cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamid Mukhlis
Contact Email
jiberdaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jiberdaya@gmail.com
Editorial Address
Lucky Arya Residence 2 No 18 RT/RW 003/001 Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia Berdaya
Published by Utan Kayu Institute
ISSN : 27163822     EISSN : 27210669     DOI : https://doi.org/10.47679/ib
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of community services. Indonesia Berdaya particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of community services areas as follows: - Community Services, People and Health; - Training, Marketing, Appropriate Technology, Design; - Community Empowerment, Social Access; - Student Community Services; - Border Region, Less Developed Region; - Education for Sustainable Development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Kesehatan (Ilmu Sosial)
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2025)" : 31 Documents clear
The Application of Inheritance Rights for Daughters Over Land in the Paswara Hindu Code: A Study in Karang Bang-Bang Subdistrict, Mataram City [Penerapan Hak Waris Anak Perempuan Atas Tanah Dalam Kitab Paswara Hindu: Studi di Kelurahan Karang Bang-Bang Kota Mataram] Sakti, I Komang Pandita Reza; Mandala, Opan Satria; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251172

Abstract

Abstrac. Hindu society, especially the community in Karang Bang-bang sub-district, Mataram City, is a society that is thick and obedient to tradition, culture and customary law. The development of globalization and science and technology cannot immediately shake or change the customs and traditions of Hindu society. Customary law in the Hindu Paswara book greatly emphasizes the position of men in terms of inheritance and concerning family matters. When viewed from the perspective of roles in the family, in the current era women and men are almost contrasting. For example, in education, politics, government and so on, women have the same opportunities and even take on the same role. Likewise in the family, women can replace the position of men as head of the family and breadwinner if the condition of the man as a husband is no longer possible. Different conditions will be found in terms of inheritance law in the Hindu Paswara book. In general, women are not given the same opportunities as men, it can even be said that they have no right to participate in receiving inheritance or as heirs. So when viewed from the perspective of gender equality, it will give rise to a discriminatory impression against women. However, in principle women accept such conditions and do not consider this as something detrimental. Because this has become a habit that has been passed down from generation to generation to do. Abstrak. Masyarakat Hindu khususnya Masyarakat di kelurahan karang Bang-bang Kota Mataram merupakan masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak semerta-merta dapat menggoyahkan apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Hindu. Hukum adat dalam kitab paswara Hindu sangat mengedepankan kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah keluarga. Jika dilihat dari sisi peran dalam keluarga, pada era sekarang ini perempuan dan laki-laki hampir kontras. Misalnya dalam pendidikan, politik, pemerintahan dan sebagainya, kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan mengambil peran yang sama. Begitu juga dalam keluarga, perempuan dapat menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai suami sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang berbeda akan ditemukan dalam hal hukum waris dalam kitab Paswara Hindu. Secara umum kaum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki, bahkan dapat dikatakan tidak ada haknya untuk ikut menerima warisan atau sebagai ahli waris. Sehingga apabila ini dilihat dari kacamata kesetaraan gender, maka akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Namun demikian, pada prinsipnya perempuan menerima keadaan seperti itu dan tidak mengganggap ini sebagai suatu hal yang merugikan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun diwariskan untuk dilakukan.
Implementasi Kebijakan Standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 oleh Perusahaan di Kota Mataram [Implementation of the West Nusa Tenggara Province minimum wage standard policy in 2025 by companies in the city of Mataram] Alamsyah, Mohammad Refki; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251142

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kebutuhan hidup riil para pekerja, serta implementasinya oleh perusahaan-perusahaan di Kota Mataram. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya kesenjangan antara ketentuan upah minimum yang ditetapkan secara hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya bagi pekerja pada posisi terbawah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data primer dari pekerja seperti petugas keamanan dan petugas kebersihan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara nominal upah minimum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan melebihi ambang batas kebutuhan hidup minimum individu secara nasional, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut, sehingga pekerja menerima upah di bawah standar dan berada dalam posisi yang rentan, terutama mereka yang bekerja secara kontrak atau informal. Rasa takut kehilangan pekerjaan juga membuat pekerja enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan upah minimum telah disusun secara normatif, namun belum mampu menjamin kesejahteraan pekerja secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih kuat serta mekanisme audit yang proaktif untuk menutup kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta menegakkan hak-hak tenaga kerja secara nyata. Abstract. This study aims to evaluate the suitability of the Minimum Wage Policy for 2025 in West Nusa Tenggara Province with the real living needs of workers, as well as its implementation by companies in Mataram City. The main problem studied is the gap between the minimum wage provisions stipulated by law and the implementation practices in the field, especially for workers in the lowest positions. This research uses an empirical method by collecting primary data from workers such as security officers and janitors, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results show that although nominally the minimum wage in 2025 has increased by 6.5% and exceeds the threshold of the national minimum living needs of individuals, its implementation is still far from expectations. Many companies have not complied with the provisions, leaving workers receiving substandard wages and in a vulnerable position, especially those who work on a contractual or informal basis. Fear of losing their jobs also makes workers reluctant to report violations. This study concludes that although the minimum wage policy has been formulated normatively, it has not been able to guarantee workers' welfare substantively. Therefore, stronger government oversight and proactive auditing mechanisms are needed to close the gap between policy and practice, and enforce labor rights in real terms.
Art Therapy Sebagai Teknik untuk Meningkatkan Kesehatan Mental pada Remaja di Panti Asuhan Kasih Agape [Art Therapy as a Technique to Improve Mental Health in Adolescents at Agape Love Orphanage] Huky, Eduardus Julio Angga; Klau, Shania Maria; Tungga, Kezya Marisa; Bessy, Shancay Margareth Jostin; Riberu, Rosalia Kartona; Sarata, Edison Judicha; Panis, Marleny Purnamasary; Wijaya, Pasifikus Christa
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251183

Abstract

Abstract. Adolescents living in orphanages certainly experience various life dynamics that impact their mental health. Living without parents leads to psychological conditions that are less fulfilled compared to children from intact families. This can have negative effects on their daily activities. Some adolescents in orphanages have been reported to experience depression, anxiety, stress, and recall traumatic experiences from childhood. Therefore, psychosocial interventions with various psychological approaches are necessary to help address these conditions. This psychosocial intervention program was conducted at the Agape Love Orphanage in Kupang City, involving 11 adolescents. The primary method used in this psychosocial intervention is art therapy, which is considered an effective medium for improving adolescents' mental health. Additionally, other methods combined with art therapy in this psychosocial intervention include peer counseling and psychoeducation. The results of the intervention were measured using a self-report scale to assess the effectiveness of the three methods used to enhance the mental health of the participants. The mean score showed a change from 27.6 to 35.9, with a highest score of 40.0, indicating the achievement of the psychosocial intervention process. For future recommendations, the psychosocial intervention program could involve professional experts such as psychologists in utilizing art therapy techniques to enhance mental health in clinical settings. Abstrak. Remaja yang tinggal di panti asuhan tentu mengalami berbagai dinamika kehidupan yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Hidup tanpa orang tua membuat mereka mengalami kondisi psikologis yang kurang terpenuhi layaknya anak-anak yang berasal dari keluarga yang utuh. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa remaja yang tinggal di panti asuhan dilaporkan mengalami depresi, kecemasan, stres dan juga mengingat pengalaman traumatis semasa kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi psikososial dengan berbagai pendekatan psikologis untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Program intervensi psikososial ini dilakukan di Panti Asuhan Kasih Agape Kota Kupang yang diikuti oleh 11 orang remaja. Metode utama yang digunakan dalam intervensi psikososial ini adalah teknik art therapy yang dinilai mampu menjadi media untuk meningkatkan kesehatan mental remaja. Selain itu, metode lain yang dikombinasikan dengan art therapy dalam intervensi psikososial ini adalah konseling sebaya dan psikoedukasi. Hasil dari intervensi diukur dengan menggunakan skala self-report untuk menguji keefektifan dari ketiga metode yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental remaja yang terlibat. Nilai mean menunjukkan perubahan dari 27,6 menjadi 35,9 dengan nilai tertinggi 40,0 yang menunjukan ketercapaian dari proses intervensi psikososial yang dilakukan. Rekomendasi di masa depan, program intervensi psikososial dapat melibatkan tenaga ahli profesional seperti psikolog dalam menggunakan teknik art therapy untuk meningkatkan kesehatan mental dalam pengaturan klinis.
Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) [Analysis of the Implementation of Policies for the Protection of Child Victims of Sexual Violence in Indonesia Under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)] Pratama, Ardian; Mandala, Opan Satria; Rahmatyar, Ana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251159

Abstract

Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in case identification and reporting, lack of public awareness, and limited resources. The research method used in this research is normative on laws and regulations and literature related to sexual violence against children. The result of the research is that the implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence through increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces challenges such as difficulties in case identification and reporting, weak implementation of the law, limited resources, and difficulties in accessing services. Cooperation between the government, child protection agencies, police, the justice system, and communities is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence. Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, dan penyediaan layanan perlindungan yang berkualitas. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya penerapan UU TPKS, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.
Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Penegakan Hukum Lingkungan [The Role of the Prosecutor’s Office in Sustainable Development through Environmental Law Enforcement] Siddiq, NakzimK Khalid; Fathoni, Lalu Achmad
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251148

Abstract

Abstrak. Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebaga  i koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan. Abstract. Environmental law enforcement is a crucial component in achieving sustainable development in Indonesia. The Prosecutor’s Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in addressing environmental violations, ranging from pollution and forest destruction to illegal mining. In this context, the Prosecutor’s Office functions not only as a public prosecutor but also as a coordinator among agencies in handling environmental crimes, as well as a preventive agent through legal education. Challenges such as the technical complexity of cases, economic pressures, and limited resources hinder the optimization of this role. Therefore, enhancing human resource capacity, utilizing technology, and adopting cross-sector collaborative approaches are key solutions. The role of the Prosecutor’s Office in environmental law enforcement not only supports legal certainty but also strengthens the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into national development policies towards a sustainable future.
Strategic Management Workshop for Early Childhood Teachers In the Era of Independent Curriculum Bendriyanti, Rita Prima; Mayasari, Henni; Fadilla, Rohayu; Nurwita, Syisva
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251176

Abstract

The transformation of Indonesian education through the Merdeka Curriculum has the consequence of the need to strengthen the competence of educators, including Early Childhood Education (ECED) teachers. Teachers are no longer just teachers, but also learning leaders who are required to be able to manage the learning process strategically. This strategic management workshop was organized as a form of community service to equip PAUD teachers with understanding and skills in developing, implementing, and evaluating learning in a planned and adaptive manner. The results of the activity show an increase in teacher competence in applying strategic management principles according to the characteristics of early childhood and the demands of the Merdeka Curriculum.
Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivis : Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram (The Effectiveness Of Correctional Institution Rehabilitation in Preventing Recidivism : Case Study Of The Class III Mataram Women's Correctional Institution) Wijayanti, Ni Made Riska Anjelia; Rahmatyar, Ana; Efendi, Saparudin
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251143

Abstract

Abstrak. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya tentang pelaku kejahatan yang “kambuh” atau kembali melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disebut Residivis. Munculnya kelompok residivis atau kejahatan berulang, menunjukkan betapa pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap Narapidana guna meminimalisir tindakan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana bentuk pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis tidak berbeda dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana umum. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh LPP Mataram tidak melaksanakan program asimilasi dengan alasan tidak tersedia LP Terbuka Khusus Perempuan di NTB serta beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM).  Abstract. One of the problems currently faced is the prevalence of criminals who "relapse" or return to committing crimes, often referred to as recidivists.The emergence of recidivist groups or repeat offenses highlights the crucial role of correctional institutions in the rehabilitation process of inmates to minimize recidivism.The method used in this research is the normative-empirical research method.The results of this study indicate that the Class III Mataram Women's Correctional Institution implements rehabilitation in accordance with the provisions regulated in Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 31 of 1999 on the Guidance and Coaching of Correctional Residents, which includes personality development and independence development. The form of rehabilitation applied to recidivist inmates is not different from the rehabilitation provided to general inmates.However, the implementation of rehabilitation activities at the Class III Women's Correctional Institution in Mataram has not yet been effective.This is due to LPP Mataram not implementing the assimilation program on the grounds that there is no Open Special Prison for Women in NTB, as well as several obstacles faced, including those related to facilities and infrastructure, and Human Resources (HR).
Educational and Outreach Initiatives to Support Community-Based Waste Management for a Sustainable Environment in Dech Charoen Village, Thailand Aktawan, Agus; Rahayu, Aster; Biddinika, Muhammad Kunta; Hakika, Dhias Cahya; Areeprasert, Chinnathan
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251194

Abstract

The rapid rise in urbanization and waste production has significantly impacted the environment. Therefore, community-based waste management is a crucial approach for reducing the environmental impact of domestic and household waste. This community service project aims to promote environmental sustainability through community-based education on waste management. This initiative was carried out in Dech Charoen Village, Thailand, aiming to increase community awareness about the importance of sustainable waste management practices. This paper discusses the community service activities conducted in Dech Charoen Village and their impact on community empowerment and environmental sustainability. The activities included a sharing session on community-based waste management, outreach on the reduce, reuse, and recycle (3R) principle for inorganic waste, and practical outreach on processing organic waste using a composting machine. Results showed a considerable rise in awareness of waste management methods, with more than 90% of participants achieving a better understanding of waste segregation, recycling, composting practices, and the importance of community involvement.
Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual oleh Pelaku Penyandang Disabilitas: Dilema Perlindungan Korban dan Pertanggungjawaban Pidana [Juridical Review of Sexual Violence by Perpetrators with Disabilities: The Dilemma of Victim Protection and Criminal Responsibility] Firmana, Arba Setya; Efendi, Saparudin; Yusuf, Maulana Sykeh
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251164

Abstract

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Fokus utama terletak pada dilema antara perlindungan hak korban dan hak rehabilitasi pelaku dalam kerangka hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, regulasi ini belum mengatur secara spesifik penanganan pelaku penyandang disabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan integrasi dengan KUHP baru yang mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, diperlukan keterlibatan ahli kejiwaan dalam proses peradilan serta pembaruan kebijakan yang menjamin perlindungan dan kesetaraan hak bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem hukum pidana diharapkan dapat menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas secara adil dan berkeadilan. Abstract. This study explores the legal challenges in addressing sexual violence committed by perpetrators with disabilities, particularly those with mental disabilities. The central issue lies in the dilemma between protecting victims' rights and ensuring the rehabilitation rights of disabled offenders within the national legal framework, especially following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Although the UU TPKS provides strong protection for victims, it lacks specific provisions for handling offenders with disabilities, resulting in a legal vacuum. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings highlight the urgency of regulatory reform and the integration of restorative justice principles as introduced in the new Criminal Code (KUHP). Furthermore, the involvement of psychiatric experts in the judicial process and the formulation of policies that guarantee equal protection and rights for all parties are essential. Consequently, the criminal justice system is expected to address the complexities of sexual violence cases involving disabled perpetrators in a fair and balanced manner.
Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ahwan, Ahwan; Susilawati, Ika Yuliana
Indonesia Berdaya Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20251145

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 khususnya tafsiran terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil nampaknya belum mampu memberikan kesatuan pemahaman bahkan cenderung menjadi instrumen ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dualisme tafsir dalam diskursus akademik serta ambivalensi dalam putusan pengadilan terhadap kasus korupsi menjadi dampak nyata dari ketidakjelasan tersebut. Disahkanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi titik tolak baru untuk mendiskusikan kembali hal ini. Terlebih dengan dimasukkannya pasal-pasal yang merupakan core crime dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta diaturnya ketentuan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam KUHP baru. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, artikel ini hendak menjawab suatu pertanyaan penting yang muncul yaitu, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sifat melawan hukum materiil yang manakah (dalam arti positif atau negatif) yang secara konsep berlaku dalam tindak pidana korupsi? Hasil penelitian menunjukan bahwa, KUHP baru selain menerima penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif juga menerima penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil. Khusus terkait fungsi positifnya, Hal tersebut salah satunya didasarkan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) KUHP. Meski demikian, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan delik korupsi dalam KUHP. Sebab, rumusan pasal 2 ayat (1) hanya ditunjukkan terhadap tindak pidana ringan. Oleh karena demikian, tidak kompatibel untuk tindak pidana korupsi yang dalam struktur KUHP ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Abstract. The Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, especially the interpretation of the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law relating to the nature of the material against the law, does not seem to be able to provide unity of understanding and even tends to be an instrument of uncertainty in law enforcement. Dualism of interpretation in academic discourse and ambivalence in court decisions on corruption cases are the real impact of this uncertainty. The passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a new starting point to discuss this matter again. Especially with the inclusion of articles that are core crimes of the Corruption Act and the provisions on laws that live in society into the new Criminal Code. By using doctrinal legal research, this article aims to answer an important question that arises, namely, after the existence of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which material tort (in a positive or negative sense) conceptually applies in the crime of corruption? The results showed that, in addition to accepting the use of the material tort in the negative sense, the new Criminal Code also accepts the use of the positive function of the material tort. Specifically related to the positive function, this is based on the formulation of Article 2 paragraph (1) of the Criminal Code. However, this provision cannot be used in corruption offenses in the Criminal Code. This is because the formulation of Article 2 paragraph (1) is only shown against minor criminal offenses. Therefore, it is not compatible for the crime of corruption, which in the structure of the Criminal Code is placed as an extraordinary crime.

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2026) Vol 7, No 1 (2026) Vol 6, No 4 (2025) Vol 6, No 3 (2025) Vol 6, No 2 (2025) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 4 (2024) Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 4 (2023) Vol 4, No 3 (2023) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 4: August-October 2022 Vol 3, No 3: May-July 2022 Vol 3, No 2: February-April 2022 Vol 3, No 1: November 2021-January 2022 Vol 2, No 2: July 2021 Vol 2, No 1: January 2021 Vol 1, No 2: July 2020 Vol 1, No 1: January 2020 More Issue