Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Journal of Community Service (Abdisci) Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Moh Sigit Gunawan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunnug Jati
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN MODERN YANG DI LAKUKAN OLEH PT.PAGODA MITRA ABADI DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN Ahmad Yanuar Pratama; Moh Sigit Gunawan
Hukum Responsif Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v10i1.5054

Abstract

Kabupaten Cirebon merupakan kota yang sedang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat ditunjukan dengan adanya pembangunan pemakaman modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon yang dibangun di Kecamatan Beber Desa Patapan Kabupaten Cirebon. Namun suatu kegiatan pembanguanan pemakaman modern tersebut kurang memperhatikan faktor lingkungan sekitarnya. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap penegakan dan berjalannya sanksi yang ada, terkait di wajibkannya pembuatan izin gangguan khususnya izin tetangga, karena dalam kenyataanya masih banyak waraga sekitar yang menolak adanya Penyelenggaraan Pembanguanan Pemakaman Modern Di Kabupaten Cirebon. Perumusan masalah yang dibuat oleh penulis untuk menjawab permasalahan Pemakaman Modern di Kabupaten Cirebon yakni, Bagaimana perizinan UKL-UPL dan izin tetangga dari penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan PT.Pagoda Mitra Abadi di Kabupaten Cirebon, Bagaimana akibat hukum penyelenggaraan pemakaman modern yang dilakukan oleh PT.Pagoda Mitra Abadi ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dengan cara memadukan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK yang dilakukan oleh PT. Pagoda Mitra Abadi. Berdasarkan pada penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Dan Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. Bahwa Pembangunan Pemakaman Modern MOUNT CARMEL MEMORIAL PARK Cirebon dianggap melanggar, dikarenakan Izin Tetangga dari Desa Sampiran yang berada di sekeliling pemakaman tersebut tidak ada.
PEMOLISIAN BERBASIS MASYARAKAT SUATU FOKUS PADA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KEJAHATAN DI INDONESIA moh. sigit gunawan
Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v5i1.168

Abstract

AbstractDalam judul makalah ini disebutkan fokus pada efektifitas dengan maksud mengerjakan sebuah sesuatu dengan benar namun tidak berarti “doing the right thing” dikalahkan. Dalam hal ini peran polisi tidak sendiri tetapi melibatkan peran aktif dan melakukan bersama-sama dengan masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan urutan sebuah prioritas, melainkan ketiga-tiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat di dalam lingkungannya. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam hal ini pihak kepolisan seharusnya lebih mengembangkan taktik proaktif untuk menangani tindak kejahatan yang tidak dapat diselsaikan dengan cara reaktif. Pertemuan dengan masyarakat merupakan perekat sekaligus dapat mencairkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pertemuan banyak dikemukakan gagasan, pertanyaan,serta pendapat yang terkadang menjadi masukan bagi kalangan Kepolisian dalam menjalankan tugas maupun fungsinya.Pemahaman Pemolisian Berbasis Masyarakat dapat membuat kreatifitas yang berupa tumbuhnya inisiatif masyarakat dan Kepolisian untuk membuat organ dalam melakukan kerja yang lebih efektif dan efesien dalam penanganan kejahatan dan pengendalian kejahatan dan merupakan sebuah pembaharuan hukum terutama dalam Hukum Acara Pidana. Pendekatan kultural memang dipakai untuk mempertajam persoalan keamanan dalam konteks tanggung jawab komunitas. Jika dihimpun kegiatan Pemolisian Berbasis Masyarakat ini telah memberikan sinyal yang tegas; bahwa perubahan hukum bukan kerja tunggal aparat, bukan kerja tunggal pengambil kebijakan melainkan kerja bareng dengan masyarakat.Kata Kunci : Efektifitas dan Efesiensi,pengendalian, tugas dan peran fungsi, aktif dan cepat, masyarakat 
KOMPLESITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERMASALAHANNYA moh. sigit gunawan
Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v6i1.167

Abstract

ABSTRAKReformasi yang sudah berlangsung 16 tahun masih belum bisa memberikan sebuah rasa keadilan dalam hukum bagi masyarakat. Rekam jejak penegakan hukum masih saja diwarnai dengan kekuasaan. Ketidakpercayaan masyrakat akan penegakan hukum menjadikan sebuah precedent buruk bagi penyelenggaraan Negara Hukum di Indonesia. Beberapa isu pokok dalam penegakan hukum menjadikan pukulan keras yang terus diarahkan kepada penegak hukum itu sendiri. menurunnya kewibaan lembaga yudikatif dengan adanya ketimpangan putusan yang mengabaikan rasa keadilan itu sendiri bagi masyrakat. Moralitas penegakann hukum haruslah bisa menjadi landasan kuat dalam penegakan hukum di Indonesia. tidaklah mudah dalam peencapaian keadilan dan tujuan hukum itu sendiri, ketika masyrakat yang sudah meningkat kesadaraanya tidak ditunjang dengan pengingkatan kualitas bagi para penegak hukumnya sendiri.Kata Kunci : Reformasi Hukum, Penegak Hukum dan Penegakan Hukum dan Keadilan
TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEBERADAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.06/2015 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) Dimas Yudha Permana; Moh. Sigit Gunawan; Sutiyono Suwondo
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5015

Abstract

Aset bekas milik asing/tionghoa, yang terdapat di Kota Cirebon terhitung banyak, namun sampai sekarang sulit untuk dirampas oleh Negara sebagai asset milik Negara. Susahnya yang menduduki atau memiliki aset tersebut untuk berkordinasi, di samping itu status hukum asset tersebut sdh ada yang berubah. Persoalannya bagaimana menentukan status hukum kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.06/2015 dan faktor penghambat pengalihan Aset tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekan yuridis empiris atau nondoktrinal, data yang diperoleh langsung dilapangan hasil interaksi sosial berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa adanya Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang sampai saat ini belum dilakukan pemantapan status hukumnya. Pemantapan status tersebut terhambat oleh Keberadaan Aset yang terletak di kerumunan aset-aset warga, berada di daerah yang membuat sulit untuk dikeluarkannya perintah untuk mengidentifikasi asset, letak aset yang terpencar, sulit untuk mengidentifikasi luas data, masyarakat tidak mengetahui akan status hukum aset bekas milik asing / Tionghoa, ditambah kewenangan dalam penangannya masih terpusat dan kewenangan secara baku kepada instansi di daerah. Seharusnya dalam menempati atau menduduki tanah atau bangunan harus tahu asal muasalnya. Di samping itu seharusnya pengefektifkan pemantapan: Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Direktorat Jendral Kekayaan Negara memberikan wewenang yang baku akan instansi yang berada di daerah yaitu: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Analisis Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Prostitusi: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Gathan Elang Zaidan; Frelik; Jafar Sidiq; Moh. Sigit Gunawan
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.457

Abstract

Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menciptakan perlindungan sosial dan hukum yang efektif. Di Indonesia, fenomena ini terus berkembang di tengah tekanan ekonomi, norma patriarkal, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus eksploitasi anak dalam prostitusi tetap marak akibat lemahnya integrasi antara regulasi dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu merespons tantangan eksploitasi anak dalam praktik prostitusi melalui perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kritis, penelitian ini menganalisis berbagai kebijakan hukum, data sekunder, serta literatur yang membahas akar masalah eksploitasi anak. Pendekatan ini juga mengevaluasi peran institusi negara dan aktor non-negara dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksploitasi anak dalam prostitusi tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan institusi hukum, tetapi juga oleh ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang sistemik. Penegakan hukum yang minimalis, budaya impunitas, dan stigma terhadap korban memperburuk situasi. Lebih jauh lagi, absennya program rehabilitasi yang terstruktur memperlihatkan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum diarahkan pada pemulihan hak-hak dasar korban. Artikel ini merekomendasikan reformasi menyeluruh, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan, pendidikan masyarakat untuk menghapus stigma, serta penguatan lembaga penegakan hukum dan pengawasan regulasi. Pendekatan berbasis keadilan sosial ini menjadi kunci dalam mengatasi akar masalah eksploitasi anak dalam prostitusi secara berkelanjutan.
SINKRONISASI HUKUM UNTUK ALIH FUNGSI LAHAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM Gibran Muhammad Gaza Palestin; Putri Nur Fazriyah; Endang Sutrisno; Mohammad Sigit Gunawan; Harmono
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6397

Abstract

Land use conversion in the context of tourism development particularly nature-based tourism constitutes a strategic issue encompassing legal, environmental, and socio-economic dimensions. This study aims to analyze the extent to which Indonesia’s legal and regulatory frameworks have accommodated the governance of land-use conversion within the framework of sustainable tourism development. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations relating to spatial planning and land-use conversion. This study is particularly relevant given the increasing strategic importance of environmental policies, including those in Kuningan Regency. One such regulation is Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The findings indicate that, normatively, there is a degree of legal synchronization across various regulations that ensures conformity in spatial utilization with the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Detailed Spatial Plan (RDTR), while also incorporating sustainability and environmental protection considerations. Nonetheless, practical challenges persist, including overlapping authorities, weak enforcement mechanisms, and limited public participation. Therefore, there is a pressing need to strengthen both legal structures and the legal culture of society to realize legal certainty and effective protection in land-use conversion for equitable and sustainable tourism development.
PROBLEMS OF HALAL CERTIFICATION FOR MSMES IN PEKIRINGAN VILLAGE Hastino, Grace Putri; Maharani, Sherin Audia; Maylani, Vina; Farasanti, Sania Faridha; Moh. Sigit Gunawan
Jurnal Abdisci Vol 1 No 10 (2024): Vol 1 No 10 Tahun 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v1i10.404

Abstract

Pekiringan Village, which was recorded in March 2024 to 300 MSMEs with various kinds of MSME products, after observation of the MSME actors, considered that there was no need for a halal certificate for each product produced because it was enough to believe in the use of halal raw materials, this deviated from the provisions of article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. The purpose of the research is to study and analyze various problems arising from MSME actors regarding the implementation of halal certification in Pekiringan Village and to approach MSME actors to understand the importance of halal certification for MSME actors. The results of this study are the Problems of MSME Actors Regarding Education on the Implementation of Halal Certification in Pekiringan Village, namely the lack of information and education for MSME actors, the fear of charging fees beyond the limits of reasonableness and accessibility when registering online makes it difficult for MSME actors in Pekiringan Village to register for halal certificates. Regarding the Regulation on Halal Certification Obligations for MSME Actors contained in Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Field, this is a way for the Government to actively guarantee halal products evenly by researchers with the Community Empowerment Institute (LPM) of Swadaya Gunung Jati University to carry out community service by assisting the process of making Halal Certification for MSMEs in Pekiringan Village through the Program Halal certification is free. The contribution is making halal certificates, which the Community Empowerment Institute of the Independent University of Gunung Jati assists.
Co-Authors Ahmad Yanuar Pratama Dimas Yudha Permana Endang Sutrisno Farasanti, Sania Faridha Frelik Gathan Elang Zaidan Gibran Muhammad Gaza Palestin Harmono Hastino, Grace Putri Jafar Sidiq Maharani, Sherin Audia Maylani, Vina Putri Nur Fazriyah Sutiyono Suwondo