MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 4 (2016)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PURWASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[LUKKY FIRDAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2760
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah Kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan pendapatnya tentang perencanaan pembangunan desa masih kurang. Hal ini terbukti saat dilaksanakan rapat tentang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 diketahui dari 70 orang yang diundang yang hadir hanya 30 orang dan itupun tidak memberikan masukan atau gagasannya dalam perencanaan pembangunan. Kepedulian masyarakat masih kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa. Tidak adanya tarikan udunan atau iuran dari tahun 2010, tetapi swadaya dari masyarakat ada dalam pembangunan didusun masing-masing. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa? (2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanan desa (3) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan? Metode yang digunakan adalah deskriptif analis, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan langkah-langkah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto, 2013:82). Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan, hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, adalah kualitas SDM masyarakat. Kualitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah mash kurang. Kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, tidak semuanya mengerti. Kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan peningkatan SDM melalui sosialisasi oleh pegawai desa, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan rutin, berusaha bersikap lebih pro aktif serta lebih terbuka dan berusaha bersikap terbuka bagi siapa saja.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA MADIASARI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[RIZKI ILHAM ARIFIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2774
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak tepat pada waktunya, dengan alasan tidak mengetahui tata cara atau prosedir pembayaran pajak. Contoh: ketika jatuh tempo habis, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya membayar pajak dengan alasan tidak tahu harus membayar pajak kemana. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Contoh: masyarakat tidak tahu arti penting dari pembayaran pajak sehingga timbul kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah di desa Madiasari. Contoh adanya kegiatan jual beli tanah mengakibatkan pemilik tanah di desa Madiasari tidak hanya penduduk setempat tetapi juga dari luar daerah, sehingga lambatnya dalam pembayaran pajak karena alasan jarak. Rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana peran pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan terhadap peran pemerintah desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?; 4. Hambatan yang muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak salah satunya adalah kualitas dari aparat desa itu sendiri, kurangnya SDM mengakibatkan prosedur yang telah direncanakan tidak berjalan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari membayar pajak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu dengan rutin mengadakan sosialisasi tentang pajak dan manfaat dari pembayaran pajak dengan mengunjungi rumah masing-masing wajib pajak, sehingga pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN BINA KELUARGA REMAJA DALAM MENUNJANG KESADARAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA OLEH UPTB KBPP KECAMATAN CIAMIS ]]>
<![CDATA[ETI CARKITI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2765
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyak peserta penyuluhan BKR yang dari waktu ke waktu semakin berkurang, masih kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai arti pentingnya program Bina Keluarga Remaja, materi yang sudah disiapkan oleh penyuluh tidak dapat disampaikan semua kepada masyarakat dikarenakan waktu penyuluhan yang terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menunjang kesadaran kesehatan reproduksi remaja oleh UPTB KBPP Kecamatan Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini terlihat dari belum adanya tindak lanjut yang nyata dari petugas lapangan KB untuk meningkatkan kualitas pengelola program, masih kurangnya komitmen yang jelas dari petugas lapangan KB untuk mensukseskan program Bina Keluarga Remaja (BKR). Hambatan-hambatan yang terjadi seperti belum adanya tindak lanjut yang nyata dari petugas lapangan KB untuk meningkatkan kualitas pengelola program. Kurangnya stakeholders untuk turun langsung ke lapangan, kurangnya dukungan anggaran dari petugas UPTN KBPP. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hamabatan-hambatan yang terjadi seperti menindaklanjuti mengenai peningkatan kualitas pengelola program BKR, petugas lapangan KB berusaha untuk mengundang pimpinan UPTB KBPP untuk turun langsung ke lapangan agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan, pengajuan sejumlah anggaran kepada UPTB KBPP untuk melakukan pelatihan secara rutin dan berkala dalam rangka peningkatan kompetensi dari para pengelola BKR.]]>
<![CDATA[PERAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SENI SONATA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2770
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa pencapaian program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam mendorong program KB di Desa tersebut. berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah daya reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB secara umum sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilakn program KB yang menyatakan sudah baik sebesar 53,41% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 46,59%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB sudah melaksanakan tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa menurut BKKBN (2011:5); 2) terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Kader IMP seperti kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat; 3) Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB berupaya mengoptimalkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan analisis motovasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI OLEH KPUD CIAMIS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[RINI NURHAYATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2761
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD Ciamis iu sendiri tentang pemilihan umum legislatif, kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilihan umum legislatif, kurangnya kesadaran pemilih, kurangnya informasi yang diterima pemilih pemula mengenai profil keseluruhan para calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 48 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan Conclusion verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilih umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih rendah. Dari 10 indikator yang diteliti semuanya pnuis jadikan sebagai hambatan, diantaranya yaitu: pemilih pemula mengetahui siapa saja para calon anggota legislatif, pemilih pemula memahami arti pentingnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum legislatif, pemilih pemula mengikuti kegiatan mengkuti kegiatan pemilihan umum legislatif, dan sebagainya. Uapaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan para calon sebaiknya bersosialisasi secara face to face kepada pemilih pemula, memberikan pemahaman baik guru disekolah, orang tua, atau relawan demokrasi tentang pentingnya berpartisipasi aktif, menyediakan sarana transportasi dan panitia pemilihan lebih kreatif sehingga mengundang pemilih untuk datang ke TPS.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI OBJEK WISATA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran) ]]>
<![CDATA[TUTI KUSMIATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2772
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah munculnya permasalahan sebagai berikut: intensitas sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan dalam satu bulan dua kali, yang terjadi hanya satu bulan sekali. Adanya beberapa restorsn yang masih belum terdaftar/mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai dalam pendataan masyarakat yang memiliki restoran. Tiadak adanya koordinasi yang baik antara pegawai dengan masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran? (2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak restoran? (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, teknik pengolahan data adalah tahap reduksi, tahap display, dan tahap verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran kurang sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn (Agustino, 2014:142-144). Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak dan Restoran di Objek Wisata Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah masih kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran kemudian melakukan penagihan serta melakukan pendataan pajak potensi pajak baru, melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, melakukan penambahan tenaga pegawai/tenaga kerja, melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pengertian betapa pentingnya membayar pajak untuk kemajuan suatu daerah apalagi seperti Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru.]]>
<![CDATA[PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK WISATA GREEN CANYON OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT WISATAWAN DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DIKI WAHYUDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2763
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai objek wisata dan kurangnya digelar event-event resmi sebagai acara rutin tahunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 3) Bgaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Parawisata, Kepala Bidang saran Kepariwisataan, Kepala UPT pariwisata 3 orang dan 10 orang anggota kompepar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 39,99% menyatakan baik dan sebanyak 60,01% menyatakan kurang optimal. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya pemahaman terhadap pokok permasalahan dalam pariwisata seperti keahlian dan strategi, terbatasnya anggaran, belum ada agenda pembahasan untuk melakukan promosi, keterbatasan tingkat pendidikan, kurangnya turun langsung ke masyarakat, kurangnya koordinasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan, menyediakan anggaran, melakukan pembahasan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, adanya jadwal pelatihan secara rutin dan berkala.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) KITRI ASIH DI DESA SINDANGKASIH KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[RANI RANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2768
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak semua anggota POS pemberdayaan keluarga dan kurang berjalannya kepengurusan Posdaya Kitri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pos pemberdayaan keluarga Kitri Asih di Desa Sindangkasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? 3) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamtan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? Metode penelitian berdasarkan metode deskriptif. Sumber daya dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai efektivitas Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan informan yang menyatakan posdaya telah efektif jika dipresentasekan sebesar 42,86% dan yang menyatakan masih kurang efektif jika dipresentasekan sebesar 57,14%. Terdapat beberapa hambatan antara lain, yaitu masih rendahnya sumber daya manusia anggota posdaya, kurangnya kemampuan dan pemahaman anggota posdaya, masih sedikitnya program yang diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh masih kurangnya SDM posdaya, sarana dan prasarana pendukung, dana yang dimiliki posdaya belum memadai dan kecepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang. Upaya yang dilakukan, yaitu pemberian petunjuk dan pemahaman, penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada anggota serta melakukan komunikasi berupa pendekatan dan kerjasama dengan instansi terkait, pemberian arahan dan bimbingan kepada anggota, penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta melakukan pendelatan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan atau Badan KB kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan desa serta puskesmas, petugas PLKB, alim ulama dan tenaga kependidikan dan meminta adanya penambahan waktu dalam melakukan kegiatan dan menambah sejumlah fasilitas pendukung.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) (Studi Kasus Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar) ]]>
<![CDATA[RICKY ADRIANSYAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2773
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasinya; mengetahui hambatannya; dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya terimplementasikan, yakni 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak terimplementasikan. Dari 11,11% merupakan permasalahan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terjadi karena faktor internal, yakni kuranh kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang muda, karena dianggap kurang berkompetensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. ]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI HUTAN PINUS MENJADI OBJEK WISATA OLEH PERUM PERHUTANI DI DESA DARMACAANG KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[DWI TRESNA LAILASARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2764
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah: hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Desa Darmacaang diperoleh adanya beberapa permasalahan sebagai berikut. Hutan pinus merupakan aset yang yang tidak dikelola dengan baik oleh Perum Perhutani, sehingga keberadaannya kurang terawat. Potensi hutan pinus yang belum dimanfaakan dengan baik, sehingga tidak memberikan income pada wilayah setempat. Proses pengelolaan hutan pinus belum dapat dimaksimalkan. Hal ini terlihat tidak dikelolanya hutan pinus menjadi objek wisata. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Meode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata oleh Perum Perhutani di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih ada beberapa indikator yang belum semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hambatan yang dihadapi oleh Perum Perhutani untuk melaksanakan strategi pengelolaan potensi hutan pinus menjadi objek wisata adalah masalah kebijakan dimana mengingat Perum Perhutani merupakan instansi BUMN, sehingga semua keputusan ada pada tingkat pusat. SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Sarana dan prasarana yang ada dilokasi hutan pinus masih belum memadai. Proses pengelolaan dilakukan oleh Perum Perhutani, sehingga memperlambat semua kebijakan yang dikeluarkan, mengingat cakupan Perum Perhutani sangat luas. Upaya yang dilakukan adalah menyusun sebuah kebijakan yang jelas, yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah di lapangan sulit dipecahkan karena menunggu perintah dari pusat. Meningkatkan SDM pegawai yang ada di Perum Perhutani masih belum maksimal. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan menambah sarana lain untuk mempermudah pengelolaannya.]]>
