cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 4 (2016)" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN HADI SOMANTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2766

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratam Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah-sarana dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.
PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN WAWAN HERNAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2771

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperan serta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori kurang baik, dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kesulitan dalam mengundng masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebagai referensi kegiatan atau progress pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional dan terbatas yang menyebabkan tindakan atau kinerja yang dilakukan kurang seimbang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyusunan program pembangunan fisik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa. Menghilangkan perbedaan pandangan antara Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan menambah anggaran.
PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU KEBUPATEN CIAMIS DIKI SANTIKA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2762

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kanupaten Ciamis belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya peserta sosialisasi yang tidak memahami materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak memperhatikan pemberi materi. Peserta sosialisasi mengeluhkan sarana yang disediakan oleh panitia, yang tidak mampu menampung peserta sosialisasi, sehingga tidak sedikit peserta yang berdiri karena tempat duduk yang disediakan tidak mencukupi. Rurmusan masalah dalam penelitian Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa upaya untuk mengatasi hambatan  dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan dengan maksimal, dan ada juga yang belum dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator pengenalan, melaksanakan kunjungan, melaksanakan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan dan menyusun laporan sosialisai. Hamabatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan. Ada sebagaian yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis. Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung, hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan seperti tanyajawab. Sehingga peserta pelatihan pada saat menerima materi tidak ngantuk dan ngobrol. Mengadakan pelatihan ditempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana.
PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN RESTI DESTA HERYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2769

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keakifan dalam menggerakan masyarakat, memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan  masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapay dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakay, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan agar masyarakat merasa tergerak untuk mengikutinya. Para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu yang tepat misalkan setiap sore di saat santai untuk memberikan informasi mengenai program pembangunan serta para tokoh masyarakat bersama-sama dengan masyarakat berusaha untuk mematangkan perencanaan program pembangunan.
IMPLMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN CIAMIS KIKA PIKANIA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2767

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: 1) Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas sehingga belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi  diketahui bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, antara lain: kurangnya dukungan sumber dana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; 3) Melakukan berbagai upaya supaya Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue