Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Supremasi Student Scientific Creativity Journal Jurnal Relasi Publik Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Novita Setyoningrum
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Novita Setyoningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.938 KB)

Abstract

Abstract Every people wants their marriage happy, and get long lasting relationship. They wants their couple always love, care, and be faithfull man. But it may be not everlasting. Marriagae Indonesian principle actually is monogamy. Althought polygamy is able to do in Indonesia. But in real, there are many people espessialy male PNS (government labour). They get poligamy marriage with unregistered marriage. In this thesis research writer with normatif’s judicial formally that did by analyzes library material or secondary data over and above see society case. According to Islamic Law,whatever from and marriage model ; along have accomplished on good terms and its requisite therefore that marriage is reputed  temporary legitimate terminological Indonesia conjugal rights besides religions terminological validity and its trust, a marriage has legal power if on record base legislation regulation which is at KUA divides Moslem and KCS divides non Moslem Marriage bad impact siri constitusi effect of grasp that don’t comprehensive to marriage and frail law its envorcement sentences to protect victims. Obiviously govermment shortly amends all conjugal rights product be adjusted with rill’s condution society that protects all faction and behalf. Key words:      implication yuridis, wife and the children of poligamy unregistered,   Male Government Labour (PNS) Abstrak Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus PNS ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Yang mana PNS (Pria) yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pejabat. Dan jika dalam jangka satu (1) tahun perkawinan yang kedua/ketiga/keempat tersebut tidak dilaporkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran PNS telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juncto PP Nomor 30 Tahun 1980. Karena dianggap sulit dan berbelit pada akhirnya banyak PNS yang melakukan perkawinan poligami secara siri/tidak dicatatkan. Dari sinilah akan timbul implikasi hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Penelitian ini menggunakan metode  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja.[1] Yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah PNS pria yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Agar peningkatan perkawinan poligami PNS Pria yang tidak dicatatkan, dapat ditekan jumlahnya. Dimana dalam perkawinan tersebut kedudukan istri dan anak menjadi tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara. Kata kunci:      kedudukan istri dan anak, perkawinan poligami, PNS (Pria), yang tidak dicatatkan
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Novita Setyoningrum
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.25 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i1.388

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus PNS ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Yang mana PNS (Pria) yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pejabat. Dan jika dalam jangka satu (1) tahun perkawinan yang kedua/ketiga/keempat tersebut tidak dilaporkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran PNS telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juncto PP Nomor 30 Tahun 1980. Karena dianggap sulit dan berbelit pada akhirnya banyak PNS yang melakukan perkawinan poligami secara siri/tidak dicatatkan. Dari sinilah akan timbul implikasi hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja.[1] Yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah PNS pria yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Agar peningkatan perkawinan poligami PNS Pria yang tidak dicatatkan, dapat ditekan jumlahnya. Dimana dalam perkawinan tersebut kedudukan istri dan anak menjadi tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara.
Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Ainaya Nurhayati; Novita Setyoningrum
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1155

Abstract

The purpose of this study is to find out the settlement of this crime of theft by using the concept of Restorative Justice, as well as what are the considerations of the Police and Complainants in implementing this Restorative Justice against the perpetrators of the Teak Wood Theft Crime. The method used in this research is empirical juridical research which is the implementation of normative legal provisions in the form of (laws) as well as based on legal reality in society (empirical). The data used in this study are primary data and secondary data, primary data is data obtained from respondents through interviews, and secondary data is data obtained from books, journals, legislation, websites. The results of this study can be concluded that the crime of theft is an ordinary offense that can be resolved through discretionary Restorative Justice or decision-making carried out by the Police based on KAPOLRI regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. By revoking the report from the complainant or peacefully from both parties, the Investigator then re-examines both the victim and the witness with a statement revoking the Minutes of Examination. The revocation resulted in the non-fulfillment of the elements of evidence, so that the Investigator could stop his investigation with the consideration of the victim and the Investigator. According to the data the author obtained from the Special Criminal Investigation Unit of the Blitar District Police, from 2021 to 2023 as of June there were 24 Illegal Logging cases at the Blitar District Police, and only 3 cases were resolved through Restorative Justice, with a percentage calculation of 12.5% ​​only . Even though Restorative Justice can be carried out, it must still meet the material and formal requirements based on the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, especially when it comes to the environment.
Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengganti pada Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar Vita Alfiana; Wydha Mustika Maharani; Novita Setyoningrum
Student Scientific Creativity Journal Vol. 2 No. 4 (2024): Juli : Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v2i4.4057

Abstract

A land certificate is legal and very important proof of land ownership. Therefore, people need to look after and maintain it well. However, there are still cases where the certificate is lost, so the land owner needs to make an application to obtain a replacement certificate at the local National Land Agency. In the certificate replacement process, there are several obstacles, such as the high costs for publication in the mass media, the length of bureaucracy that the applicant must go through, the long time required to complete the service, and the large number of documents that the applicant must submit. This research aims to evaluate the quality of service in the process of issuing replacement certificates at the Blitar City National Land Agency and identify the obstacles faced in this process. This research uses qualitative methods whose results will be processed into descriptive data. The data collected includes primary data obtained from interviews and observations, as well as secondary data obtained from literature reviews. The data collection process was carried out through interviews, direct observation and documentation. The results of this research are based on a series of analysis processes from interview data, observation and documentation, showing that the quality of replacement certificate issuance services at the Blitar City National Land Agency is good. Judging from the five indicators of service quality used, namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. There are obstacles faced, namely the occurrence of errors in the KKP system which is used to process all types of services, obstacles in making the oath agenda schedule which can hinder the completion of services
Kajian terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung di Museum Penataran Dara Miftahurrohmah; Novita Setyoningrum; Fandu Dyangga Pradeta
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i3.2208

Abstract

This study examines the Blitar Regency Culture and Tourism Office's policy to increase visitor numbers at the Penataran Museum and identifies the obstacles encountered in its implementation. The method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research subjects included cultural staff from the relevant office, Penataran Museum staff, and museum visitors. The results indicate that the office has implemented a policy encompassing three main aspects: improving access and services, protecting and developing collections, and sustainable collection management. Participatory programs such as education, cultural competitions, and information publications are also implemented to attract visitors, especially the younger generation. However, the implementation of this policy still faces various obstacles, such as limited personnel, time management, lack of collaboration with surrounding tourist destinations, and suboptimal publication, especially through digital media.
Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Layanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Novela Kriswi Wega Agustia; Novita Setyoningrum; Novi Catur Muspita
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v2i3.2209

Abstract

Public satisfaction is the result of comparing their expectations of the services received with the quality of performance or service provided. The method used in this study is descriptive quantitative. The aim is to determine the effect of public service quality on public satisfaction, identify obstacles that arise during service delivery, and provide solutions to overcome these obstacles at the Slorok Village Office, Garum District, Blitar Regency. This study indicates that public service quality has an effect on public satisfaction with a value of 0.204 or 20.4%, while the remaining 79.6% is influenced by other variables outside this study.
Perilaku Ngopi Generasi Z di 37 Kopi Kanigoro Kabupaten Blitar Ditinjau dari Teori George Herbert Mead Jeany Riska Anjellina; Mohammad Nasyirudin; Novita Setyoningrum; Novi Catur Muspita
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/5hwwrt42

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku ngopi Generasi Z di 37 Kopi, Kanigoro, Blitar, dengan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Generasi Z menggunakan aktivitas ngopi sebagai sarana untuk membentuk identitas, ekspresi diri, dan interaksi sosial yang dinamis. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ngopi Generasi Z di 37 Kopi mencerminkan proses pembentukan pikiran (mind), konsep diri (self), dan masyarakat (society) sebagaimana dijelaskan dalam teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Penelitian ini menemukan bahwa Generasi Z menggunakan ngopi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan menjalin interaksi sosial dengan orang lain.
Co-Authors Ainaya Nurhayati Dara Miftahurrohmah Fandu Dyangga Pradeta Jeany Riska Anjellina Mohammad Nasyirudin Novela Kriswi Wega Agustia Novi Catur Muspita Vita Alfiana Wydha Mustika Maharani