cover
Contact Name
sumardi
Contact Email
sumardi1610@gmail.com
Phone
+6282343633455
Journal Mail Official
jurnalalqisthistisipm@gmail.com
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Sinjai
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik
ISSN : 23016876     EISSN : 27155750     DOI : https://doi.org/10.47030/jaq.v10i2.156
Core Subject : Social,
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai, yang diterbitkan 2 kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik menerima artikel dari hasil penelitian (original research article) dan artikel telaah (review article) dari para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang ilmu sosial dan politik, yang fokus dan ruang lingkupnya meliputi kajian: Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik Kebijakan Publik; Administrasi Publik; Manajemen Publik; Administrasi Pembangunan; Pembangunan Daerah. P-ISSN: 2301-6876 | E-ISSN: 2715-4750
Articles 5 Documents
Search results for , issue "VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019" : 5 Documents clear
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN APARATUR BIROKRASI DI KOTA GORONTALO Sakir, Mochammad
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v9i1.61

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur birokrasi, masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya aparatur birokrasi yang belum memadai. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik pu dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan kebijakan yang diambil. Banyak alternatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, namun alternatif kebijakan mana yang harus diprioritaskan, tentunya membutuhkan analisis internal yang cermat sesuai kondisi dalam organisasi bersangkutan.
ANALISIS PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018 Suyuti, Muhammad
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v9i1.62

Abstract

This research aims to determine the interaction of actors (Local Government and Regional Budget/APBD) Sinjai District in the discussion and determination of the Budget District Sinjai Fiscal year 2018. This reseach is also aimed to know the process of discussion of the draft of regulation about APBD of Sinjai Regency 2018 based on the regulation of Minister of Home Affairs No. 33 the year 2017 about Guidance of Budget formation of fiscal year 2018. This research was conducted in DPRD of Sinjai Regency with a research base used in this research is qualitative research by using descriptive research type. This research illustrates in depth the interaction between DPRD members and the Regional Government of Sinjai District along with their staffs in the process of discussion and determination of the Sinjai District Budget for Fiscal Year 2018. Research data obtained from the members of the Regional House of Sinjai, Chairman of The Commission of DPRD Sinjai and leaders of the Organization of Regional Devices. The results of the research indicate that the process of deliberation on the draft of Regional Regulation concerning APBD of Sinjai Regency is inconsistent with the regulation of the Minister of Home affairs No. 33 year 2017 Concering Guidelines for the Preparation of APBD for Budget year 2018. The agreement between DPRD and Local Government of Sinjai Regency toward the draft of Local Regulation Concerning APBD of Sinjai Regency Budget Year 2018 on November 30, 2018 is in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs No.33 year 2017 about Guidance of Depreciation of APBD of Fiscal Year 2018.
ANALISIS PENEMPATAN JABATAN DI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Lukman, Lukman; Erfina, Erfina
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v9i1.63

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan analisis penempatan jabatan di Kantor Pemuda dan olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 50 orang, sedangkan sampel penelitian menggunakan sampel insidental yang berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, studi pustaka dan kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penempatan jabatan di Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh beberapa Faktor sebagaimana hasil olahan data adalah 66% faktor individu, 65% faktor teknologi, faktor biaya / anggaran 69%, struktur organisasi 67%, faktor variabel internal 68%.
PARTISIPASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (SEBUAH TINJAUAN KONSEP) Hermansyah, Hermansyah
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v9i1.64

Abstract

Dimensi nilai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang urgen dan mutlak yang dibutuhkan terhadap proses pembangunan. Pandangan dewasa ini dimana Paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat pergerakan social dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Salah satu bentuk munculnya pelibatan dan atau pemberdayaan sosial dimana Partisipasi sosial (social participation) ditempatkan sebagai penerima layanan manfaat kebijakan semata , namun pada prinsipnya bahwa dalam proses pembangunan dimana konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan mulai dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan.Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembangunan dan upaya mempermudah mobilisasi sosial. Dengan prinsip lain , bahwa tujuan dari proses parisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada permusan kebijakan publik itu sendiri melainkan pada keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial atau dengan istislah partisipasi sosial.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI Syamsuddin, Syamsuddin
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v9i1.65

Abstract

Latar belakang penelitian ini bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, bahwa untuk wilayah Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jumlah peserta Kartu Indonesia Sehat PBI yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah 1.147 Jiwa dan yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah 1.965 Jiwa, Jadi jumlah keseluruhan peserta KIS PBI di Kelurahan Lappa adalah 3.112 Jiwa dari jumlah Penduduknya sebanyak 11.954 jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jadi penelitian ini ingin melihat sejauh mana pemahaman, pelaksanaan dan sasaran dari program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut. Dari hasil penelitian menujukan bahwa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat penerima program dan belum terlaksananya dengan baik, serta belum terpenuhinya semua masyarakat penerima program (belum tepat sasaran), ini terlihat dari aspek sosialisasi yang menujukkan bahwa tidak dilakukan tahap sosialisasi oleh pihak pelaksana dan kurangnya komunikasi serta koordinasi oleh para pelaksana kebijakan, sehingga perlu dilakukan tahap sosialisasi kebijakan dan komunikasi serta koordinasi oleh masing-masing pihak yang terkait dan aspek kemampuan pelaksana menujukkan bahwa rendahnya keahlian para pelaksana, sehingga diperlukan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM serta diperlukannya SDM memiliki keahlian dalam pelaksanaan program tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5