cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
pps@widyagama.ac.id
Phone
+6281217783216
Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Spirit
Published by UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
ISSN : 19782608     EISSN : 26219115     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit" : 8 Documents clear
PELAKSANAAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI WUJUD PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM Triyono Raharja
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3416

Abstract

Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil atau immateriil yang dibebankan kepada pelaku akibat tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan peran dan kedudukan kepolisian dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan mengadopsi konsep Plea Bargaining System dan Defeered Prosecution Agreement yang didalamnya mengikutsertakan Victim Impact Statement. Penerapan konsep tersebut didasarkan pada pelaksanaan memenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan skema pengedepanan peran Kepolisian sebagai penegak hukum dengan pendekatan terhadap pelaku untuk melakukan kewajiban. Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban, pihak Kepolisian harus diberikan kewenangan luas dalam pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya dalam pelaksanaan restitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus ditambahkan aturan mengenai kewenangan Kepolisian sebagai eksekutor restitusi dan adanya pengutamaan koordinasi penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi supaya dapat terwujud
KONSEKUENSI HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA PUTUSAN CERAI YANG MEWAJIBKAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM RANGKA UPAYA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK) Heru Sutanto
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3411

Abstract

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES SERUYAN Irfan Mochammad Nur Alireja
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3412

Abstract

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat seperti pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat di pertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidentildankomplimenter tetapi harus dilaksanakan secara konsisten. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dalam perundang-undangan diatur dalam Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan mencakup menyediakan ruangan khusus saat penyidikan bagi pada korban di Kantor Polisi, penyembuhkan anak yang mengalami trauma, depresi dan minder sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya oleh Dinas Sosial serta memberikan pendampingan dalam pemulihan fisik, psikis, dan rohani secara bertahap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP OKNUM PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA MELIBATKAN KELUARGA BESAR TNI (Studi Putusan Perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019) Iwan Darmawan
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3413

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer ditinjau menurut Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHPM dan Kitab Undang -Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah s atunya adalah anggota militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Didalam penetapan Putusan Perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan putusan terhadap kasus penerapan putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan Keluarga Besar TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidanaPas al 281 KUHP. Didalam putusan perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019 tersebut bahwa Majelis Hakim menimbang dari fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur tindak pidana asusila yang melibatkan keluarga besar TNI termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa serta menimbang dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan pertimbangan dan musyawarah Hakim s ecara tertutup, maka diputuskan untuk menjerat terdakwa dengan281 KUHP dan Pasal 26 KUHPM
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA SEIJIN KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Koswara Panduwinata
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3414

Abstract

Penelitian ini menghasilkan: Setifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, sesuai pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun dalam pelaksanaanya ditemukan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Jember melalu jalur pengadilan maupun melalui pengawalan dari kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011. Langkah yang dapat diambil kreditur saat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dengan cara melakukan Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak hal tersebut Sesuai Pasal 29 Undang-Undangn Nomor 42 Tahun 1999
ANALISIS PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KABUPATEN MANOKWARI Ali Mashudi
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3409

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan menghawatirkan bagi bangsa dan negara Indonesia1, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dengan pemberlakuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika semakin menjadikan upaya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dapat ditindak sesuai hukum positif Indonesia. Namun jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Manokwari terdapat banyak hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Resort Manokwari dalam melakukan penindakan terhadap penyalahguna narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah terdapat analisis yang mendalam terhadap kondisi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Manokwari, analisis terhadapat peranan dari penyidik Kepolisian Resort Manokwari dalam upaya penindakan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan analisis terhadapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana dalam mengungkap permasalahan narkoba di Manokwari dilakukan dengan menggali data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian, penyidik BNN, masyarakat yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dan mempelajari referensi penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba diKabupaten Manokwari, Pada tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di W ilayah Polres manokwari adalah sabu-sabu dengan jumlah 8 kasus dan 10 tersangka, ganja dengan 4 kas us dan 9 tersangka sehingga total kasus 12 dengan tersangka 19 orang. Pada tahun 2016 sabu-sabu 11 kas us dengan 11 tersangka, ganja 5 kasus dengan 5 tersangka sehingga total kasus 16 dengan 16 tersangka
PERLUNYA PEMBATASAN WEWENANG PENERBITAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Rizqi Firtiana
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3415

Abstract

Kejaksaan Agung berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Namun secara yuridis perlu dikaji agar tidak terjadi diskriminas i hukum terhadap wajib pajak. Gagasan pembatasan kekuasaan Jaksa Agung dilakukan s emata-mata untuk tujuan mengamankan pendapatan negara dan aspek keadilan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung gagasan tersebut adalah dengan melakukan pembenahan yang mendasar s ekaligus sebagai bagian dari ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Secara normatif, UndangUndang tentang Ketentuan Perpajakan Umum sudah memuat kewenangan Jaksa Agung, namun masih belum jelas batas kewenangannya (vergue norm), sehingga perlu dilakukan pembenahan melalui harmonisasi Undang-Undang yang dimaksud dengan Undang-Undang. pada Kejaksaan dan sinkronisasi beberapa ketentuan terkait
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Deny Langie
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3410

Abstract

Tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah penting mengingat pemberian hak restitusi bagi anak korban dapat dilakukan pada tahapan penyidikan di Kepolisian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban. Namun demikian, tidak ada jaminan restitusi dilakukan oleh pelaku. Hal ini lah yang menjadikan tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah urgen dalam perwujudan pemberian hak-hak korban atas terjadinya tindak pidana seksual dengan korban anak. Penelitian ini menghasilkan pertama, dilakukannya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pihaklainnya;. kedua, adanya penyidikan terhadap tindak pidana seksual dengan korban anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual, serta melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya; ketiga, tindak pidana seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus dibuat khusus serta adanya kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak. Adapun saran yang penulis tawarkan adalah adanya pengembalian mental korban meskipun kemungkinan memerlukan waktu yang panjang. Restitusi sebagai hak anak korban kejahatan seksual harus diberikan. Bagi pembuat Undang-undang perlu adanya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit Vol 4, No 1 (2020): Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit, Desember, 2019 Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit Vol 3, No 1 (2019): Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit More Issue