Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL KESEHATAN PERINTIS Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Veteran Law Review Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Notary Law Journal Strata Law Review Strata Social and Humanities Studies Strata International Journal of Social Issues Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science
Aufa, Muhammad Fikri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya Hernowo, Wempy Setyabudi; Aufa, Muhammad Fikri
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.32360

Abstract

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga ini berdiri dengan berkonsep menghindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang di dalamnya terdapat unsur maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap), dan riba (bunga). Dalam aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, memiliki satu komponen yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui aturan manakah yang tepat untuk menjadi landasan bagiu Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang, serta dengan teknis analisis deskriptif kualitatif serta berdasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan dan didukung bahan hukum sekunder yaitu kajian kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dapat dilihat bahwa peraturan yang tepat untuk menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi Syariah ada pada Peraturan Perundang-Undangan terbaru. Hal ini dikaji dan diperdalam dengan menjelaskan asas-asas hukum yang menjadi teori dalam penelitian normatif ini.
Juridical Study in Implementing A System on Licensing for Establishing Buildings in Banjarmasin City Aufa, Muhammad Fikri; Syahbania, Noor; Pradana, Fiko Agung
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13411

Abstract

A building permit is a permit granted by a regional head to a building owner to construct a new structure, expand an existing structure, maintain existing facilities, and reduce the size of existing structures while adhering to all applicable technical and administrative standards. The requirements to apply a building permit had been governed in Article 7 of Banjarmasin City Regulation Number 15 of 2012 concerning Building Permits. The Investment and Integrated One-Stop Services Agency/DPMPTSP Banjarmasin City was the subject of this study. The research aimed to discover and examine the mechanisms for issuing a building permit and the roadblocks during the application process. This study employed empirical juridical research methods. The data gathered were then analyzed using descriptive qualitative methods, i.e., describing and interpreting data about societal conditions, attitudes, viewpoints, disputes between two or more situations, factual differences, and their impact on a position. The development of a planned and systematic method of granting building licenses in Banjarmasin had gone smoothly. However, there were impediments to the procedure and its implementation, making the process of granting building licenses difficult.
PERAN HUKUM TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH ASIA TENGGARA Ferdin Okta Wardana; Muhammad Al Ikhwan Bintarto; Muhammad Fikri Aufa
Hukum Responsif Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v12i2.5688

Abstract

Permasalahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba diwilayah asia tenggara terus mengalami peningkatan.Maka dari itu diperlukan aturan hukum guna untuk mencegah peningkatan itu,maka dari itu pada kali ini penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peredaran narkotika diwilayah asia tenggara itumeningkat,Apa saja aturan-aturan yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara,Apa saja langkah langkah yang dilakukan oleh suatu negara didalam menanggulangi narkotika.Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan cara menganalis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma yang ada didalam undang-undang.Tujuanya untuk mengetahui apa saja faktor faktor dan atutan serta langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara
Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Zaid Zaid; Muhammad Fikri Aufa
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 1: April 2022
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v15i1.14282

Abstract

Selama beberapa dekade terakhir, hukum persaingan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan pesat. Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi seperti saat ini tentu saja semakin membutuhkan rezim hukum persaingan usaha karena ini merupakan elemen penting dari kebijakan ekonomi negara secara keseluruhan. Hanya saja di sisi lain, Beberapa literatur ini menyayangkan kondisi hukum persaingan saat ini. Ada perdebatan yang cukup besar dalam literatur hukum tentang tujuan lembaga hukum persaingan usaha. Di sisi lain juga, ada yang berpendapat bahwasanya Hukum persaingan tidak memuat cetak biru untuk pembangunan ekonomi atau pembentukan ekonomi pasar bebas yang berkelanjutan. Berangkat dari masalah tersebut, undang-undang persaingan usaha di seluruh dunia dalam tiga dekade terakhir menuntut serangkaian pertanyaan, termasuk apa sebenarnya sifat dan tujuan undang-undang persaingan muda ini? Apakah undang-undang persaingan usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara? Dengan semikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum persaingan usaha berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini di Indonesia. Melalui meotde normatif dengan pendekatan konseptual, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan usaha dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara, terlebih lagi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hasil tersebutpun bahkan didukung oleh beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana hukum persaingan memiliki peran dalam, bukan hanya, pembangunan ekonomi semata, melainkan juga pada keadilan distributif, dan regulasi sosial.
Norma Sosial dan Pengaruh Sosial terhadap Minat Vaksin Covid-19 Zaid Zaid; Arundati Shinta; Muhammad Fikri Aufa; Katon Pratondo
JURNAL KESEHATAN PERINTIS Vol 8 No 2 (2021): Jurnal Kesehatan Perintis
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33653/jkp.v8i2.682

Abstract

Pandemi penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV2 atau Coronavirus Diseas 2019 (COVID-19) telah sangat mempengaruhi kehidupan, ekonomi, sosial, politik bahkan budaya hingga kesehatan orang-orang di seluruh dunia terkhusus di Indonesia. Karenanya, ini juga telah menjadi tantangan besar bagi kesehatan publik di seluruh dunia hingga dinyatakan sebagai pandemi global dan dinobatkan sebagi bencana penyakit menular terbesar di abad ke-21. Setelah menerapkan beberapa kebijakan kesehatan, pemerintah Indonesia nampaknya menaruh semua harapannya pada kebijakan wajib vaksin Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk meneliti faktor-faktor seperti norma sosial dan pengaruh sosial yang dipercaya dapat mempengaruhi minat seseorang untuk divaksinasi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan corss-sectional yang dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan 393 responden yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa baik norma sosial (β=0.563, t-value = 12.614, ρ-value = 0.000) maupun pengaruh sosial (β=0.293, t-value = 6.507, ρ-value = 0.000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat vaksinasi Covid-19 telah terkonformasi. Beberapa rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat dan juga penelitian selanjutnya juga dipaparkan dalam penelitian ini.
The Integration of Alternative Dispute Resolutions Institutions in the Financial Services Sector with POJK No. 61/POJK.07/2020 Muhammad Fikri Aufa; Fadia Fitriyanti
Veteran Law Review Vol 5 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v5i2.4633

Abstract

Financial institutions and consumers/customers have more than a contractual relationship. Financial institutions and consumers build trusting relationships. These 2 financial services businesses are used for financial services dispute resolution. The settlement includes Banking, Insurance, Capital Market, Guarantee, Pension Fund, and Financing and Pawnshops. In 2020, OJK issued POJK No. 61/POJK.07/2020 on Alternative Institutions for Financial Services Sector Disputes. The newest Financial Services Authority Regulation divides dispute resolution into 6 financial services sectors. This time, it's 1 alternative dispute resolution institution for financial services. This study examines the unification principle's applicability. Integration of conflict resolution organizations, authorities, and methods in the financial services industry. Legal normative research is used. This study uses primary and secondary legal sources from laws and books/journals. This study shows that alternative dispute resolution entities in the financial services sector have implemented unification and integration to conflict resolution.
Fuqaha and Positive Law Opinions on the Permanent Nature of Waqf Object Submission Qamariyanti, Yulia; Aufa, Muhammad Fikri
Notary Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.57

Abstract

Waqf is a virtue worship practiced by Muslims who give up their property for the public/community good. Movable and immovable assets can be donated. This paper examines fuqaha and Indonesian positive law on the permanence of waqf object surrender. Fuqaha with normative research methodologies and deductive and inductive data analysis have varied viewpoints on waqf's permanent conditions. Some require it, some don't. The first position is that waqf must be permanent and include a clear statement for it. This opinion is accepted by the majority of scholars from the Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (excluding Abu Yusuf in one narration), Zaidiyah, Ja'fariyah, and Zahriyah. Second, jurists from the Hanabilah, Ja'fariyah, and Shafi'iyah schools say waqf might be temporary. Temporary waqf is long- and short-term. Waqf assets are institutionalized indefinitely and only land with property rights can be waqf, according to Government Regulation 28 of 1977 and Presidential Instruction 1 of 1991. Waqf conditions might be permanent or temporary, based on land rights, according to Law 41 of 2004 and Government Regulation 42 of 2006.
Pancasila State as Dar al-‘Ahdi (National Consensus) Based on Muhammadiyah Yulia Qamariyanti; Erlina, Erlina; Muhammad Fikri Aufa
Strata Social and Humanities Studies Vol. 2 No. 1 (2024): April
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sshs.v2i1.143

Abstract

The founders of the nation based their philosophy, known as Pancasila, on the religious and cultural diversity of the Indonesian people. It is the foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to analyse and present a summary of Muhammadiyah's dar al-'ahdi (national consensus) interpretation of the Pancasila State concept. One of the biggest social-community organisations, Muhammadiyah, sees Pancasila as a dar al-'ahdi (national consensus) that was established in the Muhammadiyah Muktamar decision tanfidz of 2015. Because Muhammadiyah holds the belief that Pancasila must occupy the highest position in the life of the nation and state with the concept of Pancasila state darul al-'ahdi wa shahadah, this concept was developed. Muhammadiyah has observed Pancasila being strengthened and is dedicated to doing so as well as interpreting the diversity that has been reflected in the faith and conviction of Muhammadiyah life's values. The Pancasila as Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah-based Indonesian state already has a solid ideological foundation.
Tinjauan Hukum Mengenai Sanksi Keperdataan Bagi Pelaku Pembuangan (Dumping) Sampah Limbah Medis Sembarangan Muhammad Fikri Aufa; Riana Kesuma Ayu; Ma'rifah, Ma'rifah; Utami, Mieke Aprilia
Strata Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i1.154

Abstract

Medical waste management is the responsibility of individuals or organizations involved in activities that generate medical waste. Proper and systematic management is required for medical waste classified as B3 waste, encompassing all stages from processing to disposal. This research aims to investigate and evaluate the implementation of legal penalties for those who negligently dispose of medical waste. This study methodology employs normative legal research, utilizing primary legal sources derived from statute rules and secondary data obtained from library resources. This research employs both a legislative and conceptual approach, utilizing a perspective analysis method. Improper disposal of medical waste can harm the environment and may result in legal penalties. This sanction can be imposed by both judicial and extrajudicial dispute settlement processes. The judges' decision towards the defendant must be carried out as a civil penalty agreed upon by the defendant, and a request for enforcement can be made.
BLOCKCHAIN ZAKAT IN LAW PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATION ON ZAKAT MANAGEMENT Yusuf, Muhammad Zulfikar; Aufa, Muhammad Fikri; Umam, Khotibul
istinbath Vol. 23 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v23i2.720

Abstract

The main aim of distributing zakat is to provide the broadest possible benefits to those in need whose basic needs, such as clothing, food, and shelter, are not yet met. One effort that can be used to optimize the management and distribution of zakat funds is using blockchain technology. This research is a qualitative descriptive with library research. The method used in this research is a normative legal research methodology with a conceptual approach based on the theories of Economic Analysis of Law and Theory of Change. This research shows that Islamic and normative laws provide opportunities to develop blockchain zakat while prioritizing effective and efficient Sharia principles and legal principles. If applied to zakat institutions, blockchain has various positive impacts, especially in managing zakat funds. Some of the positive effects of using blockchain technology include transparency and accountability, systematic fund tracking, smart contracts with automation methods, efficient administration costs, encrypted security features, cross-border network access, and others. These various advantages will undoubtedly impact increasing public trust in zakat institutions, thereby optimizing the potential of zakat funds and producing a much more significant contribution to the distribution and utilization of zakat funds to mustahik and the wider community.
Co-Authors Abdillah, Irvan Alamudi, Ichwan Ahnaz Apriana, Adistia Lulu Arundati Shinta Asyikin, Istianah Zainal Dewi Nurul Musjtari erliani, sri Erlina Erlina Ferdin Okta Wardana Fitriyanti, Fadia Hernowo, Wempy Setyabudi Khotibul Umam Ma'rifah, Ma'rifah Muhammad Al Ikhwan Bintarto Pradana, Fiko Agung Pratondo, Katon RAMADHANI, Sri Ridma Riana Kesuma Ayu Saifuddin, Sendy Salsabilla Syahbania, Noor Utami, Mieke Aprilia Widodo, Andrea Brilianto Yulia Qamariyanti Yulia Qamariyanti Yusuf, Muhammad Zulfikar Zaid Zaid