cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2021)" : 20 Documents clear
Implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 – 2032 terhadap Alih Fungsi Perumahan Menjadi Home Industry Perspektif Maslahah Mursalah Alfin Nur Firdaus
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 salah satu nya pada Pasal 70 Ayat (2) huruf c yang menegaskan “bahwa kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;” Dari peraturan tersebut tidak memperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran dalam hal ini alih fungsi perumahan menjadi Home Industry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan upaya dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan serta mengetahui bagaimana pandangan Maslahah Mursalah tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012-2032. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu pertama menunjukan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan penataan ruang kawasan perumahan diantaranya, Tidak Adanya Sinkronisasi perizinan, Lemahnya pengawasan dan penertiban. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya, Review RTRW dan Musrenbang. Kedua, Implementasi dari Pasal 41 huruf b Ayat (1) huruf b dan pasal 70 Ayat (2) huruf c masih belum efektif. Namun telah sesuai dengan prinsip maslahah mursalah.
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf Arifandi Setyo Nugroho
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan Jangka menengah desa harus sesuai dengan ketentuan Peraturan. Adapun penyusunan rencana jangka menengah Desa meliputi: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang, penetapan RPJM Desa. Fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan Perspektif Teori Partisipasi, dan yang kedua adalah Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwulan perspektif konsep Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Temuwulan masih belum maksimal dalam melibatkan unsur masyarakat serta masih rendahnya perhatian dan keterlibatan masyarakat. Dan partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa belum memenuhi unsur-unsur maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf secara sepenuhnya.
Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Azmi Mubarak
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Bab X Aksesibilitas, terkhusus pada Jurnal ini yakni Bangunan Umum Pusat Perbelanjaan (Mall), adapun pada Jurnal ini fokus pada Pasal 90 dan Pasal 91 yakni pada Pasal 90 ayat (3) terdapat penyedia atau pihak yang harus menyediakan Aksesibilitas. Fokus Jurnal ini adalah mendeskripsikan : 1.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. Merekonstruksi 2.) Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas perpektif HAM. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jurnal ini dilakukan di tiga pusat perbelanjaan (Mall) yakni : Mall Dinoyo City, Malang Town Square, Mall Olympic Garden. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam dengan Ketiga manajemen Pusat Perbelanjaan (Mall), Dinas Sosial, Yayasan Mandiri Penyandang Disabilitas Waroeng Inklusi, Penyandang Disabilitas, Pelaku usaha didalam Pusat Perbelanjaan (Mall), serta pengunjung pusat perbelanjaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut: 1) penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Ketiga pusat perbelanjaan Kota Malang masih belum terlaksana dengan tidak adanya pengawasan yang baik dari Pemerintah Kota Malang, 2) dari Ketiga Pusat Perbelanjaan dalam memenuhi Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas belum memenuhi unsur dalam Hak Asasi Manusia.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah Elis Kumalawati
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset menelaah partisipasi masyarakat sebagai bentuk aktif dari pemerintahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi tersebut diantaranya memberikan masukan, kritikan, dan saran. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian ASI Eksklusif tidak melibatkan masyarakat didalamnya. Hal tersebut baik dilakukan dengan keterbukaan dan menjadikan perda yang partisipatif. Hal ini juga dianalisis dengan sudut pandang siyasah dusturiyah. Artikel ini menggunakan penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait model partisipasi yang digunakan dalam pembentukan perda Nomor 4 Tahun 2018. Terkhusus dalam Perda Pemberian ASI Eksklusif memiliki banyak persoalan karenanya rentan dengan masyarakat yang tidak menerapkannya. Hasil penelitian ini masyarakat Kota Mojokerto tidak ikut terlibat dalam pembahasan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif karena itu hanya dilakukan oleh DPRD dengan Eksekutif saja. masyarakat dapat berpatisipasi pada tahap pembentukan dan pada saat sosialisasi Perda. Serta dalam Fikih siyasah dusturiyah pentingnya melakukan musyawarah mengenai suatu masalah atau dalam pemerintahan.
Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Abdul Kadir; Fadli Alwi Mubarok
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kabupaten Malang belum diatur secara spesifik tentang penyelesaian perselisishan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, Bagaimana tinjaun yuridis pernyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati Kabupaten Malang. kedua, Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang. Ketiga, bagaimana upaya calon kepala desa keberatan atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dalam menyelesaiakn perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Pertama, pengajuan permohonan kepada bupati. Kedua, berkas permohonan dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Ketiga, rapat kordinasi oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Keempat, jawaban bupati. Apabila pemohon tidak berkenan dengan jawaban bupati maka bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Da Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasah Maliyah` Fayik Ulinuha
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis menurut perspektif Siyasah Maliyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ini sudah terlaksana dengan baik di lapangan, tapi transparansi kepada masyarakat dikatakan kurang, masyarakat banyak yang tidak mengerti mengenai alokasi dana kelurahan. Pengalokasian dana kelurahan menurut siyasah maliyah sebagian besar sudah terlaksana, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan Jetis yang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam, contohnya yaitu meningkatkan pembangunan fisik sarana dan prasarana serta memperbaiki pelayanan kesehatan. Akan tetapi kekurangannya adalah pada transparansinya yang kurang terhadap masyarakat.
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah Mardhatilla Khairina; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah minimal 30% dari luas wilayah aslinya. Kota Malang yang memiliki luas wilayah 145.330 m2 hingga saat ini baru memiliki sekitar 30.519,3m2 jumlah Ruang Terbuka Hijaunya. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada responden serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sejauh ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum mencapai efektif sebagaimana ketaatan hukum. Meskipun begitu, aturan tersebut menjadi faktor utama pendukung berjalan dengan efektif-nya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Adapun faktor yang menjadikan belum efektif nya aturan ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Walaupun belum dapat dikatakan efektif, masyarakat sangat mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa mendatang, terutama dalam hal kesehatan kualitas lingkungan. Hal itu sesuai dengan kajian Maslahah Mursalah yang sesuai menurut Asy-Syatibi.
Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Maslahah Mursalah Mohammad Aulia Mohammad Aulia
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan masih belum efektif dijalankan. Fokus penelitian adalah: Pertama, Bagaimana Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai DPC PPP dan PKB di Kota Malang Perspektif Maslahah Mursalah. Kedua, Bagaimana Seharusnya Model Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua DPC ini sudah menerapkan aturan yang berlaku, tetapi berbeda dengan maksud tujuan prinsip transparansi yang diharapkan, sehingga dalam perspektif Maslahah Mursalah belum memberikan manfaat terutama dalam prinsip transparansi. Model prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya ada pada masa akan datang ialah pelaporan keuangan tahunan yang diperiksa Akuntan publik dan disampaikan kepada sebuah institusi serta perlu dibuatkan website penggunaan keuangan parpol di seluruh Indonesia
Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah Muhammad Sabiq Balya
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang besar dan vital bagi seluruh negara di dunia. Dalam kondisi ini, pemerintah melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah satu kartu saktinya, yakni program kartu prakerja, melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 76 Tahun 2020. Kartu prakerja merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pelatihan keterampilan baru. Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah berupaya untuk memprioritaskan kartu prakerja kepada pekerja yang terkena PHK, pencari kerja, pengangguran, dan pelaku UMKM. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dan melalui pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan mengidentifikasi implementasi Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 dengan mengambil sampel studi di Kota Malang, yang kemudian di tinjau berdasarkan konsep Mashlahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Program Kartu Prakerja berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 di Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dan menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya adalah informasi dan sosialisasi Program Kartu Prakerja harus digalakkan lagi, peserta harus ditekankan lagi untuk mengikuti pelatihan dengan baik, dan penerima manfaat harus harus benar-benar tepat sasaran. Adapun tinjauan Mashlahah, yang dalam skripsi ini berfokus pada Mashlahah Mursalah, kebijakan Pemerintah RI melalui Program Kartu Prakerja merupakan suatu bentuk ijtihad yang dinilai sangat vital dalam upaya pengembangan ekonomi islam yang berorientasi kepada pemerintah dalam menyejahterakan ummat.
Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah Muhammad Zainal Abidin
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 15 huruf (a) menyebutkan bahwa anak dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif sadd al dzariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak terjadi anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik di kota Malang dan belum adan tindakan apapun dari para pihak yang berwenang mengurus masalah tersebut, dalam perspektif sadd al dzariah belum sejalan dengan pencegahan menuju jalan kemudharatan.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue