cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1: Agustus 2023" : 6 Documents clear
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP/228/K/BAP/XI/2022) Nora Aryanti Febriana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10606

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dan mengetahui proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidaan pembuangan bayi oleh orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah dekumen berupa Berita Acara Pemeriksaan kasus pembuangan bayi di Polrestabes Semarang, Aparat penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan(wawancara). Hasil penelitian dan pembahasan berisi bahwa (1) proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam perkara pembuangan bayi oleh orang tua kandung diawali dengan adanya lapran dari saksi, kemudian penyidik segera melakukan tahap penyelidikan dengan mencari keterangan dan barang bukti, selanjutnya penyidik melakukan rangkaian tahap penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi, menghubungi dinas terkait, mencari rumah bersalin dan pemeriksaan data yang baru melahirkan atas nama pelaku, mendatangi pelaku dan melakukan penangkapan, pemeriksaan tersangka, dan dilakukan penahanan terhadap tersangka. (2) Proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dilakukan dengan berdasarkan adanya keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Saran pada penelitian ini yaitu dalam melakukan proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan aktif guna mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Selain aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum, dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk membantu penegakan hukum berjalan dengan lancar yaitu salah satunya dengan menaati peraturan yang berlaku. 
Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang Andiana Widya Lestari
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10626

Abstract

Pendidikan yang adalah hak konstitusional warga negara, termasuk anak-anak acap kali dirusak dengan berbagai tindakan yang justru tidak mendidik anak-anak. Mulai dari perundungan hingga tenaga pendidikan yang tidak profesional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Semarang adalah menerapkan program Sekolah Ramah Anak, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak. Penulis hendak meneliti bagaimana implementasinya di SDN Padangsari 02 Kota Semarang serta hambatan apa saja yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang No.68 Tahun 2020 di SDN Padangsari 02 Kota Semarang, dapat dikatakan telah cukup baik. Dari 43 komponen indikator yang menjadi standar terlaksananya program Sekolah Ramah Anak, 38 komponen di antaranya terpenuhi dengan baik, sedangkan 2 (dua) komponen terpenuhi dengan catatan, serta 3 (tiga) komponen tidak terpenuhi sama sekali. Adapun komponen yang terpenuhi dengan catatan tersebut adalah komponen kehadiran guru bimbingan konseling, serta petugas perpustakaan. SDN Padangsari 02 belum dapat memenuhi komponen pelibatan siswa dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran, serta pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha.
Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes Krisna Rohani Anjelin Batubara
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10197

Abstract

Disparitas keadilan atau sederhananya rasa tidak adil yang dialami oleh banyak anak perempuan dan janda mulai memantik perubahan dan pergeseran hukum waris adat di suku Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah migran Batak tertinggi di Indonesia. Demikianlah penelitian yang berjudul Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan yang sejatinya dan perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukum adat Batak Toba tidak memberikan jatah warisan bagi anak perempuan dan janda. Anak perempuan dan janda dianggap akan diambil oleh keluarga laki-laki yang akan dinikahinya sehingga membatasi hak mereka untuk mewarisi. Namun, perkembangan yang dilatarbelakangai oleh berbagai faktor terjadi di wilayah Kabupaten Brebes dan wilayah lainnya. Perubahan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk perkembangan dan model pewarisan di mana anak perempuan dan janda setidaknya telah ikut menerima bagian harta warisan dari pewaris yang adalah orang tuanya atau suaminya. Pembagian warisan untuk anak perempuan dan janda tersebut bervariasi dari kasus ke kasus di mana besar atau kecilnya relatif. Namun, secara umum, anak perempuan dan janda telah semakin dijamin hak mewarisnya dari orang tua atau suami mereka.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng) Surya Alam Indarajaya
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) di Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil Penelitian menemukan bahwa (1) Ditreskrimsus Polda Jateng memberikan kebebasan dan keleluasan sebesar-besarnya bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan hukum manapun yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama hal itu tidak menggangu proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan memberikan perlindungan kepada korban sedari awal proses penahanan terhadap tersangka berlangsung sampai dengan penyidikan terhadap tersangka selesai yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal proses penyidikan berlangsung, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan senantiasa melindungi setiap bukti yang telah diserahkan baik oleh korban, saksi maupun tersangka. Kerasahasiaan setiap barang bukti yang diberikan merupakan tanggungjawab setiap penyidik sehingga barang bukti tidak akan jatuh ke orang atau lembaga yang tidak berwenang untuk memperolehnya. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yaitu kurangnya keterbukaan korban, hilangnya barang bukti, adanya enskripsi data dan keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Saran penelitian ini yaitu dengan terbukanya Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap semua laporan yang masuk dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Ditreskrimsus kepada setiap korban sebaiknya korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) semakin berani untuk melapor dan terhadap kendala yang dialami oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, maka sudah seharusnya alat dan perangkat yang digunakan dalam proses penyidikan tidak boleh kalah modern dengan alat dan perangkat yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan.
Kebijakan Afirmasi Politik Bagi Orang Asli Papua Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua Maleakhi Samuel Pasalli
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10561

Abstract

Provinsi Papua merupakan daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah berupa otonomi khusus. Salah satu muatan dalam otonomi khusus tersebut adalah kebijakan afirmasi di sektor politik. UU No. 2 Tahun 2021 memperbolehkan orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan afirmasi di sektor politik bagi orang asli Papua (OAP) di DPRP maupun DPRK serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterwakilan OAP didalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa afirmasi politik pada otonomi Papua yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021, salah satunya terletak pada penambahan anggota DPRP dan DPRK yang mana anggota tersebut berasal dari unsur OAP yang tergabung kedalam kelompok khusus. Pada tingkat Provinsi, faktor yang mempengaruhi berlakunya keterwakilan OAP dalam DPRP berawal dari tuntutan OAP serta pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dan mulai berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi tuntutan OAP untuk memberikan afirmasi politik dalam DPRK adalah rendahnya jumlah keterwakilan OAP yang menjadi anggota di dalam DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pada sidang rapat kerja pansus tentang RUU No. 2 Tahun 2021 usulan pengangkatan OAP dalam DPRK menjadi suatu kebaruan dari otsus Papua dan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021.
Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG) Nadya Maharani
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10594

Abstract

Hutan tropis di Indonesia merupakan hak dan milik negara yang wajib dijaga kelestariannya. Keserakahan manusia akan hasil hutan membuat mudahnya terjadi tindak pidana pencurian hasil hutan kayu. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan dengan merampas milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Salah satu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yaitu melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana membuat penulis menjadi kunci utama dalam mencari dan mengembangkan informasi yang telah didapatkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum garda terdepan sekaligus menjalankan fungsi samapta polri, berupaya menyelesaikan kejahatan tidak hanya dengan menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kerugian korban. Penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif cocok diterapkan pada penyelesaian tindak pidana pencurian, sebab tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu pemulihan hak-hak korban seminimalnya sebelum terjadinya tindak pidana pada korban. Terdapat aturan secara tegas yaitu dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu berdasarkan keadilan restoratif yang difasilitasi oleh pihak kepolisian telah berhasil mengembalikan hak-hak korban kepada keadaan semula. Pihak kepolisian telah berperan dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian hasil hutan kayu.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020