cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6282135475627
Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com
Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Media of Law and Sharia
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27211967     EISSN : 27162192     DOI : https://doi.org/10.18196/mls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2: March 2022" : 5 Documents clear
Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Yonisha Sumual; Danang Wahyu Muhammad
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i2.14333

Abstract

Transaksi jual beli suatu barang atau produk di era globalisasi seperti ini sangat tinggi permintaan dari konsumen dengan adanya kemajuan teknologi yang telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perdagangan atau jual beli dalam melangsungkan kehidupan konsumen tidak akan pernah lepas dari perihal jual beli dimana perdagangan terus meningkat degan sangat seknifikat yang telah mengubah sistem ekonomi konvensoional menjadi digital. Tanggungjawab dalam jual beli secara online sebagai bentuk untuk menguragi kerugian yang di terima. Karena platform marketplace shopee harus secara andal,aman,dan bertangungjawab  terhadap beroperasinya sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara parapihat yang terkait dan bentuk tanggungjawab platform marketplace shopee dalam kasus pengiriman barang yang tidak sampai ke konsumen. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif. Jenis data yang digunakan yaittu primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data mengunakan analisis perprektif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian konsumen mendapatkan hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli secara online dan mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi.Penelitian yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan Platform Marketplace Shopee melaksanaka bentuk tanggungjawab dalam bertraksaski jual beli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Akta Perdamaian oleh Notaris dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Rosnia Agussari; Djoni S Gozali; Achmad Faishal
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i2.14379

Abstract

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya di selesaikan di kantor polisi dengan mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku pidana dan pihak korban. Apabila tercapai suatu perdamaian maka hukum pidana terhenti, melainkan di lanjutkan dengan hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian di kantor polisi berupa bentuk tanggung jawab pelaku pidana seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana dengan dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian oleh petugas kepolisian. Adapun upaya para pihak dalam mencari keadilan serta perlindungan hak dan kewajiban apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian tersebut, para pihak dapat meminta notaris untuk membuat akta perdamaian dan akta tambahan lainnya yang dianggap melindungi pihak korban untuk memperoleh haknya kembali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan akta perdamaian serta kewenangan notaris dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif demi mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perdamaian.
Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Aulia Virgistasari; Anang Dony Irawan
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.272 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i2.14336

Abstract

Sexual harassment is an abuse of power from male sexuality, so that harassment can occur because it starts from a position that places the throne of men higher than women, crimes against women often experience unfair treatment and violations of their rights. This sexual crime does not only take place in the private room, the family environment, the playing environment, the office environment, or the company. But it can also happen in a college environment. The formulation of the problem in this paper is first, whether victims of sexual harassment in a university environment can get legal protection. And second, what is the form of legal protection for victims of sexual harassment in universities. The purpose of the study was to find out how the legal protection of victims of sexual harassment in the university environment is and also to analyze the forms of legal protection that are reviewed in Permendikbud Number 30 of 2021. The research method used is normative juridical research. With the presence of Permendikbud Number 30 of 2021, there is no longer any reason for universities not to prevent and handle sexual violence. The reason for the issuance of this regulation is because the cases of sexual harassment in universities are becoming more and more disturbing. If sexual harassment is not prevented then what will be the fate of human civilization, because the source of its civilization itself is not given protection and handling, how can justice be fully served if the victims of these crimes are instead blamed.
The Aftermath of 21st Century Sharia Implementation in Northern Nigeria Muhammad Duku
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.926 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i2.14253

Abstract

Enforcement of Sharia legal system is a duty bound over every Muslim (Male or Female) on their day to day life and activities. The objective of this paper is to examine the consequences after the implementation of Shari’ah law in 21st Century in Northern part of Nigeria. Therefore, this study addresses the major area of negation and setback in the implementation of Shari’ah law in 21st Century in Northern Nigeria. The study posit out that inconsistence of Nigerian constitution with Shari’ah law, capital offence punishable by Shari’ah law, Hisbah institution, lack of qualified and experts judges, political problem and many others are the setback encountered by means of Shari’ah implementation in Northern Nigeria. Conclusively, the study concludes that 21st Century Shari’ah implementation in Northern Nigeria faced with many challenges.
Upaya Hukum Banding Administratif Pasca Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat ASN Farid Wahyu Kurniawan; Beny Hidayat
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i2.14329

Abstract

Sengketa di ranah kepegawaian dalam aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi. dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian, merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administrative dari aparatur sipil negara, dan peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding administrative. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada badan pertimbangan kepegawaian sebelum empat belas hari setelah surat keputusan hukuman disiplin berat diterima secara sah disertai dengan alasan serta bukti-bukti. Apabila aparatur sipil negara tidak puas atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tenggang waktu sembilan puluh hari seteleh putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. Didaftarkan kepada kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. Mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1: December 2022 Vol 3, No 4: September 2022 Vol 3, No 3: June 2022 Vol 3, No 2: March 2022 Vol 3, No 1: December 2021 Vol 2, No 4: September 2021 Vol 2, No 3: June 2021 Vol 2, No 3 (2021): June Vol 2, No 2: March 2021 Vol 2, No 2 (2021): March Vol 2, No 1 (2020): December Vol 2, No 1: December 2020 Vol 1, No 4 (2020): September Vol 1, No 4: September 2020 Vol 1, No 3 (2020): June Vol 1, No 3: June 2020 Vol 1, No 2 (2020): March Vol 1, No 2: March 2020 Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1: December 2019 More Issue