cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
muhammad roni
Contact Email
muhammad_roni@iainlangsa.ac.id
Phone
+6281287773708
Journal Mail Official
jurnal.politica@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Jalan Meurandeh, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24354
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : 24772844     EISSN : 26155745     DOI : https://doi.org/10.32505/politica.
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Legal, Constitution in Islam, Comparative Constitution, Islamic Political Thoughts, Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam" : 5 Documents clear
PERSPEKTIF FETHULLAH GÜLEN TENTANG DIALOG DAN TOLERANSI SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK Ozi Setiadi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.362

Abstract

Konflik menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari bila tidak ada kesepahaman dan saling pengertian terhadap sebuah permasalahan. Ini kemudian memunculkan berbagai teori yang dicetuskn oleh para cendekiawan berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat guna menyelesaikan konflik tersebut. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana perspektif Fethullah Gulen sebagai sosok yang cinta damai dalam mengembangkan dialog dan toleransi sebagai resolusi konflik. Gulen berpendapat bahwa dialog dan toleransi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dialog menjadi media yang menjembatani kerjasama peradaban, persaudaraan dan saling kesepahaman antara satu dengan lainnya, serta menghargai atas nilai-nilai yang diyakini bersama. Dialog menjadi sebuah bentuk yang menunjukkan kemoderatan yang tidak eksklusif dan terbuka terhadap pendapat berbagai kalangan. Sedangkan toleransi menjadi media yang sangat penting, bila sebuah dialog tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepahaman, maka toleransi adalah jalan yang terbaik. Ini disebabkan toleransi menjadi sebuah cara untuk menahan diri dari terjadinya sebuah konflik. Dialog dan toleransi, meski kehadirannya sangat penting guna menciptakan perdamaian, namun hal ini juga memiliki hambatan khususnya bagi umat Muslim. Hambatan tersebut menurut Gṻlen diantaranya adalah ketidakpahaman umat Muslim itu sendiri dengan Islam saat ini, selain ingatan kolektif historis umat non Muslim, Kristen, tentang tragedi berdarah yang menimpa mereka atas perlakuan umat Muslim.
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara) Muhammad Bin Abubakar dkk
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.363

Abstract

Pemikiran politik islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama untuk mengatur dan mengelola hukum dalam pemerintahan di masanya. Sama seperti dalam penelitian ini penulis meneliti bagai mana Ibnu Taimiyah sebagai salah satu tokoh islam yang memperbaharui pola pikir islam terdahulu dalam melihat tata kelola Negara dan pemerintahan. Peneliti ingin melihat bagaimana hakikat negara yang ideal menurut beliau dengan membandingkan beberapa sumber baik itu dari dunia islam dan dunia barat. Hakikat negara menurut Ibnu Taimiyah merupakan suatu organisasi, yang kerja sama masyarakat untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu: kekuasaan para Ulama yang disebut dengan syaikkul Ad-Diin, dan kekuasaan para Raja atau kepada Negara. Dan hakikatnya kepala negara yang menjalankan syariat islam yang kaffah itulah negara yang ideal sesungguhnya dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.
KONSEP ASHABIYYAH IBNU KHALDUN (Analisis Politik Islam) Anwar Anwar
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.364

Abstract

Penelitian ini berjudul “Konsep Ashabiyyah Ibnu Khaldun analisis perspektif politik Islam”. Dalam tesis ini bisa memberikan penjelasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pembaca, sebab salah satu teorinya tetap digunakan sampai sekarang. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research). Seluruh sumber data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis dan metode interpretasi. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penulisan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisa sesuai dengan pembahasan. Sedangkan, metode interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari pemahaman penulis sendiri terhadap pendapat yang dikutip dari suatu rujukan. Dalam Mukaddimah Ibnu Khaldun disebutkan bahwa untuk menegakkan dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan dibutuhkan solidaritas yang kuat dan solidaritas yang kuat berasal dari agama bukan kepentingan posisi jabatan dan gerakan agama tanpa solidaritas sosial tidak akan pernah berhasil. Besarnya suatu negara, luas daerahnya dan panjang usianya tergantung kepada kekuatan pendukungnya yang memiliki kesamaan dan ambisi posisi jabatan dengan adanya tujuan agama yang sama yakni menyiarkan kebenaran dan mencapai kemaslahatan umat. Selain itu, ia juga berperan dalam konteks negara Islam, kaum Quraisy merupakan kelompok yang paling mampu mempertahankan solidaritas umat Islam, sehingga layak dipilih menjadi pemimpin (khalifah). Pendapat tersebut didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan keunggulan kaum Quraisy dibanding kaum lainnya. Kaum Quraisy mempunyai karisma dan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, keunggulan tersebut merupakan bekal untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan umat Islam untuk hidup bernegara. Konsep Ashabiyyah Ibnu Khaldun.
KONSEPSI POLITIK MENURUT AL-GHAZALI Mursyidin Ar-Rahmany
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.365

Abstract

Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh atau ulama sentral yang terkenal dengan pada abad klasik. Beliau menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dalam perkembangan Islam, baik ilmu aqidah/tauhid, Fiqh, Ushulfiqh, Tafsir/ilmu tafsir, hadis/lmu hadis serta akhlak dan tasawuf. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai bapak pembangun ilmu-imu tasawuf sebagai spesialisasi ilmu pengetahuan. Dikenal juga sebagai teolog dan sufi. Ilmu-ilmu yang ditekuni Imam Al-Ghazali termasuk konsep politik yang berkembangan dalam ilmu kepemerintahan dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, manusia ini tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Politik dibentuk dalam pola ketatanegaraan, sehingga kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan bagi manusia dalam rangka mewujudkan keteraturan dan terealisasikan kepentingan bersama dalam masyarakat dengan berbagai teorinya dengan melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kehidupan ke jalan yang benar sesuai dengan teori politik para Nabi yang meliputi aspek lahir batin. Maka, untuk mengurus kepentingan manusia, harus memilki sebuah sistem kepemerintahan sebagaimana ditawarkan Al-Ghazali. Oleh karena seorang kepala negara tidak boleh dilengserkan dari singgasananya, sehingga terciptanya dengan “Negara Moral”,
QAIDAH PERCERAIAN DENGAN SAKSI Kafrawi Kafrawi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.366

Abstract

Perceraian sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sudah memiliki ikatan perkawinan sah dengan segala macam permasalahan dan sebabnya. Kalimat cerai sama dengan pisah adalah merupakan putusnya hubungan suami dan isteri. Ucapan talak yang disampaikan secara langsung adalah yang diucapkan oleh suami sendiri. Sedangkan tidak langsung yaitu yang diucapkan melalui perantara. Dalam pembahasan kita disini adalah pada proses perceraian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam proses perceraian terdapat perbedaan pendapat antara yang mewajibkankan adanya saksi dengan yang tidak mewajibkan saksi. Jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 2 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 1 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 1 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam More Issue