cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2021): August" : 5 Documents clear
Adakah isu dan perlukah solusi gender in leadership? Onny Setyawati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12666

Abstract

Gender study tidak sekedar memberi nilai tambah pengetahuan pada keilmuan (rekayasa atau sains) tertentu, akan tetapi juga merupakan entitas karena kurikulum pada perguruan tinggi dibangun menurut nilai budaya dan social, bukan hanya berdasarkan metode dan proses belajar/mengajar. Pengamatan pada studi kasus berikut fokus pada pengajar di jurusan Teknik Elektro. Terdapat kurang dari 20% dosen wanita di jurusan tersebut, namun sekitar 90% dari mereka memiliki posisi strategis pengambil keputusan. Oleh karena itu saat ini dapat dinyatakan bahwa isu gender bukanlah hal yang kritis. meskipun demikian lokakarya atau pelatihan terkait gender study tetap diperlukan, agar fenomena di bidang rekayasa ini tetap berkesinambungan.
PENGARUH FASILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIMMADE (SIM MASUK DESA) DI KABUPATEN BANTUL Nanda Bhayu Pratama; Ulung Pribadi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12667

Abstract

SIM Masuk Desa (SIMMADE) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta  melalui Kepolisian Resor Bantul pada bulan September 2020. Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui SIMMADE diharapkan mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM serta memecah kerumunan yang terjadi pada SatPas Polres Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi, dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian kuantitatif dan juga dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMMADE atau variabel (X) terdiri dari fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Untuk melihat lebih jauh terhadap besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dapat dilihat dari hasil path koefisien. Hasil path coefficient menunjukkan hasil sebesar 0.753 yang berarti bahwa hasil path coefficient memiliki tingkat pengaruh yang baik dan kuat. Selain itu hasil statistik deskriptif terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE terletak pada interval penilaian 4.24-5.00 yaitu 4.44 yang memiliki penilaian sangat baik. 
PENGADAAN GAMELAN YANG AKUNTABEL DENGAN METODE TENDER DIKECUALIKAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sumitro Yuwono; Tri Nugroho
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12669

Abstract

Artikel ini bertujuan menjawab masalah: Bagaimana pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY dan apa kendala yang dihadapi? Hasil penelitian ini: Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY sudah dilaksanakan secara akuntabel. Alasannya, pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini: a. telah dilakukan secara transparan di semua tahapannya; b. telah dilaksanakan berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku; c. dikendalikan dengan SOP berdasarkan Perpres dan peraturan yang berlaku; d. Para Tenaga Teknis dan Pokja BLP dijamin kompetensinya; e. merupakan respon atas animo masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah a. belum adanya standar penentuan tenaga ahli dalam Tim Teknis; b. kesulitan memacu pengrajin untuk menyelesaikan sesuai target waktu; dan c. kekurangan pengrajin gamelan perunggu di wilayah DIY. 
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020 Rahma Putri Khasanah; Titin Purwaningsih
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12792

Abstract

Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19
BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA Perhat Alfaz; Suswanta Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12793

Abstract

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol 5, No 2 (2024): April Vol 5, No 1 (2023): December Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol 2, No 3 (2021): Agustus Vol 2, No 3 (2021): August Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): Agustus Vol 1, No 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1 (2019): Desember More Issue