayati. Belum lagi pulau ambalat yang mempunyai cadangan minyak mentah yang melimpah masih menjadi sengketa. Saat ini Budaya Maritim Indonesia sama seperti sebuah kapal yang tak bernahkoda, jika kesadaran Maritim tidak segera diciptakan/dibangun kembali. Dalam Tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sinergitas peran Negara dan Civil Society dalam membangun kembali kebudayaan Maritim yang telah memudar atau bahkan mulai menghilang.
Menajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti Dumping/Dumping Dalam Perdagangan Internasional Laode Muhamad Fathun
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.225 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.153-175

Abstract

Sejak munculnya rezim ekonomi seperti GATT yang sekarang WTO adalah tujuannya untuk menciptakan pola perdagangan yang kompetitif dan adilserta terbuka.Lembaga tersebut sebagai rule driven yang merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi internasional di harapkan bisa meredam terjadinya ketidak adilan pasar.Akan tetapi justru adanya sejumlah kebijakan tersebut memperlihatkan pragmatism aturan yang disatu sisi menjadi insturmen melegalkan prilaku curang dalam perdagangan, disisi lain sebagai pengontrol untuk menciptakan pasar yang lebih baik. Salah satu maasalah yang timbul dalam sengketa dagang adalah prilaku dumping oleh sejumlah negara dalam perdagangan internasional.Data WTO dari tahun 1995-2012 menunjukan prilaku dumping sselalu meningkat dari tahun –ketahun.Dumping adalah aktivitas pasar dimana ekportir melakukan diskriminasi harga dengan menjual barang di pasar domestik atau pasar luar negeri dengan harga di bawah harga normal.Aktivitas melawan dumping disebut anti dumping sebagai tindakan melawan kecurangan prilaku dagang.Dumping dan anti dumping sudah di atur dalam artikel GATT /WTO namun akrivitasnya menjadi sumber sengketa dagang internasional dalam konteks ekonomi politik internasional.Brazil adalah negara yang menerima tuduhan dumping dari AS dalam eksport jus orange.AS menerapkan kebijakan anti dumping zeroing untuk menekan masuknya produk Brazil di AS.Sengketa tersebut kemudian di sidangkan WTO sebagai inetrvensionis peace maker untuk mempertemukan kedua pihak beserta sejumlah anggota lainya sebagai peninjau dalam konteks negosiasi internasional. Dalam interval negosiasi dari tahun 2008 dengan prosedur penyelesaian sengketa sesuai pasal 3 DSB akhirnya pada tahun 2011 sengketa tersebut berakhir dan keputusan bahwa AS bersalah menerapkan anti dumping terhadap ekport jus orange Brazil.
Cyber Security: Geometri Politik Dan Dimensi Pembangunan Keamanan Dunia Era Horizontal Abad 21 Adi Rio Arianto
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.938 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.108-118

Abstract

Dimensi pembangunan keamanan dunia Era Horizontal Abad 21 adalah cenderung tidak stabil dan sangat berbahaya. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktifitas dari dua teknologi universal Era Horizontal Abad 21, yaitu teknologi siber dan senjata nuklir. Sistemkeamanan di era ini dibangun berdasarkan asumsi dasar ilmu Geometripolitik yang menekankan pada pencegahan terhadap serangan siber dan serangan senjata nuklir atas dukungan instrumen siber. Munculnya Keamanan Siber Antarbangsamerupakan hasil evolusi panjang dari bentuk dan sifat keamanan yang dihasilkan oleh interaksi manusia dan dimensi siber. Keamanan Siber Antarbangsa mencerminkanrentannya aktifitasmanusia dariserangansiber. Potensiancaman siberakan tetap ada, oleh karena itu penanggulangannya mutlak dipersiapkan. Konflik sibermenjadi salah satu sumber pemicu peperangan universal yang dapat mengancam kelangsungan hidup peradaban manusia di Era Horizontal Abad 21. Oleh karena itu, dimensi pembangunan keamanan duna Era Horizontal Abad 21 bertolak pada teknologi siber dan nuklir.
Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalamfilosofi Frame Ideologis Laode Muhamad Fathun
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.268 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.135-152

Abstract

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis sebagai tipe penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data pada karya tulis ini adalah dengan cara wawancara, dokumen, pengamatan langsung, observasi partisipan dan untuk menambah data karya ini ditambahkan dengan telaah pustaka (library research), dengan berupaya mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti, buku, jurnal, tabloid, surat kabar, dan internet. Dengan tempat penelitian seperti Perpustakaan Nasional di Jakarta, Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya di Jakarta serta Badan Keamanan Laut Di Jakarta. Kemudian teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif serta metode pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Dengan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim di Era Jokowi yakni faktor interpretasi ideologis terkait proses perumusan kebijakan luar negeri poros maritim.
Strategi Diplomasi Asean Terhadap Jepang Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Di Asean Tety Rachmawati
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 1, No 2 (2017): PIR FEBRUARI 2017
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.049 KB) | DOI: 10.22303/pir.1.2.2017.87-107

Abstract

Negara-negara anggota ASEAN setuju untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam upaya meningkatkan integrasi ASEAN, senada dengan tujuan pembangunan yang adil. Kesenjangan ekonomi antara anggota ASEAN dapat dilihat dari beberapa indikator seperti GDP, HDI, persentase kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi antar Negara anggota ASEAN. Upaya ASEAN mengurangi kesenjangan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada negara–negara yang masih tertinggal dalam hal ekonomil. Bantuan bukan hanya datangd a ri internal anggota ASEAN, namun juga dari Negara lain selain anggota ASEAN, misalnya Japan.penelitian akan membahas strategi diplomasi ASEAN dengan Jepang dalam upayanya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi ASEAN.metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber dieproleh dari surat kabar, majalah, buku, beberapa dokumen pendukung lain, dan artikel. ASEAN menggunakan strategi regional development cooperation (RDC) sebagai kerangka dasar bagi semua perjanjian dengan Negara Jepang.ASEAN menggunakan strategi koalisi dan forum. Berbagai forum iniasaisi dilakukan dalam kerangka RDC menyatakan Japan sebagai Negara donor untuk beberapa projek. Untuk bisa mendapatkan parallel dengan Negara Jepang, ASEAN meggunakan kerangka Dialogue Partners(DP). DP tidak memposisikan Negara kedua sebagai penerima donor, namun lebih sebagai partner.

Page 1 of 1 | Total Record : 7