cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali Utara
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 26599639     EISSN : 26849046     DOI : https://doi.org/10.23887
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019): Oktober" : 16 Documents clear
PENUTUPAN LOKALISASI DOROKANDANG: ANTARA PERTIMBANGAN MORAL, SOSIAL DAN KEBUTUHAN EKONOMI Ikayanti, Ikayanti; Lestari, Puji
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.42

Abstract

This study aims to determine the background of the closure of localization in the area of ​​Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency. The dominant factors towards the closure of localization in Dorokandang Village are important to note given that so far the existence of localization in the middle of the community always reaped various pros and cons. The decision to close the localization was carried out by the Dorokandang Village government in order to deal with social problems in the form of prostitution or prostitution in the region. The research method used is a qualitative research method. The results of the study show that the background of the closure of localization in Dorokandang Village is based on several factors including moral, social and economic considerations. The hope of the Dorokandang village government with the closure of the localization was the cooperation of both the local village community, the Rembang Regency government and the Satpol PP in the supervision of the ex-localization area so that the practice of prostitution in the area would not occur in secret.
PEMETAAN POTENSI WISATA DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GROKGAK KABUPATEN BULELENG SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sukadi, Sukadi; Suastika, I Nengah; Sumiyati , Sumiyati; Arta, Ketut Sedana
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.43

Abstract

Bali merupakan salah daerah tujuan wisata dunia dengan keunggulan kondisi geografis, kondisi sosial budaya masyarakat serta adat istiadat yang unik dan menarik. Dari semua potensi yang ada di Provinsi Bali, tidak semuanya mampu tereksplor dengan baik, khsusunya pada daerah-daerah pedesaan. Salah satunya adalah Desa Sumberkima Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi wisata sepiritual, pertanian dan bahari, namun belum dapat tereksplorasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, perkembangan ekonomi, birokrasi, dan sarana prasarana Desa. Keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan pada Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa memberikan keleluasan pada Desa untuk memberdayakan semua potensi yang ada, termasuk sektor pariwisata. Bertalian dengan itu pemetaan potensi wisata Desa Sumberkima merupakan program yang strategis untuk mengembangkan Desa Wisata Sumberkima sebagaimana idaman masyarakat.
ANALISIS KEMAMPUAN INDONESIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967) Yunitasari, Desi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.45

Abstract

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Namun Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967. Rumusan masalah yang diangkat alasan dan akibat hukum dari belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan sumber data sekunder sebagai acuan utama. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, conceptual approach, case approach, statute approach dan historis. Hasil penelitian didapatkan penyebab Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut terdiri dari beberapa faktor, faktor eksternal seperti ada beberapa pasal dalam Konvensi 1951 yang cukup berat dan sulit dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Sementara faktor internal seperti Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentunya juga dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Hal ini terkait dengan pembiayaan penanganan pengungsi dan pencari suaka akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Jika Indonesia meratifikasinya setidaknya Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka serta mencegah para pembonceng (kegiatan pidana seperti human trafficking) yang memiliki motif yang berbeda.
ANALISIS SAH TIDAKNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM dengan Indonesia) Yusvitasari, Devi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.46

Abstract

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh mulai mereda sejak adanya MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. MoU Helsinki mampu menghentikan konflik bersenjata di Aceh karena pelarangan dalam penggunaan senjata secara eksplisit diatur pada beberapa pasal MoU Helsinki. MoU Helsinki merupakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang penyelesaian konflik Aceh secara damai berdasarkan hasil perundingan di Helsinki, Finlandia. Rumusan masalah yang diangkat terkait status hukum nota MoU Helsinki ditinjau berdasarkan hukum hukum perjanjian internasional serta apakah MoU tersebut tunduk terhadap hukum internasional atau tidak Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan sumber data sekunder sebagai acuan utama. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, conceptual approach, case approach, statute approach dan historis. Hasil penelitian didapatkan bahwa latar belakang adanya MoU Helsinki karena adanya ketidakadilan terhadap masyarakat Aceh. MoU Helsinki bukan merupakan perjanjian internasional karena GAM termasuk kepada kaum belligerent /bukan sebagai subyek hukum internasional sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pernjanjian yang tunduk pada hukum internasional karena tidak dapat dibuktikan sejak perundingan, pembuatan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Saran dari penulisan ini adalah mengutamakan upaya damai sebagai cara penyelesaian konflik, pengawalan pelaksanaan isi MoU Helsinki dan penegakkan kasus pelanggaran HAM.
CIVIC VIRTUE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU HARMONI DAN BERKEADILAN Sujana, I Putu Windu Mertha
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.47

Abstract

Secara naluriah manusia mendambakan Pemilu yang harmoni dan adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada harmoni tanpa keadilan. Keadilan melahirkan harmoni, dan sebaliknya, harmoni mensyaratkan sekaligus memperkuat tumbuh suburnya keadilan. Namun, fenomena disharmoni dan ketidakadilan dalam Pemilu begitu sulit dihilangkan. Dominasi hawa nafsu terhadap akal, benturan kepentingan individu dan kelompok, kesenjangan sosial ekonomi, kepentingan politik, penegakan hukum diskriminatif, dan kepentingan nasional subyektif menjadi faktor penyebabnya. Civic virtue dapat menciptakan Pemilu yang harmoni dan berkeadilan. Sebagai ekspresi psikososial-kultural warga negara, civic virtue mengandung karakter: berkeadaban, bertanggung jawab, integritas, disiplin, peka, terbuka, kompromi, toleran, sabar dan taat, murah hati dan empati, setia pada bangsa dan negara serta komitmen terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PENDIDIKAN KRITIS DAN HOLISTIK DI INDONESIA Budiarta, I Wayan
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.48

Abstract

Tidak banyak yang menyadari bahwa sebuah praktik pendidikan dalam kelompok masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari orientasi ideologis yang dianut oleh masyarakat tersebut. Ideologi sebagai pandangan filosofis memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan, baik tentang hakikat dan eksistensi pendidikan hingga praktek-paktek pendidikan. Idiologi pendidikan juga dapat menjelaskan tentang bagaimana peranan pendidikan untuk melegitimasi atau melanggengkan sistem dan struktur sosial masyarakat yang ada dan berperan kritis dalam melakukan proses pembaharuan masyarakat dan transformasi budaya menuju dunia yang lebih baik dan lebih adil. Namun dari hal-hal yang ideal tadi ternyata bangsas kita masih memiliki sekelumit persoalan dalam bidang implentasi Idiologi dalam dunia pendidikan. Kegagalan sistem pendidikan kita bukan terletak pada masalah lemahnya pendidikan mencerdaskan rakyat, akan tetapi terletak pada masalah ketidakmampuan pendidikan kita dalam menyadarkan rakyat terhadap permasalahan hidup yang nyata. Tujuan dari kajian ini adalah dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendidikan dalam proses memanusiakan manusia (humanisasi) sehingga peserta didik dan masyarakat memiliki kesadaran kritis secara personal maupun kolektif; dalam pandangan pendidikan yang membebaskan masyarakat dari dominasi ideology tertentu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya yakni dengan pembangunan pendidikan kritis di Indonesia berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) Purwendah, Elly Kristiani
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.49

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPPLH), tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai prinsip kehati-hatian. Pasal 3 UUPPLH mengenai asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup hanya disebutkan asas tangung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH prinsip kehati-hatian belum diatur secara jelas. Tidak diaturnya prinsip ini dalam UUPPLH bukan berarti bahwa Indonesia tidak mengenal prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dilihat bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi 2 (dua) konvensi yaitu Ratifikasi Konferensi Rio de Jeneiro yang mengandung prinsip kehati-hatian melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan United Nations Conventons on Biological Diversity dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change. Ratifikasi yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PUTUSAN PAILIT Dantes, Komang Febrinayanti
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.50

Abstract

Dalam praktek pada setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, bank selalu meminta debitor untuk menyerahkan jaminan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya dikenal dua bentuk jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik. Permasalahan timbul apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” dan “penundaan pembayaran”. Berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila si debitor tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualannya itu dibagi-bagikan di antara semua kreditornya, menurut besar kecilnya piutang dari masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan. Undang-Undang Kepailitan (UUK) menentukan bahwa hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan pailit adalah Pengadilan Niaga dengan hakim majelis yang akan bertugas secara khusus.
PENUTUPAN LOKALISASI DOROKANDANG: ANTARA PERTIMBANGAN MORAL, SOSIAL DAN KEBUTUHAN EKONOMI Ikayanti Ikayanti; Puji Lestari
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.42

Abstract

This study aims to determine the background of the closure of localization in the area of ​​Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency. The dominant factors towards the closure of localization in Dorokandang Village are important to note given that so far the existence of localization in the middle of the community always reaped various pros and cons. The decision to close the localization was carried out by the Dorokandang Village government in order to deal with social problems in the form of prostitution or prostitution in the region. The research method used is a qualitative research method. The results of the study show that the background of the closure of localization in Dorokandang Village is based on several factors including moral, social and economic considerations. The hope of the Dorokandang village government with the closure of the localization was the cooperation of both the local village community, the Rembang Regency government and the Satpol PP in the supervision of the ex-localization area so that the practice of prostitution in the area would not occur in secret.
PEMETAAN POTENSI WISATA DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GROKGAK KABUPATEN BULELENG SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sukadi Sukadi; I Nengah Suastika; Sumiyati Sumiyati; Ketut Sedana Arta
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 2 (2019): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v1i2.43

Abstract

Bali merupakan salah daerah tujuan wisata dunia dengan keunggulan kondisi geografis, kondisi sosial budaya masyarakat serta adat istiadat yang unik dan menarik. Dari semua potensi yang ada di Provinsi Bali, tidak semuanya mampu tereksplor dengan baik, khsusunya pada daerah-daerah pedesaan. Salah satunya adalah Desa Sumberkima Kecamatan Grokgak Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi wisata sepiritual, pertanian dan bahari, namun belum dapat tereksplorasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, perkembangan ekonomi, birokrasi, dan sarana prasarana Desa. Keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan pada Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa memberikan keleluasan pada Desa untuk memberdayakan semua potensi yang ada, termasuk sektor pariwisata. Bertalian dengan itu pemetaan potensi wisata Desa Sumberkima merupakan program yang strategis untuk mengembangkan Desa Wisata Sumberkima sebagaimana idaman masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2025): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober Vol 3 No 1 (2021): April Vol 2 No 2 (2020): Oktober Vol. 2 No. 2 (2020): Oktober Vol 2 No 1 (2020): April Vol. 2 No. 1 (2020): April Vol 1 No 2 (2019): Oktober Vol. 1 No. 1 (2019): April Vol 1 No 1 (2019): April More Issue