cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021" : 7 Documents clear
EFEKTIFITAS BELAJAR DARING MAHASISWA PADA STIA ALAZKA AMBON David O Roos
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.37

Abstract

Awareness of the Covid 19 pandemic has made all aspects of human life change drastically, this can be seen in changes in the lifestyle of humans which can be seen from their daily activities. The habit of acting before the Covid 19 pandemic is different from the habits that occurred after the emergence of the Covid 19 pandemic which can be seen from the various ways that were taken to prevent the transmission of this Covid outbreak. Therefore, through this study the author tries to find the effectiveness of online learning in students with various benefits and obstacles. Online lectures have various impacts on students' abilities. E Learning becomes a reference for the government to prevent and overcome transmission. The phenomenon of changing behavior and habits is the focus of research on the effectiveness of student online learning.
FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Bachtiar Bachtiar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.38

Abstract

Dengan kapasitas pemerintah yang tidak optimal, disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam pengembalian keputusan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan tidak refleksi (bingung). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keengganan beberapa instansi Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan, menyerahkan tugas dan fungsi pelayanan, pengaturan perizinan, pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Seluruh upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara atau bangsa yang ditentukan sangat memerlukan perencanaan yang baik. Hal ini menurut pemerintah hendak menjalankan kegiatan-kegiatannya, perencanaan pembangunan ini sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang telah digulirkan pada tahun 1998. oleh karena itu, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut memiliki kemampuan mengenai fungsi koordinasi, yang memadai agar dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Bappeda dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Hasil penelitaian ini menunjukan bahwa dalam hal pelaksanaan koordinasi Bappeda, sebagaimana dicermati namun masih kurang dalam mengimplementasi kebijakan sehingga terdapat keluhan dalam pelaksanaannya.Fungsi koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat kekurang serasian, dalam pelaksanaan koordinasi baik berupa rapat-rapat masih tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan dan juga keterlibatan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan belum optimal sehingga hubungan kerja masih kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan seperti profesionalisme pegawai, sarana dan prasarana, data dan informasi, serta mekanisme pelaksanaan perencanaan sangat berpengaruh dalam kinerja Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan ke depa
KETERLIBATAN AKTOR INTERNASIONAL NON NEGARA DALAM MEMPENGARUHI ISU LINGKUNGAN DI INDONESIA Danang Eko Prastya; Abitassha Az Zahra
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.40

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlibatan peran aktor internasional non negara dalam gerakakan social movement yang berkaitan dengan isu lingkungan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan analysis social networking untuk melihat pola komunikasi dalam #Tolak PLTU Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture beberapa user Twitter dengan peringkat tertinggi. Analysis Data dengan menggunakan fitur Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat correlation antara pengguna Twitter User teratas dalam pola komunikasi #TolakPLTUBatang. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberpa akun bodong yang terlibat dalam jejaring pola komunikasi sosial dalam #TolakPLTUBatang yang ternyata memiliki pola relasi dengan komunitas GreenpeaceID. Sebagai komunitas lingkungan yang menjadi aktor terdepan gerakan social movement penolakan pembangunan PLTU Batang penggiringan opini publik menggunakan beberapa akun bodong untuk kemudian semakin membuat masyarakat tergiring dalam gerakan social movement tersebut. Dapat dilihat dalam jejaring sosial tersebut bahwa 50% lebih pengguna user Twitter peringkat teratas merupakan akun bodong. Oleh sebab itu, aktivititas cyber activism melalui pemberian informasi yang menyangkut isu global seperti isu lingkungan mejadi alasan para internasional aktor non negara ini ikut terlibat dalam menyuarakan isu tersebut.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAROS Zaenal Akhmad
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.39

Abstract

Secara konseptual dan filosofis pentingnya pengawasan berangakat dari kenyataan bahwa manusia sebagai penyelenggara kegitan operasional, merupakan mahluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan baik dalam arti interpertasi makna suatu rencana, yakni kemampuan pengetahuan maupun ketrampilan, artinya dengan itikad yang paling baik, dedikasai dan loyalitas yang tinggi dan pengrahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegitan opersional mungkin saja berbuat hilaf bahkan mungkin salah Penenlitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Impelementasi pengawasan pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi pengawasan pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pengawasan pimpinan terhadap Implementasi tugas pegawai pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maros pada umumnya dilakukan setiap hari kerja dengan jalan pemantauan. Pemantauan yang dilakukan pimpinan tehadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai terlihat sudah cukup.Dalam Implementasi pengawas sangat berkaitan erat dengan adanya struktur organisasi sebagai pendukung dalam Implementasi pengawasan yang meliputi beberapa sarana atau koponen didalamanya anatara lain, Organisasi, kebijaksanaan kerja, perencanaan kerja, prosedur kerja, pencatatan pelaporan, dan pembinaan pegawai. keseluruhan komponen diatas, dalam Implementasi pengawasan oleh pimpinanan kepada bawahan terlihat sudah terlaksana dengan baik. Faktor penunjang, seperti keteladanan pemimpin atau manusia, kondisi tempat kerja, pembagian kewenangan yang jelas, disiplin,dedikasi,dan unsur keterbukaan. Sedangkan faktor-faktor penghambat seperti budaya atau kebiasaan dan sikap tenggang rasa, biasanya terjadi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN Abdul Ganie Gaffar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.256

Abstract

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektifitas pengenaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? 2) Upaya apakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? Penelitian dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
APPLICATION OF CUSTOMARY LAW IN PRESERVING THE KARAMPUANG TRADITIONAL FOREST Suardi Mukhlis; Hermansyah; Abdul Haris
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.321

Abstract

The title of this research is the application of customary law in conserving the customary forest of Karampuang, Bulupoddo District. This research was conducted with the intention of knowing how to apply customary law in preserving customary forests in Karampuang, Tompobulu Village, Bulupoddo District, Sinjai Regency. The method used in this study uses a qualitative approach. Types of case studies with data collection techniques through in-depth interviews and informants in this study are: Karampuang traditional stakeholders, Tompobulu village government, Tompobulu village indigenous peoples and the Sinjai district environmental and forestry service. The data analysis technique used in this qualitative research is an interactive analysis technique. The collected data is then reduced and the data presentation is then concluded. Based on the results of research and discussion on the application of customary law in conserving customary forests, it has been carried out, but has not been effective becauseUntil now the status of customary forests in Karampuang is not clear, customary law and the imposition of sanctions in the preservation of customary forests in Karampuang are still weak, there are no regional regulations governing the status of Karampuang customary forests.
PENGAWASAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BERBASIS ZONASI TINGKAT SD DI KABUPATEN SINJAI Zulkifli Arifin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bentuk pengawasan Dewan Pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik berbasis zonasi tingkat SD di Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Pengawasan langsung dan Pengawsan tidak langsung. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, Pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dari hasil pengawasan Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung diperoleh hasil: 1) Pengawasan langsung dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk pelaksanaan proses penerimaan peserta didik dari Sekolah Dasar Negeri dengan berbasis zonasi yaitu: a) melaksanakan pengawasan implementasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan dasar; b) memberikan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan sistem berbasis zonasi; 2) Pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah: berupa menjalin komunikasi antar lembaga sekolah-sekolah tingkat SD sampai pada tingkat SMP, demikian pula dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. dari komunikasi tersebut akan menghasilkan: a) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvestarisasi permasalahan di lingkup tugas, dan; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025 Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 13 No. 1 (2022): EDISI JUNI 2022 Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember Vol. 11 No. 1 (2020): Edisi Juni Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember Vol. 7 No. 1 (2016): Edisi Juni Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni Vol. 5 No. 2 (2014): Edisi Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus More Issue