cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HALKEGAGALAN TRANSFER SEBAGAI PEMBAYARAN JUAL BELI Siti Maemunah; Hastuti Kusumo Laksmi
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5055

Abstract

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemindahan uang atau pengiriman (transfer atau remittence) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran Bank Indonesia telah mengembang kan sistem setelmen (sistem penyelesaian transaksi) salah satunya yaitu Sistem transfer baik transfer kliring antar bank dan transfer kredit antar bank. Salah satu yang dapat terjadinya dalam melakukan pengiriman uang atau transfer dana adalah terjadinya gagal transfer atau sistem eror. Gagal yang dimaksud disini adalah ketika bank mengalami kegagalan pada proses transfer. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah Metode yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan pertanggungjawaban hukumnya. Nasabah diharapkan tidak melibatkan beberapa bank dalam melaksanakan jasa layanan transfer dana sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan transfer dana.Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam hal kegagalan transfer dirasakan masih sangat kurang dimana pihak nasabah harus mengadu kepada pihak Bank BRI, Bank BCA, dan kepada Call Center BRI Jakarta. Hal ini, yang membuat ketidak nyamanan pihak nasabah dalam melakukan transaksi pengiriman uang.
IMPLEMENTASI PROSES ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS 1 CIREBON (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon) Yulita Haryani; Rd Henda
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5056

Abstract

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukan kedalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut, ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan Asimilasi. Asimilasi merupakan pembinaan terhadap narapidana pada tahap kedua. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial sebelum narapidana nantinya benar-benar di bebaskan. proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila itu terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat beriteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosioligel yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan serta dihubungkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 cirebon sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan narapidana untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi narapidana dengan pihak ketiga.
TINJUAN TEORITIS PERIZINAN JUAL BELI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Anggi Ariyadi Prayitno; Jojo Junawan
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5052

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminat para remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery System atau E-Cigarette). Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangaan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini tidak memiliki izin dari Kementrian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Seperti yang kita tahu, jaman sekarang ini vape sudah banyak mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup pesat dan juga menjadi perdebatan yang ada terutama khususnya di Indonesia. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin diketahui ialah 1) Bagaimanakah pelaksanaan peredaran cairan rokok elektrik di wilayah Kota Cirebon, 2) Bagaimanakah upaya Dinas Perdagangan dalam menertibkan peredaran cairan rokok elektrik. Penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris yang merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada studi pustaka atau peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya penyeselasaian masalah. Dalam hal pendekatan digunakan untuk menganalisa Dinas Peindustrian dan Perdagangan (DISPERDAGIN) Kota Cirebon dalam perannya untuk meminimalisir peredaran cairan rokok elektrik (liquid) yang beredar dan belum memiliki izin di wilayah Kota Cirebon. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak adanya perizinan yang dimiliki oleh para penjualnya cairan rokok elektrik (liquid) diwilayah Kota Cirebon namun banyak penjual yang menjual produk tersebut secara bebas tanpa memiliki izin. Dari sini Dinas Perdagangan Kota Cirebon memiliki upaya-upaya sendiri dari melakukan pengawasan, menetapkan standar, mengadakan tindakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan dan mereka tidak segan untuk melakukan penyitaan terhadap produk tersebut jika melanggar Undang-Undang yang berlaku.
IMPLEMENTASI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) Adrianus Rudiyance Gilberto Manek; Betty Dina Lambok
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5053

Abstract

Dalam dunia digital saat ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat urgen, malah mutlak. Sebab tanpa adanya bantuan dari lembaga tersebut para pencipta lagu dan musik akan kesulitan dalam mengambil hak ekonominya, karena banyaknya pemanfaatan atas karya mereka baik dari segi waktu, tempat, dan cara penggunaanya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI) oleh karenanya penulisan penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang bagaimanakah implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh lembaga manajemen kolektif wahana musik Indonesia (WAMI), dan bagaimanakah kendala-kendala WAMI dalam implementasi hak ekonomi pencipta lagu. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris.Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Implementasi WAMI dalam mengelola hak ekonomi para pencipta lagu dimulai dari terdaftarnya para pencipta lagu menjadi anggota dari WAMI selanjutnya melalui surat kuasa para pencipta menyerahkan hak ekonominya kepada WAMI untuk dikelola dan nantinya para pencipta akan menerima royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait berupa sejumlah uang yang diperoleh dari para pengguna lagu yang bersifat komersial yang merupakan biaya lisensi atas hak mengumumkan.
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN MODERN YANG DI LAKUKAN OLEH PT.PAGODA MITRA ABADI DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN Ahmad Yanuar Pratama; Moh Sigit Gunawan
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5054

Abstract

Kabupaten Cirebon merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat ditunjukan dengan adanya pembangunan pemakaman modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon yang dibangun di Kecamatan Beber Desa Patapan Kabupaten Cirebon. Namun suatu kegiatan pembanguanan pemakaman modern tersebut kurang memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap penegakan dan berjalannya sanksi yang ada, terkait di wajibkannya pembuatan izin gangguan khususnya izin tetangga, karena dalam kenyataanya masih banyak waraga sekitar yang menolak adanya Penyelenggaraan Pembanguanan Pemakaman Modern Di Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang dibuat oleh penulis untuk menjawab permasalahan Pemakaman Modern di Kabupaten Cirebon yakni, Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon, Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cara memadukan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi. Berdasarkan pada penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Bahwa Pembangunan Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon dianggap melanggar, dikarenakan Izin Tetangga dari Desa Sampiran yang berada di sekeliling pemakaman tersebut tidak ada.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue