cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1: Agustus 2024" : 6 Documents clear
Tugas dan Kewenangan Puskesmas dalam Pengelolaan Limbah Medis sebagai Perlindungan Kesehatan Lingkungan Jannah, Raudhotul
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.10026

Abstract

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan sarana kesehatan. Hal tersebut dijalankan melalui tugas dan wewenang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh Puskesmas saat ini adalah tidak tersedianya sarana atau alat untuk pengolahan limbah  medis. Penulis memilih Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagai UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan dan mengetahui sejauh mana hambatan dalam proses pengelolaan limbah medis.  Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan membahas aspek yuridisnya serta membahas aspek sosial yang mencakup fenomena hukum tertentu dengan metode pengumpulan data. Hasil Penelitian ini adalah UPTD Puskesmas Wonosalam 2 Demak telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan, meskipun belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak adalah belum adanya SOP instruksi kerja internal, sehingga pengelolaan limbah B3 medis belum terlaksana secara sistematis dari awal hingga akhir.
Pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang pada Tahun 2020 dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nofia, Mellysa
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.10617

Abstract

Kasus pemutusan hubungan kerja di Indonesia dalam hubungan industrial masih sering dijumpai. Seperti yang terjadi di Kota Semarang kasus pemutusan hubungan kerja masih banyak dijumpai. Diketahui berdasarkan web Direktori Putusan Mahkamah Agung jumlah putusan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang pada tahun 2020 terdapat 18 kasus pemutusan hubungan kerja.  Dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Kota Semarang juga terdapat pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan milik negara dan tujuan dari pendirian BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang masih belum optimal, maka dilihat dari tujuan pendirian BUMN secara tidak langsung orang yang bekerja di perusahaan BUMN terjaminnya kesejahteraan.Dalam hubungan kerja di manapun berada seperti pada perusahaan BUMN tidak selalu berjalan dengan harmonis, pasti terdapat perselisihan yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara maka sebisa mungkin perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam memperlakukan pekerjanya dengan baik dan juga mensejahterakan, menjamin kepastian bagi pekerjanya.Adapun metode penelitian ini secara bersifat kualitaif dengan pendekatan yuridis normaif. Pada penelitian sumber informasi yang digunakan berupa data primer melalui penelitian langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai hakim PHI, dan studi kepustakaan terkait dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder.Penelitian ini dikhususkan untuk hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan BUMN yang diputus pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan BUMN dan pemenuhan hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dalam putusan PHI Semarang. Bahwa pertimbangan hakim sangat penting untuk seorang hakim dalam mengambil keputusan untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
Peran Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 139/PID.SUS/2011/PN.BL) Santoso, M Daffa Rizki
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.6020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan (2) untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan inkracht atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana dan penasihat hukumnya. Alasan lain terkait penundaan eksekusi pidana mati, karena adanya kajian komprehensif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama Kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. (2) Terkait hambatan dalam melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Kurniawan, Putu Yanuar
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.11191

Abstract

Tindak pidana seksual khususnya kekerasan seksual merupakan salah satu delik yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Pihak yang berwenang akhirnya mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai aturan hukum terhadap tindak pidana seksual yaitu kekerasan seksual. UU TPKS mulai menjadi perhatian tatkala Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan dan mengundangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena delik yang diangkat di dalam KUHP nasional memiliki kemiripan dengan rumusan delik dalam UU TPKS. Langkah untuk membandingkan antara kedua aturan tersebut cukup diperlukan untuk mengetahui isi rumusan dan sanksi pidana antara keduanya serta menghindari tumpang-tindih atau overlapping dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis datanya yaitu metode kualitatif. Kesimpulannya adalah keduanya sama-sama mengatur delik tindak pidana seksual berupa kekerasan seksual namun dengan rumusan yang berbeda yaitu adanya perluasan rumusan pada UU KUHP dan dalam penerapan sanksi, eksekusi berdasarkan pada putusan pengadilan namun dalam KUHP sanksi pidana penjara ataupun denda dapat diganti dengan bentuk pemidanaan lain sesuai dalam KUHP. 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang) Darmawan, Aldo Putra
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.6444

Abstract

Penelitian ini berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI SEMARANG)”, bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit, faktor penyebab wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini penulis akan memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang serta memahami hal yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait hal yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menelaah, dan memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Perjanjian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang berbentuk akta di bawah tangan, baku dengan klausul baku di dalamnya, (2) Wanprestasi yang dilakukan Debitur disebabkan karena faktor kesalahan berupa kelalaian, dan keadaan memaksa, (3) Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan dengan cara non litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, perjanjian pembaharuan hutang.
Analisis Yuridis Penggunaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Toko Eceran Soebagio, Novia Boedi
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.9014

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi jual beli sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran hukum yang umum adalah penggunaan klausul baku pada nota. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang, 2) mengetahui pengaturan penggunaan klausul baku dalam toko eceran, 3) mengetahui perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku pada perjanjian jual beli di Kabupaten Rembang adalah klausul baku menguntungkan pihak penyedia, mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli, kurangnya pemahaman hukum, masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut, dan trend penggunaan klausul tersebut; 2) penggunaan klausul baku dalam toko eceran di Kabupaten Rembang telah menjadi hal umum sehingga untuk meminimalisir penggunaan klausul baku diperlukan peran serta dari pihak toko, pabrik dan konsumen; 3) perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku tertera pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020