cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6285643222927
Journal Mail Official
jurnalijclc@gmail.com
Editorial Address
Kampus UMY, Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27457192     EISSN : 27457184     DOI : https://doi.org/10.18196/ijclc
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022): July" : 5 Documents clear
Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Duwita Aisya Trisna Prihananti
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15526

Abstract

Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana laki-laki haruslah berbeda sebab narapidana wanita memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sekalipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pemenuhan hak tersebut di implementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana yang hamil dan menyusui dan untuk mengetahui fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh narapidana yang hamil dan menyusui. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris  yaitu dengan menggabungkan data primer yang berasal dari undang-undang dan data sekunder yang didapatkkan dari hasil wawancara dengan narasumber Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan dengan responden penelitian meliputi warga binaan perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta. Dalam penelitian ini  disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan hamil dan menyusui sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, seperti pemberian vitamin dan extra fooding, pelayanan kesehatan seperti USG dan pemeriksaan harian yang dilakukan di poliklinik Lapas Perempuan oleh dokter lapas, namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta masih minim fasilitas seperti tidak tersedianya kamar tidur untuk warga binaan yang sedang hamil dan menyusui dan tidak adannya ruang laktasi
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Reynaldi Dwi Kusuma Akbar; Yeni Widowaty
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15525

Abstract

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan ekonomi di suatu negara, dan juga rentannya sektor ini terhadap  resiko mal administrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah di mana perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari total nilai proyeknya. Merujuk pada putusan pengadilan nomor 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn dan putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST terdapat perbedaan mendasar dalam penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi. Adapun permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyuapan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan meskipun kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa namun putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut cukup memenuhi keadilan, yang didasarkan pada pertimbangan hakim, seperti peranan terdakwa, fakta-fakta di persidangan dan hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa 
Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme Muhammad Miftahul Umam; Ridwan Arifin
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.13732

Abstract

Terrorism is a form of extraordinary crime that is an enemy to mankind. Terrorism throughout history has been a very frightening specter. This is inseparable from the impact it causes, the loss is not only property, life, physical, psychological, but also creates an atmosphere of terror that grips all levels of society. Therefore, victims and witnesses of acts of terrorism must receive protection in view of these various things. As a state of law, Indonesia has established several laws and regulations governing the protection of victims of terrorism, including Law no. 15 of 2003, as amended by Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, Law no. 13 of 2006, as amended by Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and other regulations. With the legal footing that regulates, it is hoped that it will provide protection for witnesses and victims of acts of terrorism. In addition, various parties also play a role in the recovery of victims from acts of terrorism, including police institutions, social services, hospitals, Kesbangpol, PMI, NGOs, LPSK, and so on. However, witnesses and victims of criminal acts of terrorism in obtaining legal protection through the above regulations are not always in line with the existing reality. This is inseparable from the existence of inhibiting factors, both in the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture components.
Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari Fany Annisa Putri
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15528

Abstract

Pengaruh negatif globalisasi di Indonesia menyebabkan semakin tinggi kejahatan yang mengarah pada kesusilaan salah satunya tindak pidana praktik mucikari. Praktik mucikari tersebut melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP yang dilakukan dimana pelaku dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut ditandai dengan penjatuhan sanksi oleh hakim. Hakim disini memiliki peran yang sangat sentral dan penting di pengadilan dalam proses pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari. Lebih lanjut, tulisan ini akan menganalisa putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt dimana terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusannya, sehingga tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana oleh hakim dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga dalam putusan pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sedangkan dalam putusan pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan.
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Endah Cahyani
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i2.15527

Abstract

Salah satu perwujudan konsep negara hukum Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Sayangnya, di Indonesia Korupsi menjadi suatu tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi baik yang bersifat preventif maupun represif dalam menanggulangi korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi maka, perlu adanya upaya dan pola pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, baik upaya dan pola yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada cakupan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Budi Sulistiyono, staf Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada instansi terkait tentang pengertian korupsi dan lain-lainnya serta bekerja sama dengan bidang intelijen melakukan penyuluhan, pendampingan, dan memberikan pendapat hukum tentang penerapan hukum dan pencegahan korupsi, sedangkan pola pencegahan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adanya pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2: July 2023 Vol 4, No 1 (2023): March Vol 3, No 3 (2022): November Vol 3, No 2 (2022): July Vol 3, No 1 (2022): March Vol 2, No 3 (2021): November Vol 2, No 2 (2021): Juli Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 3 (2020): November Vol 1, No 2 (2020): Juli Vol 1, No 1 (2020): Maret More Issue