Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAMAL TARUNG DI KOTA MAKASSAR Egy Oktavian Pranata; Andi Fairuz Fakhriyah R.M
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10466

AbstractLaw is the most important part of people's lives which aims to provide an understanding of the nature of law and public policy that has a focus on the value of objectives and facilities. One of the most chosen facilities is Legislation in this case such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Role of Communities in Spatial Planning, Makassar City Regulation Number 4 of 2015 concerning Spatial Planning for Makassar City in 2015 - 2034 and Makassar Mayor Regulation Number 85 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures for Spatial Planning Services so that it has a binding nature for all citizens and regional government of the City area Makassar. Therefore, law no longer functions as a means of social control but is also used as a means to make changes to the community, where the allocation of spatial planning can be implemented properly. In writing this paper, it uses the normative method which puts law as the norm system. The norm system in question is about the principles, norms, rules, of statutory regulations. Therefore the authors conclude, First the Regional Government and the Office of Spatial Planning and Building must balance the spatial development planning, the second must provide legal certainty in spatial planning and building in the Makassar City area through Tarung Forecasters (supervision, planning, utilization, and control spatial).Keywords: Law; Public Policy; Spatial planning and Building; AbstrakHukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman seputar hakikat hukum dan kebijakan publik yang memiliki fokus yaitu pada nilai tujuan dan sarana. Salah satu sarana yang banyak dipilih adalah Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga masyarakat dan pemerintah daerah wilayah Kota Makassar. Oleh karena itu, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan kepada masyarakat, dimana alokasi penataan pembangunan tata ruang dapat terimplementasi dengan baik. Dalam penulisan paper ini menggunakan metode normatif yaitu yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penulis menyimpulkan, Pertama Pemerintah Daerah dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan harus melakukan penyeimbangan penataan pembangunan tata ruang, yang kedua harus memberikan ketegasan hukum dalam penataan tata ruang dan bangunan di wilayah Kota Makassar melalui Peramal Tarung (Pengawasan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang).Kata Kunci: Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Hukum; Kebijakan Publik;

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LAHAN PARKIR JALAN UMUM KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT USAHA MOBIL TOKO Fakhri Husni Fuadi Husni Fuadi1; Abi Ma’ruf Radjab; R. Adi Nurzaman Nurzaman
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10467

AbstractThe existence of Car Shop in Bandung City has became a trouble that has a main concern for The Bandung City Government. The absence of the special regulation of Car Shop Operational causes problems related to licensing, arrangement and development. Not only taking a roadside, at some places in Bandung City, sar shop businessmen often to use parking lots at the edge of public highways to open their shanties, as seen on Teuku Umar Street, Bandung City. Therefore the purpose of this Thesis is to know the legality of the use of parking lots at the edge of public highways as a place of selling for a car shop businessesmen and the efforts of Bandung City Government in granting permits, orginizing and controlling the existence of car shops. This thesis was carried out using the theory of legal certainty as a problem analysis. On this thesis, it was concluded that parking lots at the edge of public highways is prohibited selling for The Car Shop businessmen and Bandung City government doesn’t tolerate the existence of Car Shop. Order and business capital are the main reasons for eradicating Car Shops. But in fact their existence also has a positive impact. If properly built, car shops will have a positive impact on society and the Government. The formation of a special regulation is one solution to overcome the problem of operational car shops in the city of Bandung.Keywords : Car Shop; Parking Lots; Regulation; AbstrakKeberadaan mobil toko di Kota Bandung kini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai operasional mobil toko menimbulkan permasalahan terkait perizinan, penataan, dan pembinaannya. Tidak hanya menggunakan sebagian badan jalan, di beberapa titik Kota Bandung, para pelaku usaha mobil toko pun kerap menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum untuk membuka lapaknya, seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar, Kota Bandung. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha mobil toko serta upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan izin serta menata dan menertibkan keberadaan mobil toko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis permasalahan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa lahan parkir di tepi jalan umum tidak boleh digunakan untuk berjualan bagi mobil toko dan Pemerintah Kota Bandung tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan utama untuk memberantas mobil toko. Namun pada faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik, mobil toko akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembentukkan sebuah regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung.Kata Kunci: Mobil Toko; Lahan Parkir; Regulasi;

IMPLEMENTASI IMP (IDENTITY MONITORING PROGRAM): UPAYA PENYELESAIAN MANAJEMEN KLAIM DALAM JAMINAN KESEHATAN Nur Qalbi. S; Andi Annisyah Tenri Sanna; Andi Alif Mustafa
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10468

AbstractIndonesia as a welfare state aims to realize public welfare. This underlies the development of social security by the Indonesian government, which one is through health insurance. In Practice, the goal of creating BPJS is not compatible with reality, provable by a wide variety of issues that are difficult to solve. One of them is the problem with the management of claims for the BPJS. As for the subject of this study is health insurance, specifically management claims. The study uses normative legal research methods to adopt a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Studies have shown that despite efforts by the government to address the problem, but those efforts didn’t work because of some inhibitory factors. Needed solutions to the formation and application of the IMP (Identity Monitoring Program) concept and it is integrated with Disduk Capil to BPJS. The concept of IMP’s implementation is expected to a minimized deficit on BPJS and solving gone of the causes problems is claim management. Keywords: Health Insurance; Identity Monitoring Program; Management of claims;AbstrakIndonesia sebagai Negara kesejahteraan (welfare state) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Hal ini mendasari dikembangkannya jaminan sosial oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui jaminan kesehatan. Pada praktiknya, cita pembentukan BPJS tidak sesuai dengan realita, dibuktikan dengan terdapatnya beragam permasalahan yang sulit untuk diatasi. Salah satunya adalah permasalahan dalam manajemen klaim BPJS. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah jaminan kesehatan, khususnya manajemen klaim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mewujudkan upaya penyelesaian masalah yang ada, namun upaya-upaya tersebut tidak berjalan efektif karena beberapa faktor penghambat. Diperlukan solusi berupa pembentukan dan penerapan konsep IMP (Identity Monitoring Program) yang terintegrasi dengan Disduk Capil dengan BPJS. Penerapan konsep IMP ini diharapkan dapat meminimalisir defisit pada BPJS Kesehatan dan menjadi solusi penyelesaian permasalahan manajemen klaim sebagai salah satu akar masalah dalam defisit BPJS. Kata Kunci: Identity Monitoring Program; Jaminan Kesehatan; Manajemen Klaim;

KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI REGULASI PERGARAMAN DI INDONESIA Sekar Drupadi Drupadi Muninggar; Dararida Fandra Mahira; Linda Suci Rahayu
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10469

AbstractIndonesia is geographically an island country with two-thirds of the sea size greater than the mainland. A lot of potentials is generated by having a vast sea area, one of which is to produce salt. However, it has not been balanced with the capacity capability and the fulfillment technology of salt production nationwide. Moreover, from the policy side of government that continues to open the policy of salt imports, it weakens the competitiveness of local salts and less side to Salt pond. It becomes ironic as well as evidence that there is imprecision in the national development strategy, especially the government's handling of salt that leads to the choice of salt import policy. Based on these problems it takes implementation that is a stage of the determination of public policy, namely the process of bringing to a result or can also result in completing and completing. To produce effective policies based on objectives and objectives, implementation of the policy needs to be examined from the concept of policy, formulation process, implementation system, target group data collection system, access policy facilitation, community participation and stakeholders, supervision to evaluation. The method in this research is to use normative juridical research using a descriptive analysis that aims to describe the various legal issues that exist so that the right solution is obtained. Therefore, authors are interested in researching the implementation of the concept of omnibus law as a synchronization effort in Indonesia regulation. Keywords: Omnibus Law; Salt; Synchronization; AbstrakIndonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Seiring perkembangan lingkungan yang strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Banyak potensi yang dihasilkan dengan memiliki wilayah laut yang luas, salah satunya yaitu untuk menghasilkan garam. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan kemampuan kapasitas dan teknologi pemenuhan produksi garam secara nasional. Apalagi dari sisi kebijakan pemerintah yang terus membuka kebijakan impor garam, semakin melemahkan daya saing garam lokal dan kurang berpihak pada petambak garam. Hal ini menjadi ironis sekaligus bukti bahwa terdapat ketidaktepatan atau kesalahan dalam strategi pembangunan nasional khususnya penanganan pemerintah dibidang tata kelola pergaraman yang berujung pada pilihan kebijakan impor garam. Berdasarkan problematika tersebut dibutuhkan implementasi yang merupakan tahapan dari penentuan kebijakan publik, yakni proses membawa ke suatu hasil atau bisa juga akibat melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai tujuan dan sasaran, maka implementasi kebijakan perlu dikaji mulai dari konsep kebijakan, proses perumusan, sistem pelaksanaan, sistem pendataan kelompok sasaran, akses fasilitasi kebijakan, partisipasi masyarakat dan stakeholders, pengawasan hingga evaluasi. Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian melalui implementasi konsep omnibus law sebagai upaya sinkronisasi regulasi pergaraman di Indonesia.Kata Kunci: Omnibus Law; Pergaraman; Sinkronisasi;

PENGUATAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG SEBAGAI WUJUD REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Imran K; Aswan sidrap; Wardiman Anugrah Pratama
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10470

AbstractTo find out the strengthening of the customary rights of ammatoa kajang through the protection of the existence of customary forests in national regulations and legislation and to find out the legal consequences of the decision Mahkamah Konstitusi Number 35/PUU-X/2012 on the existence of customary forests. Protection of customary forests in legislation cannot be separated from the recognition of the customary law community first. In the legislation has become a challenge for the existence of indigenous peoples, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 became the basis for the protection of the community the customary law stipulated in the Regional Regulations recognizing customary law communities, Pasal 67 Ayat 2 UU No. 41 About Forestry. With public awareness of the functions of forests, the Ammatoa customary law community will always maintain the forest sustainability. If not, they themselves will feel the consequences. There will be drought and crop failure, and will not be able to carry out other activities which are always explained by them "life will be destroyed" in the Pasang ri kajang a rule that still exists today. Through the Decision of the Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 by the Regional Government and related Institutions along with the DPRD in Bulukumba Regency and the Ammatoa customary law Society, jointly design the Regional Regulations for the Recognition of Customary Law Communities to protect the existence of Ammatoa indigenous peoples' rights including the customary forest.Keywords: Custo`mary rights; customary forests; customary law communities ammatoa kajang;AbstrakUntuk mengetahui penguatan hak-hak adat ammatoa kajang melalui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam peraturan dan perundangan nasional serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat. Dalam peraturan Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan eksistensi masyarakat hukum adatnya yang diatur di dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat, sebagaimana pasal 67 Ayat (2) UU No. 41 Tentang Kehutanan. Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestrian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka “kehidupan akan hancur” dalam Pasang ri kajang sebuah aturan yang sampai saat ini masih eksis. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat Ammatoa, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa termasuk hutan adatnya.Kata Kunci : Hak adat; Hutan adat; Masyarakat Hukum adat ammatoa kajang;

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NOMOR 16 (TARGET 16.6) Adesya Patulak; Hans Giovanny
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10471

AbstractSDGs has 17 goals and 169 targets that are global action plans to end poverty, decrease disparity and protect environment. One at UN’s working program in ensuring justice can be found in SDG’s 16th point which is “Peace, Justice, and Strong Institution”. This goal advocate peace, justice, and strong institution. In its implementation, Indonesia had support that goal by ensuring its citizen to obtain basic rights as written in Indonesia’s constitution to fulfill social welfare as the highest priority in making public policy. To fulfull that particular goal Indonesia form an Ombudsman. It has to be done based on consideration on current condition that is deemed to run its function, effectively, and comprehensive in giving effective and transparant. Because our problem is complex thus the savency need to be optimalized through Ombudsman reform.Keywords: Ombdusman Republik Indonesia; Optimally the Public Service; Sustainable Development Goals; AbstrakSDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu program kerja PBB dalam menjamin keadilan hukum di dunia terdapat pada poin ke-16 yaitu “Peace, Justice, and Strong Institutions”. Poin ke-16 ini mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dalam implementasinya, Indonesia sendiri sudah mendukung hal tersebut dengan menjamin warganya untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Untuk mengawal terselenggaranya pemenuhan kesejahteraan melalui pelayanan publik, Indonesia membentuk lembaga pengawas yaitu Ombudsman. Namun penulis merasa perlu pengoptimalan peran Ombudsman, sekaligus mendukung SDGs poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan lembaga demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dalam memberi pelayanan yang efektif, transparan, serta jauh dari tindakan maladministrasi. Karena persoalan yang dihadapai oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya harus lebih optimal melalui penguatan lembaga Ombudsman.Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Pengoptimalan Pelayanan Publik, Ombdusman Republik Indonesia

Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept Dararida Fandra Fandra Mahira; Emilda Yofita; Lisa Nur Azizah
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10472

AbstractIncreasingly massive Internet technology has become the basis for trading transactions and money-lending transactions online. Its existence is characterized by more trading electronics commerce (e-commerce) and the presence of fintech. On the other hand, the use of e-commerce and fintech also has a variety of problems that one of them related to user personal data. Often when a person commits a transaction or registration, he/she must submit certain personal data that is often misused. Therefore, the protection of consumer personal data becomes very important. On the other hand, Indonesia has a wide range of consumer protection institutions but it is not maximally caused by many people who feel confused with various functions of these institutions that are felt to have the same function, from that end many people do not report the Problematics encountered. Problems related to regulation also become the cause of the protection of consumers in Indonesia is not maximized. This is because the legislation regarding the protection of personal data of existing consumers is still not able to cope with the problems that exist. Therefore, the authors provide effective solutions with the concept of Consumer Protection System (CPS): online consumer personal Data protection system through the Collaboration Concept. The research method used is a type of normative juridical study, with the approach and Conceptual approach. The authors are based on online consumer protection problems in Indonesia and then visualized in the framework of thinking. This concept is expected to optimize consumer protection in Indonesia. Keywords: e-commerce; Fintech; Personal Data; Online consumer protection; AbstrakTeknologi internet yang semakin masif telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transaksi peminjaman uang secara online. Keberadaannya ditandai dengan semakin banyak perdagangan elektronik/electronic commerce (e-commerce) dan hadirnya fintech. Selain menyuguhkan kemudahan, disisi lain, penggunaan e-commerce dan fintech juga memiliki berbagai permasalahan yang salah satunya terkait data pribadi pengguna. Seringkali apabila seseorang melakukan transaksi atau pendaftaran, maka ia harus mengirimkan data-data pribadi tertentu yang seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi konsumen menjadi sangat penting. Disisi lain Indonesia memiliki berbagai macam lembaga perlindungan konsumen namun dirasa belum maksimal yang disebabkan banyak masyarakat yang merasa bingung dengan berbagai macam fungsi lembaga tersebut yang dirasa memiliki fungsi yang sama, dari hal tersebut yang akhirnya banyak masyarakat tidak melaporkan problematika yang dihadapi. Permasalahan terkait regulasi pun turut menjadi penyebab perlindungan terhadap konsumen di Indonesia belum maksimal. Hal ini disebabkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang sudah ada masih dirasa belum mampu mengatasi problematika yang ada. Oleh karena itu, para penulis memberikan solusi efektif dengan konsep Consumer Protection System (CPS): Optimalisasi Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring melalui Collaboration Concept dalam Mengahadapi Revolusi Industri 4.0. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Penulis kaji berdasarkan pada problematika perlindungan konsumen daring di Indonesia dan kemudian divisualisasikan dalam kerangka berpikir. Dengan konsep tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kata Kunci: Data Pribadi; E-commerce; Fintech; Perlindungan Konsumen Daring;

TAX TREATY DENGAN ASAS SOURCE JURISDICTION SEBAGAI BENTUK LEGALISASI DWIKEWARGANEGARAAN DI INDONESIA: STUDI KASUS TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT) Putrida Sihombing Sihombing
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10473

AbstractThis article aim to explain goverment right to regulate income tax, explicitly those who use Indonesia as their market of e-commerce as a development of technological. This paper will answer at least two main questions as a focus. First, what is the juridical right of goverment to impose a tax on e-commerce sellers who use Indonesia as a market. Second, what are the implications of the tax treaty used by Indonesia and United State for the status of their citizens.This article uses two research methods namely juridical normative and legal comparison as a means of answering problem identification. This article aim to explained how application of dual citizenship in Indonesia is a necessity. This is based on the reality of the pace of global development is also based on the spirit of the constitution that protects the whole of Indonesia's blood spills, including Indonesian citizens who are abroad. International Relations which is increasingly being carried out by Indonesia is no longer a form of fear to legalize the concept of dualism. Even with the use of tax treaty, one of which provides obligations for Indonesian citizens outside Indonesia to continue to provide taxes on transactions in Indonesia that have long been used. This is the first step for Indonesia to later recognize dual citizenship.Keywords: Dual citizenship; e-commerce; implication; AbstrakArtikel ini akan menjawab bagaimana hak negara dalam mengatur pajak penghasilan bagi mereka yang menggunakan Indonesia sebagai pasar mereka dalam perkembangan e-commerce sebagai keniscayaan teknologi. Tulisan ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai fokus. Pertama, secara yuridis apa hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual e-commerce yang menggunakan Indonesia sebagai pasar. Kedua, bagaimana implikasi tax treaty yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika terhadap status warga negara masing-masing. Artikel ini menggunakan dua metode penelitian yakni yuridis normatif dan perbandungan hukum sebagai sarana menjawab identifikasi permasalahan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan dwikewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenal tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hubungan Internasional yang semakin laju dilakukan oleh Indonesia bukanlah lagi sebagai bentuk ketakutan untuk melegalkan konsep dwikewargangeraan. Bahkan dengan penggunaan tax treaty salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk kemudian mengakui dwikewarganegaraan.Kata kunci: Dwi Kewarganegaraan; Ecommerce; Implikasi;

PENERAPAN KYPSO DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM Nurul Insi Syahruddin; Andriansyah Rahman; Adjie Jalu Prasetyo
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10474

AbstractThe welfare state is an idea that describes the role of the state to ensure the welfare of its people. But nowadays, the practice of welfare state in public services still face various problems. The rise of the practice of maladministration conducted by the state civil apparatus as a service executor is one of the problems that complicate the realization of quality public services. Thus, the New Public Service paradigm needs to be applied to answer the problem. This paradigm places people as citizens. In this research, the authors use normative juridical method with legislation approach, case approach and conceptual approach to find the right solution. In the end with the utilization of the Industrial Revolution 4.0 was formed a system of Know Your Public Service Officer (KYPSO). This system is expected to improve the quality of public services the most specialized public service in Department of Population and Civil Registration.Keywords: Department of Population and Civil Registration; Know Your Public Service Officer (KYPSO); Welfare State; New Public Service; AbstrakNegara Kesejahteraan merupakan gagasan yang menggambarkan peran negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun saat ini, penerapan negara kesejahteraan dalam bidang pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan. Maraknya praktek maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana pelayanan merupakan salah satu masalah yang mempersulit terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Maka, Paradigma New Public Service perlu diterapkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep untuk menemukan solusi yang tepat. Pada akhirnya dengan pemanfaatan revolusi industri 4.0 dibentuk sebuah sistem Know Your Public Service Officer (KYPSO). Sistem ini merupakan sistem digital yang difokuskan pada peningkatan peran masyarakat dalam memantau pelaksana pelayanan publik. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik terkhusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Kata Kunci: New Public Service; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Know Your Public Service Officer (KYPSO); Negara Kesejahteraan

RESTRUKTURISASI KEWENANGAN BPOM DAN SISTEM KOOPERATIF PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE Siti Ajeng Putriana; Aura Nur Maulida; Reza Matulatan
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10475

AbstractThe abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a The growing technological advance continues to support systems of trades. Today independent businesspeople are creatively promoting products offered to the public through social media, with help, of course influencer. The fact is that there have been damaging cases in which customers have used consumer products for their products, the lure of giving the desired results, only to damage the consumer's skin. Among the reasons for this lack of cosmetic control in terms of its composition and flow flow online. Further, the illegal cosmetics circulating clearly conflict with the safety and safety of the consumer principles governed by the 1999 statute number 8 on consumer protection. In view of the need for a restructuring of the BPF management of illegal cosmetics, BPOM and other aspects of cosmetic management are done by BPOM and the management and implementation of systems and cooperative roles in the online anti-cosmetic management. The study uses the normative method by using a constitutional approach and a case approach. For this issue, the authors have concluded: first, they need to have an improved architecture structure of illegal cosmetics. Second, the collaboration implementation between minister-related illicit cosmetics online. Third, a cooperative system is required of all parties related to illegal delivery of cosmetics online.Keywords: Influencer; Online; Illegal Cosmetics; BPOM; Department; AbstrakPerkembangan teknologi yang semakin pesat terus mendukung sistem jual beli. Saat ini para pebisnis mandiri dengan kreativitasnya mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat melalui media sosial, tentu dengan bantuan influencer. Tidak sedikit masyarakat tertarik untuk membeli produk kosmetik yang dipromosikan oleh influencer yang digemari. Berdasarkan fakta yang terjadi, terdapat kasus-kasus yang merugikan pembeli setelah menggunakan produk kosmetik yang dibeli, iming-iming memberikan hasil yang diidamkan, justru kosmetik tersebut merusak kulit konsumen. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan kosmetik dari segi komposisi serta alur peredarannya secara online. Lebih lanjut, kosmetik ilegal yang beredar jelas bertentangan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga diperlukan restrukturisasi kewenangan BPOM atas penanggulangan kosmetik ilegal mengingat pengawasan dari segi komposisi atau bahan kosmetik dilakukan oleh BPOM dan penataan serta pelaksanaan sistem dan peran kooperatif dalam penanggulangan kosmetik ilegal secara online. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan: Pertama, perlu dilakukan penataan struktur BPOM terhadap kosmetik ilegal. Kedua, implementasi kolaborasi antara kementerian yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal secara online. Ketiga, diperlukan sistem kooperatif terhadap seluruh pihak yang terkait dengan peredaran kosmetik ilegal secara online.Kata Kunci: Influencer; Online; Kosmetik Ilegal; BPOM; Kementerian;

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fitrah Marinda

Contact Email jurnal.legislatif@gmail.com

Phone +6281256860522

Journal Mail Official jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA