Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 2 (2021)"
:
16 Documents
clear
Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan
Duri, Nur Fika
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Masyarakat Desa Karanganyar merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi dalam pelaksaan praktik warisnya tidak sesuai dengan hukum Islam, artinya masyarakat Desa Karanganyar dalam praktik pembagiannya menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dan berlangsung hingga sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan tokoh agama terhadap praktek waris yang dilakukan di Desa Karanganyar dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Karanganyar tidak mempermasalahkan praktik pembagian waris anak tunggal mewarisi harta keseluruhan. Jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, begitu juga jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pasal 180 KHI membenarkan adanya praktik waris yang ada di Desa Karanganyar terkait anak tunggal perempuan yang menghijab saudara pewaris. Praktik pembagian waris tersebut walaupun tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Al-qur’an, jika hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris lain agar tercapai suatu kemaslahatan maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh syariat Islam, begitu juga oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarîʻah
Jamil, Faishol
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pada tahun 2019, telah terjadi pembaharuan batas minimal usia perkawinan. Pembaharuan tersebut, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun. Merubah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi wanita maupun pria. Penelitian ini menjadi penting karna ketentuan batas usia perkawinan tersebut akan berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi perubahan batas usia tersebut dan bagaimana ketentuan tersebut jika ditinjau dari teori maqâshid al-syarîʻah. Tujuan inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembaharuan batas usia perkawinan tersebut dan apakah pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut telah sejalan dengan konsep maslahat al-dharuriyat al-khams (lima unsur kebutuhan pokok). Penelitan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif maqâshid al-syarîʻah imam asy-Syathibi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatar belakangi oleh faktor perkawinan pada usia 16 tahun adalah termasuk dalam perkawinan anak yang akan berdampak buruk pada organ reproduksi dan keturunan yang akan dihasilkan. Sedangkan jika ditinjau dengan perspektif maqâshid al-syarîʻah pembaharauan batas minimal usia perkawinan tersebut sudah baik karna sejalan dengan konsep al-dharuriyat al-khams
Tradisi Sebambangan Dalam Hukum Pidana Dan Kaidah Al-‘Âdah Muhakkamah
Zamzami, Muhammad Syafi’i
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sebambangan merupakan salah satu tradisi pranikah yang masih dilesatarikan di Provinsi Lampung. Prosesi adat ini dilakukan seperti kawin lari, namun terdapat perbedaan di beberapa prosesinya. Cara yang berbeda tentunya membuat adat ini berbeda dengan adat daerah lainnya. Seperti adanya uang adat, prosesi begawi dan lain sebagainya. Adat yang sudah turun temurun ini juga tetap lestari walaupun pada zaman modern ini, yang kemudian menjadi pertanyaan mengapa adat ini masih tetap ada. Prosesi yang mirip dengan kawin lari tentunya menjadi persoalan apakah adat ini melanggar secara hukum negara yang berlaku atau tidak. Kemudian juga apakah adat ini sesuai dengan syariat Islam yang dimana masyarakat adat Lampung mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi adat Sebambangan dalam kacamata Hukum Pidana dan Kaidah Fikih Al-‘Âdah Muhakkamah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Penelitian ini menghasilkan jawaban tentang posisi adat Sebambangan di mata hukum nasional yang dianalisis menggunakan sifat ajaran melawan hukum. Dan juga menghasilkan jawaban berdasarkan kaidah fiqh Al-‘Âdah Muhakkamah dengan kaidah-kaidah turunannya untuk menentukan bahwasanya adat Sebambangan termasuk ke dalam adat shahih.
Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
Husnah, Zahrotul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang didayagunakan secara produktif untuk dikembangkan hartanya. Pendayagunaan zakat tersebut tak lepas dari peran lembaga pengelola zakat. Pada masa pandemi COVID-19 peran zakat semakin dibutuhkan. Adanya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi obyek penelitian sebab terdapat zakat produktif yang berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bergulir yang tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan mengetahui urgensi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengelola zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik pada masa pandemi COVID-19 dan mengetahui pengelolaan zakat produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” perspektif Yusuf Qardhawi. Jenis penelitian adalah empiris dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis serta metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya pengelolaan zakat produktif bertujuan mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki secara optimal. Kemudian kedua, pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana zakat dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi mustahik yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan zakat yang sesuai.
Pemberhentian dan Penggantian Nazhir Oleh Ahli Waris Wakif
Afandi, Munawar
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Di Kota Malang ada permasalah tentang wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut disengketakan oleh ahli waris Wakif. Permasalahannya, apakah ahli waris wakif dapat melakukan tindakan pemberhentian dan penggantian nadzir? Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 25 junto Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 ayat (2) dan (4), ahli waris wakif memiliki beberapa hak dari pengelolaan harta wakaf. Diantaranya, 1. Persetujuan apabila wakaf wasiat dilakukan lebih dari 1/3 harta warisan. 2. Mendapatkan informasi apabila ada nazhir yang berhenti dari kedudukannya. 3. Berhak mengusulkan kepada BWI melalui KUA untuk pemberhentian dan penggantian nazhir, apabila nazhir yang ditunjuk dalam satu tahun tidak melaksanakan tugasnya. Dari pasal tersebut menunjukkan, bahwa ahli waris wakif tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pengelolaan wakaf.
Urgensi Adanya Saksi saat Cerai dan Relevansinya Terhadap Konsep Maslahah Asy-Syathibi
Hafizhullah, Muhammad Ariza
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 2 (2021): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penulisan Artikel ini dilatar belakangi dari aturan yang berbeda, yakni syariat Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 76 ayat 1. Fokus penelitian pada artikel ini yakni tentang adanya saksi saat cerai adapun tujuannya yakni menggali data-data tertulis mengenai dasar dari undang-undang tersebut mengharuskan adanya saksi saat cerai sehingga membuatnya berbeda dengan syariat Islam yang tidak mengharuskan saksi saat cerai, artikel ini pula mengkaji keterkaitan saksi saat cerai dengan teori maslahah dari Asy-Syathibi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan filosofis logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya saksi saat cerai telah mendasar atau merujuk pada Herzein Inlandsz Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengesten (RBG), keduanya merupakan undang-undang buatan penjajah Belanda yang masih diberlakukan dengan pertimbangan masih sesuai dengan kebutuhan hukum bagi penduduk Indonesia kemudian hasil penelitian mengenai relevansi saksi saat cerai terhadap teori maslahah dari Asy-Syathibi yakni telah menunjukkan bahwa adanya saksi saat cerai merupakan representasi dari maslahah mursalah sebab tidak ada dalil yang tertulis secara spesifik untuk menunjukkan larangan atau pembolehannya, kendati demikian adanya saksi saat cerai merupakan upaya mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat pasca terjadinya cerai.