cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 360 Documents
 1   2   3   4   5 
KUALITAS PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA CITRA AGUSTINA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2715

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan layanan kesehatan bagi pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kurang mendapatkan kualitas  layanan yang sesuai harapan, pelayanan yang berbelit-belit dan ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses tidak konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 7 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan memuaskan. Hal ini disebabkan dari 5 dimensi yaitu bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Yang telah telah dilaksanakan dengan memuaskan yaitu dimensi keandalan (reliability), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Sedangkan yang belum dilaksanakan dengan memuaskan yaitu bukti langsung (tangible) dan daya tanggap (responsiveness).  
PROBLEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ETIH HENRIYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2852

Abstract

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (critical stage).  Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita.  Namun sayangnya, dari sekian banyak kebijakan pemerintah, ternyata banyak yang gagal dibanding yang berhasil.  Dalam kamus Indonesia, berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota).  Tekad Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, sejak era Orde Baru sampai Era Reformasi ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-citakan.  Mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PNPM Mandiri.  Implikasi kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan adalah belum dapat diwujudkannya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik seperti : peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Adam Latif; Irwan Irwan; Muhammad Rusdi; Ahmad Mustanir; Muh Sutrisno
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1898

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Serta untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian adalah pegawai di Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 8 orang dan seluruh Kepala Keluarga 765 orang. Jadi total populasi  773 Orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak dengan jumlah responden 77 Orang. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuisioner. Data yang terkumpul kemudian digunakan cara teknik analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 78,65%.  Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat Musrenbang (Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan). Pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 82,42%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Pembangunan jalan tani (Infrastruktur Aksebilitas). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan sangat baik dengan nilai persentase 80,25% Kata Kunci: Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur
STRATEGI KARANG TARUNA DALAM MEMBINA GENERASI MUDA DI DESA TUNGGILIS KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN Cahyono Cahyono
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.860

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis di Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa terdapat beberapa masalah seperti masih rendahnya upaya pencegahan masalah sosial sehingga masih banyak pemuda yang terjerumus pada hal-hal negatif, masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi bagi pemuda dan masyarakat, masih rendahnya upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi pemuda dan masyarakat.  Dengan rumusan masalah sebagai  berikut: 1). Bagaimana strategi Karang Taruna dalam membina generasi di Desa Tungggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran? 2). Bagaimana hambatan – hambatan yang dihadapi strategi Karang Taruna dalam membina generasi muda di Desa Tungggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran? 3). Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Strategi Karang Taruna dalam membina generasi muda di Desa Tungggilis Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Dengan demikian, dapat memberikan informasi, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Dalam pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya  berjalan dengan baik karena belum dapat mengembangkan program kegiatan bagi masyarakat khususnya remaja. Karena berbagai hambatan seperti: Kurangnya dana dan fasilitas  untuk melakukan kegiatan sehingga kegiatan yang terselenggara masih terbatas, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat serta remaja untuk mengikuti kegiatan, masih rendahnya tingkat sumber daya manusia yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu dilakukan upaya seperti: Dengan membuat pengajuan proposal kegiatan yang lebih kreatif dan menarik yang selanjutnya diajukan terhadap para pengusaha, atau  kantor-kantor dinas, serta mengajak masyrakat kusunya remaja untuk lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik, dalam pemilihan kepengurusan Karang Taruna diutamakan remaja yang memiliki pendidikan dan wawasan yang cukup agar dapat menjalankan organisasi dengan baik. Kata Kunci : Strategi, Karang Taruna, Generasi Muda. 
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI INOVASI BUMDES IRFAN NURSETIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1488

Abstract

Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Di sektor ekonomi masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 terdapat 26,58 juta orang atau 10,12% jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khusunya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes terdapat beragam permasalahan yang muncul, yaitu  (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) tidak berjalannya BUMDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan. Kata Kunci: Strategi, Desa, Inovasi, BUMDes.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PERILAKU PENGGUNA APLIKASI “JOGJA ISTIMEWA” MELALUI MODEL UMEGA Muhammad Dede Puja Kusuma; Ulung Pribadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4031

Abstract

Aplikasi “Jogja Istimewa” merupakan platform aplikasi layanan publik yang dihadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai panduan destinasi dan informasi terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa” melalui model UMEGA. Penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran model UMEGA (Unified Model of Electronic Government Adoption). Secara khusus, penelitian ini menganalisis seberapa jauh variabel-variabel UMEGA mempengaruhi Niat Perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui survei hasil kuesioner dengan jumlah sampel 92 orang. Analisis data menggunakan analisis Partial Least Square(PLS) program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ekspektansi Kinerja memiliki pengaruh terhadap Sikap, 2) Ekspektansi Usaha memiliki pengaruh terhadap Sikap, 3) Pengaruh Sosial memiliki pengaruh terhadap Sikap, 4) Kondisi-Kondisi Fasilitas memiliki pengaruh terhadap Ekspektansi Usaha, 5) Sikap memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku (e-government), 6) Kondisi-Kondisi Fasilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku, 7) Resiko yang Dirasakan tidak memiliki pengaruh terhadap Sikap. Peningkatan sosialisasi terkait keamanan Aplikasi “Jogja Istimewa” dan fasilitas jaringan perlu dilakukan secara persuasif kepada masyarakat maupun wisatawan.
PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) Irfan Nursetiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.690

Abstract

Salah satu konsep yang mempengaruhi kinerja pegawai, yakni pengaruh dari kepemimpinan. Begitu pula dalam konteks aktivitas pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh pimpinannya dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya untuk menjadi lebih produktif dan para pegawainya memiliki kinerja yang baik.Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji hipotesis besarnya pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kinerja pegawai di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis; dan 2) untuk mengetahui kinerja pegawai Kelurahan dan untuk perbaikan kinerja pegawai Kelurahan sebagai bagian dari aparat pemerintah yang mengemban tugas untuk melayani kebutuhan publik atau masyarakat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji sebuah permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan  kaitan atau hubungan antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan matriks korelasi antara dua variabel. Korelasi antara kepemimpinan Lurah terhadap kinerja pegawai diperoleh angka 0.469, hal ini berarti 46,9% data keduanya sangat berhubungan secara positif. Lebih jauh hasil tingkat korelasi dari data tersebut mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat, yakni berada diantara 0.40 - 0.599.Hasil penelitian dapat disimpulkan kepemimpinan Lurah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Artinya; semakin tinggi pengaruh kepemimpinan, maka kinerja pegawai akan meningkat. Kepemimpinan meliputi; kekuasaan, kompetensi, kredibilitas, keberanian, kemauan dan semangat. Kata Kunci:   Kepemimpinan Lurah, Kinerja Pegawai, Kepemimpinan Transformasional, Otonomi Daerah.
POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dian Festianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3297

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu,  regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOVA NURHANIVA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2794

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasikan, Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahu 2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Pemvajian Datu) dan Conclusion Drawing/Verivikation (Verifikasi Data). Berdasarkan pembahasan husil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusuk adalah belum melakukan inventasrisasi kebutuhan buku teks pelajarun siswa dari mulai buku kelas 1 sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinyal di lokasi sekolah, dan jauhnya jaringan kabel telkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan alap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas / sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speddy dan unuyu untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang lepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplaver cat yang lebih kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat celak dan pemindai seperti printer dan scanner.
PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKUISISI ARSIP TERHADAP KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN KEARSIPAN DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT Eet Saeful Hidayat
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan kualitas pelayanan arsip di Perpustakaan dan kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Garut, berangkat dari berbagai fenomena yang terjadi di unit pemerintahan organisasi pemerintah terutama masalah pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan kearsipaan secara kumulatif tidak memuaskan, diukur dengan persentase pelayanan kepada pengguna jasa dengan rasio (8:24) atau baru mencapai 33,3%, dimana sejumlah data seperti SPJ, SPM dan DPA, kabupaten perbatasan Peta kronoligis, dokumen budaya seni Garut, angka riwayat hidup, register akta kelahiran masih belum bisa dilayani karena tidak tersedianya data, ini menunjukkan kinerja arsip tidak optimal dalam hal standar pelayanan. Secara khusus peneliti mengidentifikasi dan merumuskan 3 (tiga) variabel, yaitu pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip, koordinasi antara SKPD dan kualitas pelayanan ditandai dengan gejala tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan akuisisi tersebut dalam hal upaya penyelamatan arsip di Garut. Koordinasi antara Satuan kerja perangkat daerah dan badan  perpustakaan dan kearsipan daerah belum baik dan manajemen kearsipan masih kurang di mana tidak ada penerapan sistem pengolahan teknologi khusus dari arsip terpadu secara on- line, serta daya dukung infrastruktur yang masih kurang. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tehnik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 orang pengelola arsip yang tersebar di SKPD di Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan kebijakan akuisisi arsip berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Garut dan Koordinasi SKDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kearsipan di badan perpustakaan dan kearsipan daerah kabupaten Garut.  Kata Kunci: Kebijakan Akuisi, Koordinasi SKPD, Pelayanan Kearsipan.

Page 1 of 36 | Total Record : 360

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue