Garuda - Garba Rujukan Digital

Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture Abdul Kadir
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.543 KB)

Penegakan hukum di Indonesia belum maksimal ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertama, pemahaman hukum masyarakat kota Batu terhadap kepemilikan akta kelahiran. Kedua, strategi yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Pemerintah Kota Batu dalam menyadarkan masyarakat tentang hukum, khususnya tertib administrasi kependudukan kepemilikan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, kesadaran hukum masyarakat kota Batu berada pada level intrumentalis bukan fundamentalis, artinya sadar hukum karena ada ancaman yang bisa didapat jika hukum tidak dipatuhi. Kedua: program yang dilakukan oleh Komunitas Sadar Hukum Kota Batu dalam membangun atau menciptkan budaya sadar hukum, yaitu melalui penyuluhan hukum, hanya saja strateginya yang cukup jitu, yaitu menggunakan dua metode sekaligus, yaitu penyuluhan secara langsung dan tidak langsung yang berbasis dengan tekonologi informasi yang dilakukan secara berkelanjutan, di forum formal maupun non formal. Metode ini diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan persuasive, edukatif, komunikatif, akomodatif dan diperkaya dengan simulasi yang berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan

Selection of Village Community Institutions Siyasah Dusturiyah Perspective Widya Anggriani D; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Election of Village Social Institutions (RT) is a community institution whose election has been regulated in Law, Regional Regulation. The selection process for this social institution is only the village government which plays a role in the selection of the Village Community Institution (RT) and the community is not involved in the process of selecting the Village Community Institution (RT). This type of research is juridical empirical. The approach used is the Sociological Juridical approach. The sampling method used was accidental sampling in non-probability sampling. The data used were primary in the form of interviews and documentation and secondary data in the form of scientific books, theses, research reports and journals. The selection of Village Community Institutions (RT) in Article 3 Paragraph 1 of Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions has not been carried out because the election process is only carried out by the government, namely the village government does not involve the community in the election of the Head of this RT. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties. Inhibiting Factors in the Selection of Village Social Institutions is when the community is given the right to vote in the election of the Village community institution (RT) it is feared that it is not appropriate because when the election for the head of the RT it turns out that Se Lingungan RT still has family ties so he won this election because of his family, even though it was the chairman of the RT. RT is not in accordance with the wishes of the community. The Implementation of Village Community Institution (RT) Election Is Not In Accordance With The View Of Fiqh Siyasah Dusturiyah because in Fiqh Siyasah Dusturiyah because every decision-making process in all social affairs is carried out through consensus and consultation with all parties.

Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Abdul Kadir; Fadli Alwi Mubarok
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kabupaten Malang belum diatur secara spesifik tentang penyelesaian perselisishan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, Bagaimana tinjaun yuridis pernyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati Kabupaten Malang. kedua, Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang. Ketiga, bagaimana upaya calon kepala desa keberatan atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dalam menyelesaiakn perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Pertama, pengajuan permohonan kepada bupati. Kedua, berkas permohonan dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Ketiga, rapat kordinasi oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Keempat, jawaban bupati. Apabila pemohon tidak berkenan dengan jawaban bupati maka bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Maslahah Mursalah Mardhatilla Khairina; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa jumlah Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah minimal 30% dari luas wilayah aslinya. Kota Malang yang memiliki luas wilayah 145.330 m2 hingga saat ini baru memiliki sekitar 30.519,3m2 jumlah Ruang Terbuka Hijaunya. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada responden serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sejauh ini, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum mencapai efektif sebagaimana ketaatan hukum. Meskipun begitu, aturan tersebut menjadi faktor utama pendukung berjalan dengan efektif-nya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Adapun faktor yang menjadikan belum efektif nya aturan ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan juga sumber daya keuangan. Walaupun belum dapat dikatakan efektif, masyarakat sangat mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena dapat dijadikan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dimasa mendatang, terutama dalam hal kesehatan kualitas lingkungan. Hal itu sesuai dengan kajian Maslahah Mursalah yang sesuai menurut Asy-Syatibi.

RANGKAP JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH Abdul Kadir; Muhammad Nizamuddin Sidqi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas sudut pandang hukum positif dan hukum islam, yakni maslahah terkait rangkap jabatan pegawai negeri sipil sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artikel ini menggunakan metode penelitian jenis yuridis normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu statue approach dan conceptual approach dengan tiga sumber bahan hukum, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/ Perusahaan Publik yang membolehkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap yang melarang. Ketidak selarasan antar regulasi melahirkan conflict of norm yang dapat diselesaikan dengan teori preferensi hukum menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori. Perspektif maslahah dalam fenomena ini ialah memberikan ruang kepada seseorang yang profesional dalam bidangnya serta sanggup untuk berkomitmen, namun kemdharatan yang lahir jauh lebih banyak diantaranya mendapatkan gaji ganda karena bekerja lebih dari satu instansi dan konflik kepentingan.

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG PRESPEKTIF SIYASAH QODHA’IYAH Nur Jannani; Anita Firdaus; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan suatu putusan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yang mana dalam isi putusannya berisi tentang pejabat negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi perkara tersebut masih dilanjutkan kerana hukum pidana, apabila dilihat dari rana hukum Administrasi Pemerintah perkara tersebut tidak dapat diteruskan kerana hukum pidana. tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terbukti adanya penyahagunaan wewenang dalam hal ini melalui prespektif Siyasah Qodha’iyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak tebukti melakukan penyalahgunaan wewenang mengalami tidak kepastian hukum, yang diakibatkan tidak adanya keharmonisasian antara Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sedangkan menurut Siyasah Qadha’iyah putusan tersebut tidak dapat dibatalakan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search