cover
Contact Name
Rachmad Abduh
Contact Email
iurisstudiabundamedia1308@gmail.com
Phone
+6281263390467
Journal Mail Official
iurisstudiabundamedia1308@gmail.com
Editorial Address
Office addrress: Komp. Perumahan Griya Lestari Jl. Pelaksanaan 1 No. 30 Bandar Setia Kec. Percut Seituan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara 20371
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum
Published by Bunda Media Grup
ISSN : 27458369     EISSN : 27458369     DOI : -
Core Subject : Social,
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published by BUNDA MEDIA GRUP which includes articles on the scientific research field of Law Sciences, includes the results of scientific research and reviews on selected disciplines within several branches of legal studies (sociology of law, history of law, comparative law, private law, criminal law, procedural law, economic and business law, constitutional law, administrative law, international law, etc). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published three times a year in February, June and October E-ISSN: 2745-8369
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023" : 5 Documents clear
Sinkronisasi Antara Ketetapan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Penetapan Honor Kurator Dan Pengurus Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yohanes Sebastian Tambunan
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i3.263

Abstract

The bankruptcy mechanism is needed as a legal framework in the economy. A company that facing financial difficulties may eventually become unable to continue operations, and be threatened with closure or liquidation. Corporate debt can also be obtained from non-bank financial institutions, such as leasing. When the company is declared bankrupt by the court, all this debt must be paid pro rata. The curator is appointed by the Court to make settlement of the bankruptcy estate which is supervised by the Supervisory Judge. The curator can immediately make settlement of the bankruptcy estate after the Court finds the Company in bankruptcy. For the services of the curator in carrying out the settlement task, the Bankruptcy Law regulates the provision of remuneration to the curator. Article 76 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations states that the Fee for Curator and Management Services is determined based on guidelines established by a decision of the Minister whose duties and responsibilities are in the field of law and legislation. The regulatory guidelines regarding Curator Fees have been changed six times since 1998. Changes for improvement were made due to the dynamics that emerged or pros and cons after the court determined the Curator's honorarium
Peranan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Antara Profesionalisme Dan Perbuatan Melawan Hukum/Tindak Pidana Korupsi) Dahnir Dahnir; Muhammad Yamin; Alvin Syahrin; Sutiarnoto Sutiarnoto
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i3.265

Abstract

The basic provisions of the legislation governing the authority of the Appraiser/KJPP to conduct assessments in land acquisition for the public interest are only Article 31 to Article 34 of Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. In the regulatory setting that regulates the Appraiser/KJPP there are no criminal provisions for each party involved in the assessment, so that criminal liability between the appraiser and KJPP and the parties involved in the assessment is not balanced and fair, so that legal certainty and legal justice are not achieved. There are no regulations governing criminal responsibility for the Appraiser/KJPP, so there is no criminal responsibility between the Appraiser as an individual and the KJPP as a corporation
Sengketa Pemakaian Merek INTERCO Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 1333K/Pdt.Sus-HKI/2021 Rachmatullah Rachmatullah; OK Saidin; Jelly Leviza; Mahmud Mulyadi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i3.266

Abstract

The Ministry of Law and Human Rights or the Directorate General of Intellectual Property or the Directorate of Marks and Geographics must be careful before accepting a trademark registration by following the applicable laws and regulations that adhere to the first to file principle so that there is no registration of the same mark
Urgensi Profesionalisme Guru Dalam Kehidupan Rahimah Rahimah
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i3.292

Abstract

Profesionalitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi seseorang dalam bertindak secara profesional. Profesionalitas memiliki keterkaitan dengan profesi dan setiap pekerjaan yang menekankan pada profesionlitas harus dilakukan oleh orang yang profesional. Ciri-ciri seorang guru memiliki profesionalitas dapat dilhat dari Komitmen kepada peserta didik dan proses pembelajaran, Menguasai secara mendalam bahan pelajaran, Bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didiknya, dan Mampu berpikir sistematis. Urgensi Profesionalisme dalam Kehidupan adalah sebagai motivasi intrinsik untuk meningkatkan etos kerja yang baik dan unggul. Urgensi Profesionalisme dalam Pendidikan menjadi faktor penentuan dalam proses pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, guru harus harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalitas guru karena masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi, dan Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri
Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit ‎Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 ‎Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)‎ Arie Nurwanto; Ida Hanifah
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i3.316

Abstract

Asas Pacta sunt servanda dalam perjanjian menjadi sangat penting. Apalagi dalam pembuatan ‎klausula baku oleh para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor. ‎Dalam klausula perjanjian ini tercantum apa saja yang telah disepakati oleh para pihak antara ‎konsumen sebagai debitur dan lembaga pembiayaan atau bank sebagai kreditur. Baik itu ‎identitas, pembayaran, jangka waktu, sampai penyelesaian apabila terjadi masalah antara kedua ‎belah pihak. Adanya fasilitas kredit dalam membeli kendaraan bermotor mempermudah ‎masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri. Pakai sekarang, lunas belakangan merupakan hal ‎yang tepat bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor secara kreditan. Mengambil kredit ‎kendaraan bermotor dari bank atau leasing memiliki aturannya sendiri-sendiri. Umumnya kredit ‎dari bank lebih  ringan karena bunga lebih rendah. Namun kredit dari leasing lebih mudah ‎didapat karena syarat yang lebih longgar.

Page 1 of 1 | Total Record : 5