cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nanik Prasetyoningsih
Contact Email
nanikprasetyoningsih@umy.ac.id
Phone
+62274387656
Journal Mail Official
wafathoni@gmail.com
Editorial Address
Gdg.Pascasarjana Lt.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jln. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul DIY. 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27460967     EISSN : 2721656X     DOI : https://doi.org/10.18196/jphk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK) mempublikasikan artikel artikel ilmiah yang mengkaji isu-isu penegakan hukum dan pencapaian keadilan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Maret" : 6 Documents clear
The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia Zaid Zaid
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13099

Abstract

Predatory pricing has long been termed like a dragon or a unicorn because the practice is often considered irrational and therefore impossible to find or at least unlikely to work. However, the case that befell PT Conch South Kalimantan Cement broke the stigma in Indonesia, which was legally proven to practice predatory pricing through the Business Competition Commission Council (KPPU) Case Decision Number: 03/KPPU-L/2020. Considering that predatory pricing is complicated to prove because it requires certain elements to be fulfilled, this research then aims to analyze the predatory pricing elements, which became strong reasons that underlay the KPPU Council's determination of PT Conch South Kalimantan Cement as a predatory business actor so that it is entitled to be punished with billions of rupiah. By applying the normative method with a statutory, conceptual, and case approach through primary and secondary legal materials, which were analyzed by qualitative and prescriptive analysis, this study ultimately found the results that the elements in the form of business actors, supply, goods, selling at a loss or fixing a very low price, eliminating or shutting down the business of its competitors, the relevant market, and causing monopolistic practices and/or unfair business competition have become the ratio decidendi of the KPPU Council in determining the practice of predatory pricing. These reasons can then be used as decisions on similar issues in the future.
Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City Aufa, Muhammad Fikri; Syahbania, Noor; Pradana, Fiko Agung
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13411

Abstract

A building permit is a permit granted by a regional head to a building owner to construct a new structure, expand an existing structure, maintain existing facilities, and reduce the size of existing structures while adhering to all applicable technical and administrative standards. The requirements to apply a building permit had been governed in Article 7 of Banjarmasin City Regulation Number 15 of 2012 concerning Building Permits. The Investment and Integrated One-Stop Services Agency/DPMPTSP Banjarmasin City was the subject of this study. The research aimed to discover and examine the mechanisms for issuing a building permit and the roadblocks during the application process. This study employed empirical juridical research methods. The data gathered were then analyzed using descriptive qualitative methods, i.e., describing and interpreting data about societal conditions, attitudes, viewpoints, disputes between two or more situations, factual differences, and their impact on a position. The development of a planned and systematic method of granting building licenses in Banjarmasin had gone smoothly. However, there were impediments to the procedure and its implementation, making the process of granting building licenses difficult.
Peran Kepolisian terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Ponorogo Ferdin Okta Wardana
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13431

Abstract

Perjudian merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesi dan memiliki berbagai macam jenis. Judi sabung ayam menjadi salah stau jenis perjudian yang banyak terjadi di daerah, seperti di Kabupaten Ponorogo. Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga tindakan ini sangat memerlukan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengkaji sebab terjadinya judi sabung ayam dan untuk mengetahui serta mengkaji aturan yang digunakan serta upaya kepolisian dalam menangani judi sabung ayam di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya judi sabung ayam yaitu lemahnya ajaran pendalaman agama, faktor lingkungan dan pergaulan, kebiasaan, faktor ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Penanganan tindak pidana perjudian sebenarnya telah dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan aturan yang terdapat pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan terlarang dan sebuah bentuk kejahatan. Berbagai upaya preventif dan represif juga telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana ini. Upaya preventif biasa dilakukan dengan adanya pencegahan sebelum terjadi perjudian, sedangkan upaya represif biasa dilakukan pada saat perjudian itu berlangsung.
Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan Rizkia Rahmasari
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13484

Abstract

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menganalisa unsur consent (persetujuan) yang terdapat didalam Pasal 5 Ayat (2) Peremendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang menuai pro dan kontra. Unsur persetujuan dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi hubungan seksual di luar perkawinan atau zina. Jika dilihat dari arti sempit, dengan harus adanya unsur ‘persetujuan’ korban, maka hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Belakangan ini, kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan kian meningkat, namun fenomena ini seakan menghilang begitu saja. Adanya ketimpangan relasi kuasa/gender dan tidak adanya payung hukum terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan fenomena ini dianggap hilang begitu saja. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya payung hukum terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban. Melalui hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam Pasal 5 Ayat (2) menunjukan tidak adanya upaya untuk melegitimasi perzinaan di lingkungan pendidikan. Permendikbudristek sudah tepat dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna Riskyanti Juniver Siburian; Denny Wijaya
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.12233

Abstract

Penelitian normatif ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan mekanisme perampasan kekayaan melalui NCB Asset Forfeiture dibandingkan pemidanaan yang telah diberlakukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan kerugian negara. Penelitian ini menemukan fakta bahwa mekanisme NCB Asset Forfeiture lebih efektif karena tidak perlu membuktikan perbuatan dari pelaku tindak pidana selama harta yang menjadi kekayaan pelaku diduga merupakan harta tercemar sehingga lebih efisien waktu. NCB Asset Forfeiture juga lebih baik dibandingkan dengan perampasan kekayaan melalui jalur perdata sebagaimana telah tersedia dalam UU Tipikor saat ini. Hal ini terjadi karena menerapkan hukum perdata pada kasus pidana sama dengan membebankan pembuktian kepada jaksa dan memungkinkan terjadinya gugatan rekovensi terhadap jaksa selaku penggugat. Selain itu, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan “follow the person” tetapi “follow the money” sehingga diharapkan pemikiran bahwa korupsi di Indonesia menguntungkan dapat terbantahkan.
Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19 Ellora Sukardi; Graceyana Jennifer; Vanesia Ciayadi Kwang
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.12427

Abstract

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengkaji implikasi dinamika regulasi Pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pandemi Covid-19.  Pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakatnya, terutama di bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena melalui pendidikanlah individu dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya sehingga berdaya saing di kemudian hari. Pemerintah mengubah kebijakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara langsung menjadi daring, yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Akan tetapi kebijakan Pemerintah ini tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kebijakan ini justru menghambat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Bahkan ada beberapa siswa yang mengalami putus sekolah. Kejadian ini menunjukan kelalaian pemenuhan HAM yang sudah semestinya dipenuhi, mengingat amanat dari UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dinamika hukum yang ada selama pandemi tidak menjadi penyelesaian yang tepat terhadap problematika pendidikan yang ada dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya, sehingga perlu adanya instrumen hukum dengan parameter yang jelas mengenai mekanisme pendidikan yang tepat, guna menjamin pemenuhan HAM atas pendidikan oleh setiap anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September Vol. 6 No. 1 (2025): March Vol 5, No 2 (2024): September Vol. 5 No. 2 (2024): September Vol 5, No 1 (2024): March Vol 4, No 2 (2023): September Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol 3, No 2 (2022): September Vol 3, No 1 (2022): Maret Vol 2, No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 1, No 1 (2020): MARET More Issue