cover
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2: Februari 2024" : 6 Documents clear
Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang) Joshua Raymond Saputra
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.6473

Abstract

Penelitian ini mengenai fenomena kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Negara yang dalam hal ini kepolisian perlu melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanganinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Semarang. Data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang adalah faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pembegalan terdiri atas upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.
Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Gabriel Tito Batista
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10023

Abstract

Pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter harus dilindungi. Dokter memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang salah satunya adalah diagnosa. Kesalahan dalam melakukan diagnosa dapat menyebabkan ketidaktepatan tindakan medis, sehingga merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa pertanggungjawaban dokter jika melakukan kesalahan diagnosa yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administrasi.
Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua) Bernica Putri Fasius
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10278

Abstract

Konflik atas tanah hak ulayat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit masih sering terjadi di kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat karena penggunaan hak ulayat oleh perusahaan perkebunan sawit dilakukan tanpa izin dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah hak ulayat melalui sanksi adat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya melalui sanksi adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat dilakukan melalui teguran lisan oleh masyarakat adat, pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, dan pemberian sanksi adat berupa denda adat. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat adalah keterlibatan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah hak ulayat, jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah denda adat, dan gagalnya upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum melalui mekanisme hukum adat.
Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Maria Anastasia Mi Li
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.6439

Abstract

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi merupakan hak setiap narapidana, akan tetapi hal tersebut mencederai amanah rakyat atas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi dan (2) untuk mengetahui hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan juga dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) saat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khusus narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pengajuan pembebasan bersyarat perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah membayar uang denda atapun uang ganti kerugian. Undang-undang terbaru menetapkan persyaratan dalam pengajuan Hak Pembebasan Bersyarat oleh narapidana tindak pidana korupsi sudah sama seperti narapidana tindak pidana pada umumnya. (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, berasal dari narapidana itu sendiri dan juga berasal dari pihak Balai Pemasyarakatan yaitu kurangnya petugas.
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Masa Covid-19 (Studi Kasus Sdn Miroto Semarang) Rani Erdiana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10454

Abstract

Pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah membuat tindakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memberlakukan pembelajaran daring. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah kekhawatiran perbedaan kualitas pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa Covid-19 dan sebelum Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal sebagian besar sudah terpenuhi yaitu dalam segi materi dan fasilitas serta aspek psikomotorik. Ada juga segi dan aspek yang belum terpenuhi yaitu segi waktu pembelajaran dan aspek kognitif serta afektif. Hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal adalah fasilitas, pengetahuan akan teknologi, dan pembelajaran.
Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal Ezra Natasya
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.5068

Abstract

Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan bagian meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6