cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21 No 1: Mei 2018" : 5 Documents clear
ESENSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA D N M Sahari, Deselfia
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.817 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.12

Abstract

The essence of transparency and accountability in land registration within the legal system in Indonesia has not been realized properly. Due to the weakness of the guarantee of legal certainty and legal protection from the government. In addition, the publication system of land registration adopted is negative with a positive tendency, not applied in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding expiration to file a five-year lawsuit there is a synchronization / non-harmonization concerning land authority between local government Article 14 paragraph (2 ) Letter k of Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government and Authority of National Land Agency (Regulation of Head of National Land Agency No.2 Year 2013 regarding Abundance of Land Rights and Land Registration Authority) and regulation of grace period of entitlement right. AbstrakEsensi transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran tanah dalam sistem hukum di Indonesia belum terealisasi dengan baik. Karena lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemerintah. Selain itu, sistem publikasi pendaftaran tanah yang diadopsi negatif dengan kecenderungan positif, tidak diterapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang berakhirnya pengajuan gugatan lima tahun ada sinkronisasi / non-harmonisasi tentang kewenangan pertanahan antar pemerintah daerah Pasal 14 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 tentang Kelimpahan Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Otoritas) dan peraturan masa tenggang hak cipta. Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Pendaftaran Tanah; Sistem Hukum;
PENGARUH TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI KEDOKTERAN TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIK Syarifuddin, Andi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.362 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.13

Abstract

The influence of social transformation in the relationship between doctor and patient medical in health care, which is unchanged in terms of both the development of science and medical technology as well as in terms of increasingly sophisticated medical equipment. Changes in medicine in adjusting to the development or transformation of science that took place globally, which is more focused on the actualization of resource quality and the perpetrators of medical and actualization of the aspects of the instrument of facilities and infrastructure to support the service in the medical field. In an effort to build a balance or equality impact on the quality of medical services more quality, berkepastian and fair and expediency, legal counseling needs to be done simultaneously to socializing the various aspects of medical law against citizens as the most important stakeholders in the world of medical services. AbstrakPengaruh transformasi sosial dalam hubungan antara dokter dan pasien dalam perawatan kesehatan, yang tidak berubah dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis serta dalam hal peralatan medis yang semakin canggih. Perubahan ilmu kedokteran dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan atau transformasi ilmu yang terjadi secara global, yang lebih fokus pada aktualisasi kualitas sumber daya dan pelaku medis dan aktualisasi aspek instrumen sarana dan prasarana untuk mendukung layanan di bidang medis. Dalam upaya membangun keseimbangan atau dampak kesetaraan pada kualitas layanan medis yang lebih berkualitas, berkepastian dan adil dan bijaksana, konseling hukum perlu dilakukan secara bersamaan untuk mensosialisasikan berbagai aspek hukum kedokteran terhadap warga negara sebagai pemangku kepentingan terpenting di dunia. layanan medis.
HAKIKAT PERJANJIAN REKLAMASI PANTAI ANTARA INVESTOR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Saputra, Asbudi Dwi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.591 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.14

Abstract

Itself the reclamation agreement between the Government of South Sulawesi province with investors have not materialized as it should be, because in the reclamation agreement has ignored the principles in contract law and the terms of a legal contract. There are discrepancies in the legislation between Article 8 of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 28 / Candy-Kp / 2014 concerning the licensing of reclamation in coastal regions and small islands with Presidential Decree No. 122 of 2012 on reclamation in coastal regions and small islands and Act No. 23 of 2014 on local government authority to permit the location of the reclamation. AbstrakPerjanjian reklamasi itu sendiri antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian reklamasi telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak dan ketentuan-ketentuan kontrak hukum. Ada perbedaan dalam undang-undang antara Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 / Candy-Kp / 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Keputusan Presiden No. 122 dari 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otoritas pemerintah daerah untuk mengizinkan lokasi reklamasi.
ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA Hasbi, Hasnan
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.215 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.15

Abstract

Interfaith marriage has no right to obtain the estate when faith is different from that in this case the heir to the heir to the Muslims. However, when the beneficiary is not a Muslim (non-Muslims), and their heirs and successors religion (non-Muslim), they are still entitled to inherit. It is based on blood relationship between the heir to the heir, as provided for in Article 832 of the Civil Code and Article 171 c Compilation of Islamic Law (KHI), while the factors that impede the rights of inheritance of children born of interfaith marriage is not the unification of the governing the beneficiary because in reality there is pluralism of inheritance law, so that problem solving inheritance rights of children born out of wedlock different religions each party subject to different laws are based on religious or customary law. AbstrakPerkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan ketika iman berbeda dari yang dalam hal ini pewaris pewaris untuk umat Islam. Namun, ketika penerima manfaat bukan Muslim (non-Muslim), dan ahli waris dan penggantinya agama (non-Muslim), mereka masih berhak mewarisi. Hal ini didasarkan pada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.
KONTRADIKTIF PENERAPAN HUKUM PAJAK BERGANDA DI INDONESIA Hatta, Hatta
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.208 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.16

Abstract

This study focused on the policy aspects of the law, especially in the field of tax law. In addition, this study examines and assesses the policy process tax law in determining the double taxation prevention methods which tend to emphasize the comparison method Bilateral and Multilateral Unilateral methods. This research was conducted using the method of normative basing on primary legal materials. The results showed that, emphasizes the aspects of bilateral methods of avoiding double taxation can only regulate the avoidance of double taxation for foreign taxpayers alone, but to set the avoidance of double taxation in the country more appropriate use of unilateral methods. For the method of multilateral results are less than the maximum because there are different interests of countries that enter into agreements. AbstrakPenelitian ini difokuskan pada aspek kebijakan hukum, terutama di bidang hukum perpajakan. Selain itu, penelitian ini mengkaji dan menilai proses kebijakan undang-undang perpajakan dalam menentukan metode pencegahan perpajakan berganda yang cenderung menekankan metode perbandingan metode Bilateral dan Multilateral Unilateral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif mendasarkan pada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menekankan aspek metode bilateral menghindari pajak berganda hanya dapat mengatur penghindaran pajak berganda untuk wajib pajak asing saja, tetapi untuk mengatur penghindaran pajak berganda di negara tersebut lebih tepat menggunakan metode unilateral. Untuk metode hasil multilateral kurang maksimal karena ada berbagai kepentingan negara yang masuk ke dalam perjanjian.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue