Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Scientech Research and Development
Saputra, Asbudi Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAKIKAT PERJANJIAN REKLAMASI PANTAI ANTARA INVESTOR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Saputra, Asbudi Dwi
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 1: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.591 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i1.14

Abstract

Itself the reclamation agreement between the Government of South Sulawesi province with investors have not materialized as it should be, because in the reclamation agreement has ignored the principles in contract law and the terms of a legal contract. There are discrepancies in the legislation between Article 8 of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 28 / Candy-Kp / 2014 concerning the licensing of reclamation in coastal regions and small islands with Presidential Decree No. 122 of 2012 on reclamation in coastal regions and small islands and Act No. 23 of 2014 on local government authority to permit the location of the reclamation. AbstrakPerjanjian reklamasi itu sendiri antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian reklamasi telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak dan ketentuan-ketentuan kontrak hukum. Ada perbedaan dalam undang-undang antara Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 / Candy-Kp / 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Keputusan Presiden No. 122 dari 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otoritas pemerintah daerah untuk mengizinkan lokasi reklamasi.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN LUWU Saputra, Asbudi Dwi
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 2 (2024): JSRD, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i2.647

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara adalah undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan, mengoptimalkan manfaat ekonomi, dan melindungi kepentingan nasional serta lingkungan hidup. Desa Kadundung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang memilki sumber daya mineral yang melimpah, terkhusus pada mineral jenis emas, yang harus di kelola dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Namun faktanya sebaliknya Desa Kadundung menjadi lokasi penambangan emas ilegal yang mengakibatkan pencemaran air sungai oleh merkuri sehingga sumber air menjadi tercemar dan tidak bisa dikonsumsi. Hasil Penelitian menyimpulkan kegiatan penambangan emas ilegal terus berlangsung karena penegakan hukum belum efektif. Faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan emas illegal.
Co-Authors