cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 3 (2021)" : 11 Documents clear
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum Marisa Nurfaizzah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPR memiliki hak dan wewenang, salah satunya yakni Hak Imunitas, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A serta Pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Hal ini sering kali diperdebatkan karena sifatnya yang dinilai ‘kebal hukum’ bagi anggota DPR. Masalah yang ditemukan oleh penulis adalah bagaimana batasan atas Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum serta bagaimana eksistensi hak imunitas Anggota DPR berdasarkan Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas memang diperlukan oleh anggota DPR untuk menjamin haknya dalam menyatakan pendapat selama masih dalam lingkup kewajiban dan penugasan Anggota DPR. Anggota DPR dikatakan melanggar prinsip Equality before The Law jika anggota DPR itu melanggar kode etik dan tata tertib yang sudah ditentukan. Anggota DPR pun tetap akan dikenakan sanksi dan hukuman bila melanggar kode etik dan tata tertib, serta jika anggota DPR itu sendiri melakukan tindak pidana khusus. Demikian pula Hak imunitas Anggota DPR tidak ditemukan dalam fiqh siyasah. Namun jika dalam Islam DPR itu sendiri disebut ahlul halli wal ‘aqdi, diatur dalam alquran. Dalam alquran dijelaskan, bahwa masyarakat dibebaskan dalam berfikir, menyatakan pendapat, berbicara atau bahkan bertindak dalam memutuskan suatu perkara yang ini semua juga merupakan ciri daripada hak imunitas.

Page 2 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue