cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 2 NOMOR 2 2019" : 7 Documents clear
FORMULASI KONSEP SINGLE PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA M.Rizky Andika Pratama Putra Effendhy; Moh Haris Lesmana
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10216

Abstract

Abstrak:Sebelum pelaksanaan pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pemilu tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan dinilai sudah tidak relevan pada pelaksanaan pemilu serentak karena tidak ada patokan yang jelas. Selain itu Pengaturan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu sebelumnya akan menghilangkan kesempatan hak politik partai baru peserta pemilu serentak untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pengaplikasian single presidential treshold dalam pemilu serentak penting untuk dilakukan.Kata Kunci: Single Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensial.
IMPLIKASI DIVERSI DALAM MEMBENTUK TANGGUNGJAWAB ANAK MENUJU KEADILAN RESTORATIF Lailatul Mufidah; Uswatul Khasanah
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10217

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak penerapan diversi belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversi yang diberlakukan. Keyword: Diversi; Hak Anak; Tanggungjawab
PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Aji Baskoro
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10218

Abstract

Abstrak: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidenstial threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidenstial threshold bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan mata.Kata Kunci: Tindak Pidana Siber; Kompensasi; Perdagangan Orang
REFORMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MELALUI GAYATRI CURRICULUM PROGRAM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK Andi Aulia Nabila; Fildanasari ,; Arham Alfandi
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10223

Abstract

Abstrak:Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif. Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perhatian penting pemerintah, salah satunya melalui kebijakan affirmative action dan zipper system. Dengan kebijakan tersebut, tentunya diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan untuk ikut menyuarakan suara rakyat melalui lembaga legislatif. Namun berdarkan fakta bahwa nyatanya pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33, 6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17, 86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemenKata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan Gender, Gayatri Curriculum Program. 
REKONSEPTUALISASI WEWENANG AJUDIKASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILUKADA OLEH BAWASLU Muh. Ramdan Yulia Saputra
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10224

Abstract

Abstrak:Bawaslu sebagai penegak hukum proses pemilukada memegang penanan yang sangat penting dalam menjamin pemilukada yang taat asas serta tidak menyimpangi regulasi. Penegakan hukum dalam pemilukada merupakan tolak ukur untuk mencapai keberhasilan yang diselenggarakan secara berintegritas. Namun, tidak semua proses pemilukada berjalan sesuai aturan, sehingga terkadang menimbulkan konflik antara partai politik dan pemerintah. Permasalahan yang timbul menjadikan anggota Bawaslu dari disiplin ilmu lain menjadi hakim adjudikasi, merupakan hal yang tidak relavan. Sehinggga, menimbulkan kontradiktif dan tidak tersingkronisasinya antara tugas dan kompetensi sebagai hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pilkada.Agar hakim adjudikasi dapat memahami tata beracara serta memperluas kewenangan adjudikasi maka yang perlu dilakukan ialah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus pemilukada.Sehingga yang menyelesaikan pemilukada bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan diselesaikan oleh Bawaslu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan wewenang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilukada dengan melibatkan Bawaslu. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan bersifat hukum normatif empirisKata Kunci: Bawaslu; Pemilukada; Pengadilan Khusus; Wewenang Adjudikasi; 
REKONSTRUKSI MEKANISME REKRUTMEN HAKIM DALAM RANGKA PENGUATAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Rizqa Ananda Hanapi
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10225

Abstract

Abstrak: Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang kuat dibutuhkan sosok yang independen, imparsial, berintegritas, dan memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni untuk menjadi seorang hakim. Mekanisme perekrutan hakim menjadi sangat krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Saat ini, proses rekrutmen, seleksi, hingga pelatihan untuk pengangkatan hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Nasional yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan bertujuan untuk merekonstruksi hal-hal yang dianggap perlu dalam proses pengangkatan hakim. Kata Kunci : Hakim; Mekanisme Rekrutmen; Rekonstruksi.
URGENSI NOTIFIKASI PRATRANSAKSI 3P (PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN) UPAYA PREVENTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Xavier Nugraha; Rizki Istighfariana Achmadi; Nina Amelia Novita Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10226

Abstract

Abstrak: Salah satu bentuk pengaturan untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah pengaturan terkait notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (3P). Namun, pengaturan di Indonesia dirasa belum cukup efektif, karena noitifkasi yang diwajibkan adalah pasca transaksi 3P, sehingga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji terkait penerapan kewajiban notifikasi pratransaksi 3P di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan hukum dogmatik. Jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban notifikasi pasca transaksi 3P tidaklah cukup efektif dalam rangka mencegah persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga harus diubah menjadi notifikasi pra transaksi 3P.Kata Kunci: Kewajiban Pra Notifikasi; Peleburan; Pengambilalihan; Penggabungan; Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue