cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016" : 5 Documents clear
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Erwin Widiandono
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.688 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.382

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu sumber hukum pidana positif, oleh karena UU tersebut merumuskan Bab Ketentuan Pidana mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 79. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut akan dapat diindetifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana penanggulangan bencana. Lebih lanjut, apabila ada yang melakukan perbuatan yang dilarang itu maka aparat peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, dan pemasyarakatan) akan melakukan penindakan dan penjatuhan pidana. Dengan demikian, UU No. 24 Tahun 2007 telah melakukan kriminalisai terhadap beberapa perbuatan yang terkait dengan masalah kebencanaan. Namun, sekalipun telah diundangkan bukan berarti persoalan telah selesai. Kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 24 tahun 2007 tetap harus dianalisis guna mengantisipasi perbuatan-perbuatan kriminal sehubungan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian yang dapat digunakan dalam rangka menganalisis kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 24 tahun2007 adalah kajian politik hukum pidana.Kata kunci: Ketentuan Pidana, Kriminalisasi, Tindak Pidana PenanggulanganBencana, Politik Hukum Pidana.Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam menjalankan fungsi Legislasi, namun diharapkan dengan Otonomi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Transisi di tingkat daerah seharusnya diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyusunan Peraturan Daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melindungi potensi dan kearifan lokal (Local Wisdom) yang ada didaerahnya. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar lebih banyak berasal dari eksekutif daripada legislatif, hal ini menunjukkan bahwa pergeseran tersebut belum dibarengi dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Novita Setyoningrum
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.25 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.388

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus PNS ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Yang mana PNS (Pria) yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pejabat. Dan jika dalam jangka satu (1) tahun perkawinan yang kedua/ketiga/keempat tersebut tidak dilaporkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran PNS telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juncto PP Nomor 30 Tahun 1980. Karena dianggap sulit dan berbelit pada akhirnya banyak PNS yang melakukan perkawinan poligami secara siri/tidak dicatatkan. Dari sinilah akan timbul implikasi hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja.[1] Yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah PNS pria yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Agar peningkatan perkawinan poligami PNS Pria yang tidak dicatatkan, dapat ditekan jumlahnya. Dimana dalam perkawinan tersebut kedudukan istri dan anak menjadi tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara.
INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A'an Efendi
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.188 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.395

Abstract

Persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat komplek. Salah satu sarana untuk menyelesaiakan kompleksitas persoalan lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional memberikan kerangka hukum pengelolaan lingkungan dari aspek legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dari aspek instrumentarirum hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu: baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, izin lingkungan, instruemen ekonomik dan audit lingkungan. Penerapan instrumen-instrumen hukum lingkungan adalah kunci pokok keberhasilan pengelolaan lingkungan.
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BLITAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA RUANG LINGKUP SEKOLAH DI KABUPATEN BLITAR Brian Yuda Wibawa
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.739 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.410

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada ruang lingkup sekolah. Penelitian yuridis empiris di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ini menunjukkan bahwa peranan BNN Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup sekolah sudah baik karena tugas pokok dan fungsinya sebagian besar sudah terealisasi. Kendala-kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Blitar berasal dari faktor internal hukum, faktor sarana dan prasarana, serta pihak sekolah.
PELAKSANAAN WAKAF LISAN DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF: Studi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia A.B Zainul Fikri
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.224 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.411

Abstract

Di dalam era yang serba globalisasi dimana hampir segala lini membutuhkan jaminan kepastian hukum, masyarakat daerah Indonesia mayoritas masih bersifat gemeinsschaft dengan salah satu ciri tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali dalam konteks praktik perwakafan. Penelitian yuridis empiris di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia menunjukkan bahwa praktik perwakafan mayoritas masih sebatas wakaf ucapan lisan antara wakif dan nadzir yang belum sampai pada tahapan ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue