NEGARA DAN KEADILAN
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2020): Februari"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[EKSISTENSI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Dewi Khusna]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6927
<![CDATA[ Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga, baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.Kata kunci: usia, perkawinan, dampak, urgensi, hokum Underage marriages however will face various problems in them. Problems like that may not have been realized beforehand. This is due to the reasoning power of those who have not headed that way, because one of the factors causing these problems is the immature personality. With their immature personalities, they are not ready to accept responsibility either as husband or wife, not ready to face family problems, both problems related to husband and wife and family economic problems which will affect the development of their children. Keywords: age, marriage, impact, urgency, law]]>
<![CDATA[WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS YANG MODAL DASARNYA KURANG DARI LIMA PULUH JUTA RUPIAH ]]>
<![CDATA[hasan basri]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5045
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta PT yang kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas bahwa modal dasar pendirian PT diserahkan kepada kesepakatan para pendiri.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti data primer. Perolehan data dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu akademisi yang menguasai hukum Perseroan Terbatas dan kepada Notaris Hj. Khusnul Hitaminah, SH., MH. yang menjadi objek penelitian.Besaran modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) PP 29 2016 ini modal dasar pendirian Perseroan Terbatas menjadi diserahkan pada kesepakatan para pihak/pendiri. Pada prakteknya di Kantor Notaris Hj.Khusnul Hitaminah, SH.,MH. apabila ada Klien yang akan membuat PT dengan modal dasar dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Notaris akan menjelaskan dan mengkonstatir bagaimana keberlangsungan PT tersebut, maka Klien akan lebih memilih wadah usahanya dalm bentuk CV, karena para pendiri hawatir tidak mampu untuk membiayayai operasional PT. Klien yang membuat PT di Kantor Notaris Hj.Khusnul Hitaminah, SH.,MH. modal dasarnya minimal Rp.100.000.000,00 (seratur juta rupiah). Kata Kunci : Wewenang Notaris, Perseroan Terbatas, Modal Dasar]]>
<![CDATA[PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mohammad Mahmudi]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5046
<![CDATA[Political parties in Indonesia are growing and growing rapidly, therefore, there needs to be a new idea in the effort to develop and dissolve the bankrupt political party in order to create a system Indonesian parting is a simple multiparty system. The results of this study show that the establishment of a significant political party and efforts to simplify the political party by going through an unusual stage is by means of The application of the bankruptcy political party to the Constitutional Court of its purpose is to efficiencies the country-issued budget for political parties as well as making the system of Indonesia's parting systems a multi-party system that is simple but in terms Do the idea of having to pay attention to several important factors including: democratic, rational, and Non-discriminatory principles.Keywords: Political parties, political party disbandment, simple Multi Party system.]]>
<![CDATA[PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mahmudi, Mohammad]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.5046
<![CDATA[Political parties in Indonesia are growing and growing rapidly, therefore, there needs to be a new idea in the effort to develop and dissolve the bankrupt political party in order to create a system Indonesian parting is a simple multiparty system. The results of this study show that the establishment of a significant political party and efforts to simplify the political party by going through an unusual stage is by means of The application of the bankruptcy political party to the Constitutional Court of its purpose is to efficiencies the country-issued budget for political parties as well as making the system of Indonesia's parting systems a multi-party system that is simple but in terms Do the idea of having to pay attention to several important factors including: democratic, rational, and Non-discriminatory principles.Keywords: Political parties, political party disbandment, simple Multi Party system.]]>
<![CDATA[PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Zaini]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6929
<![CDATA[ Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law]]>
<![CDATA[PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zaini, Agus]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.6929
<![CDATA[ Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law]]>
<![CDATA[HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ramdani Ramdani]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7626
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang “Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui, menganalisis dan membahasn konsep serta bentuk dari hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menelaah, meneliti dan mengkaji perundang-undangan yang membahas tentang hak anak baik secara konsep maupun bentuk. Hasil dari penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak dalam dalam perkara pidana mendapat jaminan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk seperti jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapat tidak hanya dari Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak namun juga dari Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara memperhatikan implementasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.Kata kunci: Sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, hak anakThis research discusses "Children's Rights in the Child Criminal Justice System in Indonesia". This study aims to identify, analyze and discuss the concepts and forms of children's rights in the juvenile justice system in Indonesia. This research is a normative study using a literature study approach by examining, researching and examining laws that discuss children's rights both in concept and form. The results of this study can be broadly concluded that children in criminal cases receive legal protection guarantees in various forms such as safety guarantees both physically, mentally and socially and have access to information regarding case developments. Children must get their rights based on the best interests of the child and respect for the child. The guarantee of protection is obtained not only from Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system but also from Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. The state in this case the government and the apparatus organizers pay attention to effective implementation with consideration of the best interests of children.Keywords: Child criminal justice system, child protection, children's rights]]>
<![CDATA[PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Hendra Pramana Putra]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7494
<![CDATA[ Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yang berkenaan dengan pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.Kata kunci: pembiayaan, rehabilitasi, narapidana residivis penyalahgunaan narkotika The problem of this research includes setting limits of rehabilitation financing of drug-resistant prisoners of narcotics abuse, and to know the restriction of rehabilitation financing of drug resistance of narcotics abuse. The research method in this study is normative legal research where the legal research is conducted by researching some chapters in the Narcotics Act which pertains to restriction on rehabilitation financing of drug resistant narcotics abuse.Keywords: financing, rehabilitation, convict resistant narcotics abuse]]>
<![CDATA[DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[M. Saikhu]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7493
<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi permasalahan serius hampir di setiap Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah Pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika wajib direhabilitasi, yang diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, bahwa Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur double track system pemidanaan, yaitu hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. Hakim berperan sangat penting sesuai amanat Undang Undang untuk melakukan dekriminalisasi sehingga permintaan berkurang. Langkah ini bisa mengurangi suplai yang berdampak pada penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia.Kata kunci: Narkotika; Penyalahgunaan; DekriminalisasiAbuse and trafficking in illegal drugs is a serious problem in almost every country, no exception in Indonesia. Because the fact shows that the number of addicts in Indonesia is increasing the day. This should certainly get more serious handling from all components, both government and private. As mandated in law number 35 year 2009 concerning narcotics, narcotic abusers is obliged to be rehabilitated, which was strengthened in the circular letter of the Supreme Court No. 4 year 2010 on the placement of abusers, that abusers victims and narcotics addicts were placed into the institute. Medical and social rehabilitation. Law Number 35 year 2009 about narcotics set up double track system Pemidanaan, that is, the judge can decide the prison sentence and can decide the rehabilitation action for abusers narcotics. The judge plays a crucial role according to the law's mandate to decriminalize so that demand decreases. This step can reduce supply that has an impact on the prevention of drug problems in Indonesia. Keywords: narcotics; Abuse Of ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN ]]>
<![CDATA[Sri Hariyani]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol 9, No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukum.v9i1.7492
<![CDATA[ Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator. Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyamanKata kunci: Mediasi, perkara, perceraianThe Pasuruan religious court has made several efforts in effective mediation ranging from the establishment of several judges to the mediator with the issuance of decree by the Chairman of the Court, and sought by providing a special space of mediation and the name Board of the mediator that facilitates the parties who dispute in selecting a mediator. The mediation is still less effective in resolving divorce problems. The main cause in this case is the weakness of consciousness, selfishness and lack of strong will for peace. Dualism functions of mediators who also act as judges influence the mediation he does. It is necessary for a non-professional mediator or a more experienced certified mediator to further enhance the success of the mediation process. The success of mediation is only ten percent due to several things, which is the ability to bring the atmosphere when mediation is sometimes interspersed with small jokes so that the atmosphere is not stiff. Furthermore, the patience mediator which is the main point in the mediation, because the parties litigated with the psychological state of the dispute will certainly make the atmosphere becomes less comfortableKeywords: mediation, matters, divorce]]>
