cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
ump.lawrev@ump.ac.id
Editorial Address
Jurnal UMPurwokerto Law Review Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
UMPurwokerto Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27453839     EISSN : 27455203     DOI : http://dx.doi.org/10.30595/umplr
Core Subject : Social,
Social Sciences
UMPurwokerto Law Review (P-ISSN: 2745-3839 & E-ISSN: 2745-5203) is an international, open-access journal with rapid peer-review, which publishes works from a wide range of fields law. UMPurwokerto Law Review is published twice a year (February & August) by the Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The review process in this journal uses a double-blind review, which means that the identity of the reviewer and writer is kept secret from the reviewer, and vice versa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 2   3   4   5   6 
The Double Track System Application Effectiveness Against Addictives And Drug Abusers In Purbalingga Regency Arinda Intan Arditasari
UMPurwokerto Law Review Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v3i1.11151

Abstract

AbstractNarcotics is a great crime that significantly impacts the country, especially the nation's generation. Based on Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Narcotics are divided into three types: Narcotics, Psychotropics, and other addictive substances. The settlement of narcotics crimes is not only imprisonment but there are sanctions for rehabilitation measures for the category of narcotics users, namely addicts and narcotics abusers who are not narcotics dealers or couriers. This research aims to benefit the general public as a reference for written works after this and can provide solutions to existing problems. This study uses a normative juridical method with interviews with related parties. Researchers get results research that during 2020 there were addicts and narcotics abusers arrested in conditions that BNN Purbalingga Regency and Police Investigators arrested 30 people. Then an Integrated Assessment Test (TAT) was held by BNN. Of the 30 people, only two were ordered for rehabilitation, and the other 28 were only in prison. The results of the (TAT) are not used as a consideration to rehabilitate the suspect because the judge also sees the facts in court. There is no phrase "possessing, controlling, storing, or providing narcotics" that should be borne by the party who becomes the dealer, dealer, or courier. However, these phrases are often applied to drug abusers or addicts, causing almost 70% of prisons or correctional institutions in Indonesia to be filled with drug offenders and causing new problems in prisons. There are overcapacity and drug transactions in detention centers or prisons.Keywords: Narcotics, Double Track System, Addicts, and Narcotic AbuserAbstrakTindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat berdampak besar pada negara terutama pada generasi bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penyelesaian tindak pidana narkotika tidak hanya pidana penjara saja tetapi ada sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk kategori pengguna narkotika yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika yang bukan merupakan pengedar atau kurir narkotika. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum sebagai referensi karya-karya tulis setelah ini dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dilengkapi wawancara dengan pihak-pihak terkait. Peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan oleh BNN Kabupaten Purbalingga dan Penyidik Polri terdapat 30 orang kemudian diselenggarakan Tes Asesmen Terpadu (TAT) oleh BNN. Dari 30 orang itu hanya 2 orang yang diperintahkan untuk rehabilitasi sedangkan 28 orang lainnya hanya pidana penjara. Hasil (TAT) tidak dijadikan hakim untuk merehabilitasi tersangka karena hakim juga melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Didalam praktiknya Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun frasa tersebut sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga menyebabkan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika dan menimbulkan permasalahan baru di dalam Rutan/Lapas tak lain adalah kelebihan kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika di dalam Rutan/Lapas.Kata kunci: Narkotika, Double Track System, Pecandu dan Penyalahguna Narkotika
Enforcement of Administrative Environmental Law Against Environmental Pollution by The Flour Industry In Gumelar Village, Gumelar District Bagus Setiyawan
UMPurwokerto Law Review Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v3i1.11381

Abstract

AbstractThe environment plays an essential role as a habitat for the survival of living things on earth. Environmental pollution is the entry or input of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities to exceed the environmental quality standards set, such as pollution from tapioca flour industrial waste in Gumelar Village. This research aims to find out how to solve problems related to environmental pollution and the inhibiting factors of efforts to solve environmental pollution. This research uses the normative juridical method, where the law is conceptualized as what is written in the legislation. The data collection method in this research uses a literature study and identification and clarification of legal facts. Based on the data analysis carried out in this study, the results showed no solution to the environmental pollution caused by tapioca flour industrial waste. The inhibiting factors in enforcing administrative law on environmental pollution cases are the first many industrial players who do not have permits. Secondly, the lack of public participation in environmental pollution, such as the absence of reports even though liquid waste has polluted the environment.Keywords: Environmental Pollution, Industrial Waste, Administrative EnforcementAbstrak                                                                                                                Lingkungan memegang peranan penting sebagai habitat bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukan nya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan seperti pencemaran limbah industri tepung tapioka di Desa Gumelar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan apa faktor penghambat dari upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil, belum adanya upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri tepung tapioka,. Adapun faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum administrasi kasus pencemaran lingkungan terdapat beberapa faktor pertama banyaknya pelaku industri yang belum memiliki izin, kedua kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan seperti tidak adanya laporan padahal limbah cair sudah sangat jelas mencemari lingkungan.Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, Limbah Industri, Penegakan Administrasi
The Presumption of Innocentness in the Perspective of Human Rights (Case Study of Persecution of Tempo Journalist Nurhadi) Aulia Wisi Putri Utami
UMPurwokerto Law Review Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v3i1.10349

Abstract

AbstractThe press is all mass communication media that transmit thoughts in written and spoken words made by journalists/journalists. Article 8 of Law no. 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics for Indonesian journalists states that press freedom is guaranteed as a human right of citizens. Journalists in carrying out their profession are recorded in the law. That in carrying out their profession, journalists get legal protection. However, in reality, violence by investigators against journalists still occurred in May 2021, when journalists were interrogated with physical violence by investigators.In contrast, positive Indonesian law states that the presumption of innocence has been formulated in several other laws and regulations. This principle can serve as a guide for carrying out investigations by reasonable procedures. This issue is about the principle of presumption of innocence in Indonesia and how the presumption of innocence from a human rights perspective is in the case of persecution of journalist Nurhadi by the Police. The research method used is a normative juridical research method to obtain results regarding the Regulation of the presumption of innocence in detail in Indonesia and an understanding of the principle of the presumption of innocence as an embodiment of human rights that protect the overall dignity and worth that must uphold.Keywords: Principles of Presumption of Guilt, Human Rights, Law AbstrakPers adalah semua media mass communi cations  yang memancarkan fikiran baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan yang dibuat oleh wartawan/jurnalistik. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia, mengatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Wartawan dalam menjalankan profesi yaitu tercatat di undang-undang bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Namun kenyataannya kekerasaan oleh penyidik kepada wartawan masih terjadi pada Mei 2021 saat wartawan di introgasi dengan kekerasan fisik oleh penyidik. Padahal hukum positif Indonesia menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang dan peraturan lainnya, dimana asas tersebut dapat menjadi tuntunan untuk menjalankan penyidikan sesuai dengan prosedur yang baik. Sesuai dengan hal tersebut, maka timbulah sebuah masalah mengenai bagaimana pengaturan asas praduga tidak bersalah di Indonesia, dan bagaimana asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hak asasi manusia pada kasus penganiayaan wartawan Nurhadi oleh oknum kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk memperoleh hasil mengenai pengaturan asas praduga tidak bersalah secara rinci di Indonesia dan pemahaman asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi.Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Law Enforcement On River Pollution Due To Batik Industry Waste In Simbang Kulon Sub-District, Buaran Regency, Pekalongan Titis Pramesti
UMPurwokerto Law Review Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v3i1.11155

Abstract

AbstractOne of the sites that became the hub of the batik business is Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. This industry has an impact since it produces solid waste in the form of wax and liquid waste in the form of bleach and batik cloth colors, both of which can pollute rivers because the garbage is released directly into them without being treated first. The study goal is to determine and analyze how efforts are made to enforce the law against river pollution due to batik industry waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency, based on Perda Pekalongan Regency Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management, as well as to identify and analyze the factors that impede efforts to enforce the law against river pollution due to batik industry waste in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. The normative juridical method, also known as the doctrinal method, is a process through which the law analyzes or investigates itself from the perspective of itself as a value system, a conceptual system, and a positive legal system.Keywords: Law enforcement, river pollution, and waste from the batik industry.AbstrakKelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra industri batik. Dampak dari industri   ini   menghasilkan   limbah   padat berupa lilin  dan  limbah  cair  dari  obat  pemutih  maupun pewarna   kain   batik   yang   dapat   menyebabkan pencemaran    karena  limbah    tersebut    dibuang langsung ke sungai-sungai sekitar tanpa diolah terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya dalam penegakkan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah serta mengetahui dan menganalisa faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri batik di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau dikenal dengan metode doktrinal, yaitu hukum meninjau atau menilik dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem hukum positif.Kata kunci:Penegakkan Hukum, Pencemaran Sungai, Limbah Industri Batik.
Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Sania Nabila Ahmad
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i1.19988

Abstract

Korupsi sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik dari tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang tinggi dalam sebuah kalangan. Salah satu bentuknya adalah yang berkaitan dengan pemilihan umum. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menjadikan sebuah peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang semena-mena karna dibutakan oleh jabatan hingga melakukan korupsi. Tulisan ini juga dibuat dengan metode hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan terhadap mantan narapidana yang mau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dengan syarat menjeda masa pencalonan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan juga publikasi atau mengumumkan bahwa dirinya ialah mantan terpidana korupsi secara luas dan terbuka yang diharapkan membawa efek jera untuk tidak mengulanginya lagi. Jika tidak adanya hukuman tambahan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan terulang kembali korupsi seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya.  Dengan putusan tersebut pada sebagian masyarakat yang tidak setuju berfikir bahwa hukuman tambahan tersebut terlalu kejam dan beranggapan bahwa hukuman tambahan tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan berfikir terlalu kejam. Akan tetapi, hukuman tambahan menjeda pencalonan hingga 5 (lima) tahun dan juga mengumumkan secara terbuka dan luas termasuk hak asasi yang dapat dikurangi dan dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bahwa seorang mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dengan syarat hukuman tambahan dengan harapan mantan terpidana tersebut merasa jera dan tidak melakukan korupsi lagi untuk ke sekian kalinya.
Kontroversi Keterlibatan Lesbian Gay Bi-Sexual dan Transgender dalam Piala Dunia 2022 Qatar Dalam Perspektif HAM Haki Tiano
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i1.22057

Abstract

Sepak bola adalah salah satu cabang olah raga yang paling mendunia, hampir tidak ada belahan dunia yang tidak mengenalnya. Federation International Football Asaociation (FIFA) memiliki jumlah anggota 211 negara lebih banyak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya berjumlah 193 negara Qatar untuk pertama kalinya terpilih menjadi tuan rumah piala dunia. Qatar melarang kampanye LGBT yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Negara Qatar melakukan hukum pidana pada pelaku LGBT. Ban kapten One Love menjadi promosi pesan perdamaian untuk komunitas LGBT. Metode yang di gunakan ialah Metode Penelitian hukum yuridis normatif Gelaran pialan tetap saja terjadi beberapa kontroversi, seperti pelarangan atribut yang berbau LGBT dalam gelaran tersebut karena diselenggarakan di Qatar. Qatar yang merupakan negara muslim mengharamkan LGBT. Atas hal itu pihak lain bereaksi keras mengenai aksi Qatar yang dianggap melecehkan HAM kaum LGBT, sehingga munculah permasalahan antara HAM dan penghormatan kepada negara penyelenggara.  kontroversi tersebut seharusnya tidak terjadi, karena negara Qatar tidak sama sekali ingin merampas HAM dari kaum LGBT, karena hukum bersumber dari historis dan mereka mempunyai alasan jelas kenapa mereka mengharamkan hal tersebut. Seharusnya sepak bola juga tidak di intervensi politik identitas untuk mempromosikan suatu hal karena akan mengurangi esensi dari olahraga itu sendiri.
Pemalsuan Faktur Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan No.3004 K/Pid.Sus/2023) Rahmat Hakim Siregar; Ditya Nisa Rohmah; Nazwa Tia Maysara Nasution; Nanda Rizka Putri
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i2.22582

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menganalisis Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023. Pemalsuan faktur pajak terjadi ketika seseorang secara sengaja memanipulasi data atau informasi dalam faktur pajak sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur pajak sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan publik sekaligus mencerminkan kredibilitas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana data diperoleh dari ketentuan hukum positif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan faktur pajak merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan dasar pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
Hak Mawaris Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Erik Erlangga
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i1.22855

Abstract

Transgender adalah sebuah bagian homoseksualitas yang dulunya dianggap sama dengan transeksual. Transgender mengakui mereka hadir tetapi tidak dengan mempertahankan kelamin dan alat vital lainya yang telah diberikan Tuhan. Penelitian ini mengenai hak waris yang diberikan kepada transgender karena belum ada undang undang atau ketentuan yang jelas Ketika berbicara mengenai hak waris yang diberikan kepada transgender. Metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah dengan melakukan metode hukum normative karena adanya kekaburan hukum yang terjadi pada waris terhadap transgender itu sendiri. Jurnal ini akan menjelaskan tentang perbandingan dua perspektif yaitu menurut hukum perdata Dimana hak waris transgender tetap diberikan tidak terpengaruh atas apa jenis kelamin yang ia miliki sedangkan didalam hukum islam transgender mendapatkan hak warisnya yang ia miliki apabila jenis perubahan kelaminnnya didasari dengan alasan alasan yang dibenarkan secara Islam.
Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Kedokteran Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Berlian Idriansyah Idris
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i1.24219

Abstract

Perselisihan dapat terjadi dalam praktik kedokteran bila pasien merasa dirugikan atau tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan analisis kualitatif, yang mengkaji penyelesaian perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023), dibandingkan dengan sebelum UU tersebut disahkan. Mengacu pada UU Kesehatan 2023, pasien atau pihak yang mewakili yang merasa dirugikan dapat mengadukan dokter ke Majelis Disiplin Profesi, juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana ke pihak berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan. Majelis dapat memberikan sanksi untuk kasus pelanggaran disiplin profesi. Pada kasus pidana dan perdata, Majelis memberikan rekomendasi berupa keterangan adanya pelanggaran atas standar yang berlaku sebagai syarat dimulainya penyidikan untuk kasus pidana, dan syarat tuntutan dapat diteruskan ke pengadilan pada kasus perdata.  Peran Majelis ini tidak ada pada UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang telah dibatalkan oleh UU Kesehatan 2023. Ini dapat dilihat pada kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, dr Hendry Siagian, dan dr Hendry Simanjuntak di tahun 2011, di mana pasien Ny. Julia Fransiska Makatey yang mereka tangani meninggal dunia. Mereka yang sudah diputuskan tidak bersalah pada Pengadilan Negeri pada September 2011, dinyatakan bersalah pada kasasi di Mahkamah Agung (MA), akhirnya kembali dinyatakan tidak bersalah pada peninjauan kembali di MA pada Februari 2014 karena tidak terbukti ada pelanggaran standar yang menyebabkan kematian. Belajar dari kasus ini, Majelis Disiplin Profesi yang berintegritas tinggi dan profesional mutlak diperlukan untuk penyelesaian perselisihan secara adil.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Penyalahgunaan Ganja di Indonesia Amanda Roshita Aly Ashany; Noorfajri Ismail; Saleh Saleh
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i2.27124

Abstract

Penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, telah menjadi salah satu persoalan krusial dalam bidang hukum, kesehatan, dan sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sebanyak 6.881 kasus tindak pidana narkotika terjadi pada Januari hingga Februari 2025, menunjukkan peningkatan signifikan terhadap prevalensi penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan narkoba dan ganja dari perspektif kriminologi dan viktimologi dengan menyoroti faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja umumnya disebabkan oleh faktor kepribadian, lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terpadu dan rehabilitasi yang berkeadilan guna melindungi generasi muda dari bahaya ketergantungan narkotika.

Page 5 of 6 | Total Record : 51

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020)