Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mazahib POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Transparansi Publik (JTP) Malikussaleh Social and Political Reviews
Abubakar, Muhammad bin
Department Of Political Sciences, FISIPOL, University Of Malikussaleh , Jln. Sumatra Off Bukit Indah Campus, Lhokseumawe, 24353, Aceh, Indonesia,
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
The Role of Ulama in the Application of Islamic Syariah in Aceh: A Study of Aceh Ulama Council’s Fatwa on Apostasies and Heresies Nurdin, Abidin; Abubakar, Muhammad bin; Alchaidar, Alchaidar; Apridar, Apridar
Mazahib Vol 17, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.538 KB) | DOI: 10.21093/mj.v17i1.1022

Abstract

This article examines the role of ulama in the implementation of Sharia in Aceh by focusing on the study of their fatwa concerning apostasies and heresy. Since the time of the Aceh Sultanate, the role of the ulama has been prominent as the royal judges who applied sharia due to the status Aceh as the region that embraces Sunni Islam as the official schools of jurisprudence and theology. This situation continues in the period of independence and it has legally been further strengthened in the post-Soeharto regime (reformation era) by the special autonomy status granted to Aceh that includes the right to implement sharia in full. Based on the special autonomy, the council of ulama in Aceh, known as Majelis Permusyawaratan Ulama (the Consultative Assembly of Ulama) or MPU) is officially instuted as the government partner and vested with the authority to issue religious edicts (fatwa) and give considerations regarding the problems of governance, development, community development, and Islamic economy to the government. With regards to Islamic theology, the MPU has the authority to determine the orthodoxy of a religious group by issuing fatwa. As studied, there are fourteen fatwa issued by the MPU on sects and religious movements flourished in Aceh which are deemed to be deviating from Islamic orthodoxy; those include Shiah, Millata Abraham, and Gafatar.   From in-depth studies of the fatwa, this article reveals that the influential role of ulama in Aceh in the life of society and government comes from three legitimations, namely; history, legal, and social. This thus has made the society and government feel bound by the MPU fatwa on apostasies and heresies which prompt the Aceh government to ban the groups despite freedom of religion guaranteed by the constitution. This condition is theoretically appealing because, as far as the legal system of Indonesia is a concern, obeying a fatwa is a matter moral compliance instead of legal compliance.Keywords: Aceh, Islamic Sharia, Ulama Council’s Fatwa on Apostasies and Heresies
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara) Muhammad Bin Abubakar dkk
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v4iII.363

Abstract

Pemikiran politik islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama untuk mengatur dan mengelola hukum dalam pemerintahan di masanya. Sama seperti dalam penelitian ini penulis meneliti bagai mana Ibnu Taimiyah sebagai salah satu tokoh islam yang memperbaharui pola pikir islam terdahulu dalam melihat tata kelola Negara dan pemerintahan. Peneliti ingin melihat bagaimana hakikat negara yang ideal menurut beliau dengan membandingkan beberapa sumber baik itu dari dunia islam dan dunia barat. Hakikat negara menurut Ibnu Taimiyah merupakan suatu organisasi, yang kerja sama masyarakat untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu: kekuasaan para Ulama yang disebut dengan syaikkul Ad-Diin, dan kekuasaan para Raja atau kepada Negara. Dan hakikatnya kepala negara yang menjalankan syariat islam yang kaffah itulah negara yang ideal sesungguhnya dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.
Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Novika Rahnayanti; Muhammad Bin Abubakar; M. Akmal
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i1.3022

Abstract

Participation rate of men in the use of contraceptionon in Banda Sakti district Kota Lhokseumawe is still very low, at only 0,005%, it’s under the national target of 5%. The purpose of this study was to determine the factors associated with men's participation in family planning in the working area of Banda Sakti District. This type of research was observational with a cross-sectional approach in 20 juli 2020 - 8 Agustus 2020, using a questionnaire on 66 respondents.This research was using simple random sampling technic.The result showed that there were 27,3% of respondents who participated in family planning (25,8% condoms and 1,5% vasectomy) and 72,7% of respondents not participated in family planning. Based on the result of this research, there was significant correlation between quality of service (p value = 0,003, OR = 11,200), knowledge (p value = 0,009, OR =14,385) and social culture (p = 0,000, RO= 13,300) with male participation in family planning. there was no correlation between Sosio Demografi (Education, Income and Number Children ) and  Access to Family Planning services with male participation in family planning.It is recommended for managers of family planning program in district Banda Sakti to able to provide more intensive counseling, increasing socialization of equality, so the participation of men in the Family Planning Program is no longer considered something which is taboo or embarrassing and improving cooperation across sector.ABSTRAKPartisipasi pria dalam program keluarga berencana khususnya penggunaan kontrasepsi di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih sangat rendah yaitu 0,005%, hal ini masih jauh dari target nasional sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pria dalam mengikuti Keluarga Berencana (akseptor kondom dan MOP) di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini berupa observasional dengan metode pendekatan cross-sectional yang dilaksanakan tanggal 20 juli 2020 sampai 8 Agustus 2020, menggunakan kuesioner pada 66 responden, dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa ada 27,3% responden yang ikutserta dalam keluarga Berencana dimana 25,8% menggunakan kontrasepsi kondom dan 1,5% menggunakan kontrasepsi vasektomi/MOP, sedangkan responden yang tidak menggunakan kontrasepsi sebanyak 72,7%, serta adanya hubungan yang bermakna antara faktor kualitas pelayanan (p value = 0,003, OR = 11,200), pengetahuan (p value = 0,009, OR =14,385) dan budaya (p = 0,000, RO= 13,300) dengan keikutsertaan pria dalam keluarga berencana. Tidak ada hubungan bermakna antara sosio demografi (pendidikan, pendapatan dan jumlah anak ) dan akses pelayanan dengan keikutsertaan pria dalam ber-KB di Kecamatan Banda Sakti Kota lhokseumawe.Disarankan untuk pengelola KB di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk memberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentang kesetaraan, sehingga keikutsertaan laki-laki dalam Program KB  tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKSEUMAWE Ana Zahara; Nirzalin Nirzalin; Muhammad Bin Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5727

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pertimbangan dipilihnya Lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe karena adanya fenomena bahwa saat ini volume sampah yang timbul di Kota Lhokseumawe setiap harinya terus meningkat.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe belum maksimal apabila dilihat pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model Implementasi menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe masih perlu adanya pembenahan karena masih dilakukan dengan sistem konvensional yaitu kumpul, angkut dan buang. Selain itu faktor pengahambat Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumaweantara lain perlu sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup baik armada pengangkut sampah maupun mesin pengelolah sampah yang tidak bisa difungsikan, belum adanya SOP mengenai kegiatan petugas lapangan pengelolah sampah, kurangnya perhatian pemeritah terhadap kesejahteraan petugas lapangan dan aspek eksternal kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah.
The Management of Posyandu Services in Providing Mealseas Rubella Vaccine at UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu, Permata District, Bener Meriah Regency Abu Bakar Sidik; Muhammad Bin Abubakar; Aiyub Aiyub
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3135

Abstract

This study examines the management of posyandu services in administering mealseas rubella vaccine. The research objective was to understand how posyandu service management in administering mealseas rubella vaccine at UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu, Permata District, Bener Meriah Regency and its obstacles. The theoretical perspective used is the theory of public service management. The research method used is a qualitative research method. The results showed that the functions and principles of management have not been implemented optimally, especially in relation to service strategy indicators, while other indicators have become obstacles in the implementation of health service delivery, namely the provision of the mealseas rubella vaccine at the UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu, Permata District, Bener Meriah Regency. necessitating an increase in the active participation of puskesmas cadres in providing counseling, and a service system that must readjust to the applicable SOP. Meanwhile, the external obstacle is customers, namely recipients of the mealseas rubella vaccine, namely the public / parents who still do not want to give their children the vaccine because they are worried about the halal and haram content of the mealseas rubella vaccine.
The Reward and Punishment of the Civil Servants Apparatus In the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah Bener Meriah Regency Fadhlon Saputra; Muhammad Bin Abubakar; M. Akmal
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3136

Abstract

This study examines the provision of rewards and punishments to ASN. The research objective was to understand how the process and impact of reward and punishment for ASN in Satpol PP and WH Bener Meriah Regency. The theoretical perspective used is the theory of public organizations, reward, and punishment, and the state civil apparatus. The research method used is qualitative. The results showed that the process of giving rewards and punishments was carried out in three stages: ASN inventory, priority scale creation, and decision making. The positive impact of giving rewards and punishments for ASNs in the Satpol PP and WH Office of Bener Meriah Regency is to increase work motivation and can help develop careers for ASNs. Whereas punishment has a positive impact on ASNs as a deterrent effect from repeating violations of duty and can improve their behavior at work which is then able to improve their performance in the future. The negative impact did not change the attitude/behavior of ASNs who were given punishment because they were annoyed at getting punished, or it could be said that ASN was not deterred by the actions of giving punishment by the leaders of Satpol PP and WH in Bener Meriah Regency.
The Role of Imum Mukim in Gampong Governance in Paya Bakong District of North Aceh Regency Zulkifli Zulkifli; M Akmal; Muhammad bin Abubakar; Mulyadi Mulyadi
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i2.6356

Abstract

The purpose of this study is to explain how the role of Imum Mukim in Paya Bakong Sub-District in carrying out duties according to Law No. 11 of 2006 on The Government of Aceh and Qanun Aceh Number 04 of 2003 concerning Mukim government the Acehnese traditional governmental institution. It describes the Role of Imum Mukim in Gampong (Village) governance. The method used is descriptive qualitative. The data were collected through interviews, observations, literature studies, documentation, and field studies. The findings of the study showed that Mukim in Paya Bakong subdistrict has a role to play in the governance of Gampong but it has not been effectively carried out as stipulated in the Laws. The roles of Imum Mukim covers not only fostering people's lives in carrying out Islamic sharia, socialization of Islamic sharia, but also formulating policies concerning Gampong’s affaires. Withstanding that, theser role have not been carried out effectively, due to several reasons. Firstly, is the line of coordination between the Keuchik (Head of the Village) on the Gampong governance has not been authoriotatively imposed on the latter by the laws. For there is a sub district government that directly coordinated with the Keuchik based on Indonesian Governmental Laws. This has made the Mukim lost its political influence and implicitly implied that the Mukim is merely an accommodation of cultural valued, which is politically has no authority in the Gampong political and developmental affairs. Consequently, the Keuchik and its apparatus often left them uninform about the political and development of the Gampong.
The Causes of Bureaucratic Petty Corruption in the Province of Aceh in Indonesia Muhammad Bin Abubakar
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i1.4936

Abstract

This article tried to explain the causes of petty corruption in the Province of Aceh. It took the kleptocratic approach and Patrimonialism Politics model in explaining the causes of corruption in the region. It had utilized extensively the secondary sources data from books, journal articles and local media report. It found that after the end of the conflict, Aceh was captured by the local kleptocratic elite and they have been effectively used the patrimonialism politics in maintaining their hegemony and protect their group interest. Leaving the region as the state of being one of the poorest region in Indonesia.
The Local Government Strategies in Building Halal Tourism in Bener Meriah Regency Rahmat Yanidin; Muhammad Bin Abubakar; M Akmal
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v1i1.3138

Abstract

This study aims to determine the strategy of the Local Government of Bener Meriah Regency, in this case, what the Tourism Office has done in building halal tourism in Bener Meriah Regency. This research is a descriptive study with the support of qualitative data. Data collection techniques were obtained through in-depth interviews and documentation studies. The determination of informants was obtained by purposive sampling technique. From the research results, it was found that the Regional Government in building halal tourism in Bener Meriah Regency has not been optimal and is fixing everything related to the concept of halal tourism. Qanun Number 06 of 2018 concerning the Medium-Term Regional Government Plan for 2017-2022 through the first mission of the Regent of Bener Meriah Regency has set the policy direction for the development of the concept of halal tourism in Bener Meriah Regency. The sector that is carried out related to the concept of halal tourism has not touched anything in Bener Meriah Regency. The stakeholder understanding of the concept of halal tourism in local government policies is still limited to building tourism objects in Bener Meriah Regency so that in the future there will be evaluations related to policy directions regarding the concept of tourism halal in Bener Meriah Regency.
The Review On The Role Of Social Companion In The Implementation Of Family Hope Program (PKH) In Darul Falah District, East Aceh During The Covid-19 Pandemic Muhammad Bin Abubakar; Amran Amran; Mulyadi Mulyadi
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v3i1.7399

Abstract

AbstractThis research examines the implementation of the PKH Program, an overview of the role of PKH Social Assistants during the Covid-19 Pandemic. The research location is in Darul Falah District of East Aceh Regency. The research objective was to describe and analyze the implementation of the PKH Program in Darul Falah District of East Aceh Regency during the Covid-19 Pandemic and to describe and analyze the role of PKH Social Assistants in the PKH Program assisted areas during the Covid-19 Pandemic. In conducting this research the writer used a descriptive research method with a qualitative approach.  The results of the study found that the role of PKH Social Assistants in Darul Falah District of East Aceh Regency in 2020 is a description of the implementation of the PKH Program in Darul Falah District of East Aceh Regency during the Covid-19 Pandemic. This activity is a daily activity carried out by PKH Social Assistants in order to cut off the spread of the Corona Virus in Darul Falah District of East Aceh Regency. In order to break the chain of spreading the Corona Virus in the community, PKH Social Assistants in Darul Falah District of East Aceh Regency is active in various Covid-19 volunteer activities in eleven villages in the Darul Falah District of East Aceh Regency. Various activities carried out by PKH Social Assistants in Darul Falah District of East Aceh Regency in the field with KPM during the Covid-19 pandemic were carried out by following health protocols. Keywords: PKH Program, Role of Social Companion, Covid-19
Co-Authors Abu Bakar Sidik Al Chaidar Alwi Alwi Amran Amran Ana Zahara Apridar Apridar Fadhlon Saputra Jayawarsa, A.A. Ketut M. Akmal M. Akmal Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Nirzalin Novika Rahnayanti Rahmat Yanidin Rasyidin Rasyidin Susi Sri Yuliarti Taufik Abdullah Zulkifli Zulkifli