Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) di Kota Bandung Debby Indriyani; Zainal Muttaqin; R. Adi Nurzaman
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

AbstractThis research discusses legal issues related to the development of innovation in the transportation sector, which is referred to as "certain vehicles using an electric motor drive" as regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study focuses on the use of otopet with the background of the emergence of services. rental of otopet owned by company Grab called GrabWheels and also the use of otopet that are privately owned by the people of Bandung. The use of otopet is one of the problems of special concern for the Bandung City Government because there is no technical regulation that regulates the use of otopet, causing problems related to licensing for use of otopets that can disrupt public order and public interest in traffic. This study aims to analyze the legality of the use of otopet in Bandung City and to review legally the provisions of the lane for use of otopet that have been regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. This study uses a normative juridical approach, which is a legal research approach carried out by examining library data or secondary data as the main research material and seeing how it is implemented in practice. The results of this study explain that the use of otopet in Bandung's road traffic space needs to be accompanied by supervision. from the Bandung City Government, because in practice there were violations that were not in accordance with the prevailing laws and regulations. The provisions of the lane for the use of otopet that have not been established by the Bandung City Government create legal uncertainty, because the ministerial regulations that have been mentioned are only as a legal umbrella and have also been mandated by each region to form technical arrangements for the use of otopet. The formation of a special regulation is one solution to the problem of permitting the use of otopet in Bandung.AbstrakPenelitian ini membahas tentang isu hukum terkait adanya perkembangan inovasi di bidang transportasi yang disebut dengan istilah “kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik” yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini berfokus terhadap penggunaan otopet yang di latar belakangi dengan adanya kemunculan jasa penyewaan otopet milik perusahaan Grab yang bernama GrabWheels dan juga penggunaan otopet yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat Kota Bandung. Penggunaan otopet ini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung dikarenakan belum adanya pengaturan teknis yang mengatur mengenai penggunaan otopet, sehingga menimbulkan permasalahan terkait perizinan penggunaan otopet yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum masyarakat dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penggunaan otopet di Kota Bandung serta meninjau secara hukum terkait ketentuan lajur penggunaan otopet yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan otopet di ruang lalu lintas jalan Kota Bandung perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari Pemerintah Kota Bandung, karena pada praktiknya terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lajur penggunaan otopet yang belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk membentuk pengaturan teknis penggunaan otopet. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan otopet di Kota Bandung.

KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA R. Adi Nurzaman; Santi Hapsari Dewi Adikancana; Gebby Seskia Veronica
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.620

ABSTRAK Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir. ABSTRACT Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.

Sosialisasi Penerapan Aturan MENGENAI Penguasaan Garasi bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di KeLURAHAN TURANGGA, KEcamatan Lengkong, Kota Bandung Santi Hapsari Dewi Adikancana; Abi Ma'ruf Radjab; Adi Nurzaman; Gebby Seskia Veronica; Nefi Friyanti
Dharmakarya Vol 9, No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i1.19493

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi daerah yang padat. Kondisi padat penduduk ini berpengaruh pada kelancaran tranportasi di Kota Bandung. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan, yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan dan lahan parkir sehingga menjadi penyebab kemacetan. Kelurahan Turangga merupakan salah satu daerah di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang sering mengalami kemacetan karena parkir liar yang dilakukan oleh kendaraan yang tidak parkir pada tempat yang semestinya. Melihat kondisi tersebut, Kelurahan Turangga membutuhkan ketentuan pembatasan kendaraan guna mengatasi kemacetan, yang diwujudkan melalui kewajiban memilki/menguasai garasi seperti yang telah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta berdaarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti bermaksud mempelajari lebih lanjut terkait kemungkinan diberlakukannya ketentuan kepemilikan dan penguasaan garasi di Kelurahan Turangga sebagai solusi kemacetan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melakukan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA KNALPOT NON-STANDAR DI JALAN RAYA Adi Nurzaman
Dharmakarya Vol 9, No 1 (2020): Maret, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i1.19687

Kendaraan sepeda motor sangat sering digunakan oleh masyarakat karena fleksibilitasnya sehingga dapat membantu aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak inovasi-inovasi yang muncul untuk memberikan rasa nyaman dalam berkendara. Hal ini menyebabkan berbagai variasi spesifikasi komponen, diantaranya adalah variasi knalpot motor. Variasi knalpot motor seringkali disalahgunakan oleh pengguna dimana knalpot yang digunakan menimbulkan suara yang bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru mengatur batas maksimum kebisingan kendaraan bermotor. Dalam Pelaksanaan penegakan hukum masih kurang efektif dikarenakan penegak hukum tidak membawa alat suara di lapangan sehingga penetapan pelanggaran hanya berdasarkan intuisi penegak hukum. Banyaknya pelanggar juga akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tingkat kebisingan yang diperbolehkan oleh penegak hukum.

Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya Surya Mukti Pratama; Adrian E. Rompis; R. Adi Nurzaman
Jurnal Risalah Hukum Volume 17, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v17i1.516

For the first time, the President's Letter in the formation of law was sued by the Administrative Court. This study is intended to determine the authority of the Administrative Court in examining the President's Letter on the Job Creation Bill. The research method uses a normative juridical method using a law approach and a case approach. Based on the results of the research, it is known that the Administrative Court lacks absolute authority to investigate the Presidential Letter on the Job Creation Bill because the Presidential Letter does not meet the requirements specified in the law to qualify as the object of the TUN dispute, namely the state administrative decision (KTUN)/Beschikking. It can also be seen, that even if the decision of the Administrative Court or the court of appeal and cassation within the framework of Judicial Activism accepts and grants the lawsuit of the President's Letter regarding the Job Creation Bill, the decision cannot have direct implications for the invalidity of the validity/legitimacy of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation because the cancellation of the validity/legitimacy of a law is not under the authority of the Administrative Court, the PT-TUN includes the Supreme Court, but the authority of the Constitutional Court through material and formal examinations. The Job Creaton Act is still regarded as legal and binding if the Constitutional Court does not invalidate it. Keywords: Administratif Court; authority; examine; presidential letter.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LAHAN PARKIR JALAN UMUM KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT USAHA MOBIL TOKO Fakhri Husni Fuadi Husni Fuadi1; Abi Ma’ruf Radjab; R. Adi Nurzaman Nurzaman
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10467

AbstractThe existence of Car Shop in Bandung City has became a trouble that has a main concern for The Bandung City Government. The absence of the special regulation of Car Shop Operational causes problems related to licensing, arrangement and development. Not only taking a roadside, at some places in Bandung City, sar shop businessmen often to use parking lots at the edge of public highways to open their shanties, as seen on Teuku Umar Street, Bandung City. Therefore the purpose of this Thesis is to know the legality of the use of parking lots at the edge of public highways as a place of selling for a car shop businessesmen and the efforts of Bandung City Government in granting permits, orginizing and controlling the existence of car shops. This thesis was carried out using the theory of legal certainty as a problem analysis. On this thesis, it was concluded that parking lots at the edge of public highways is prohibited selling for The Car Shop businessmen and Bandung City government doesn’t tolerate the existence of Car Shop. Order and business capital are the main reasons for eradicating Car Shops. But in fact their existence also has a positive impact. If properly built, car shops will have a positive impact on society and the Government. The formation of a special regulation is one solution to overcome the problem of operational car shops in the city of Bandung.Keywords : Car Shop; Parking Lots; Regulation; AbstrakKeberadaan mobil toko di Kota Bandung kini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai operasional mobil toko menimbulkan permasalahan terkait perizinan, penataan, dan pembinaannya. Tidak hanya menggunakan sebagian badan jalan, di beberapa titik Kota Bandung, para pelaku usaha mobil toko pun kerap menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum untuk membuka lapaknya, seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar, Kota Bandung. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha mobil toko serta upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan izin serta menata dan menertibkan keberadaan mobil toko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis permasalahan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa lahan parkir di tepi jalan umum tidak boleh digunakan untuk berjualan bagi mobil toko dan Pemerintah Kota Bandung tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan utama untuk memberantas mobil toko. Namun pada faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik, mobil toko akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembentukkan sebuah regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung.Kata Kunci: Mobil Toko; Lahan Parkir; Regulasi;

RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021 Hillary Abigail Praise; Adrian E. Rompis; R. Adi Nurzaman
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.807

The purpose of this paper is that the author tries to explain the birth of the concept of risk-based licensing (RBA) in Indonesia which is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021. The author elaborates on the transformation of the concept of risk-based approach license and its role in replacing the previous licensing concept. The author also analyzes this policy more deeply through the ROCCIPI Method to find weaknesses and provide recommendations. Licensing in Indonesia so far still has many weaknesses, including regulations that are not yet harmonious, the difficulty of licensing bureaucracy, and low investment realization. With this, the government carried out deregulation and debureaucratization to give birth to licensing reform in Indonesia. The government introduced a new licensing concept called the Risk-Based Approach or RBA which changed the licensed-based concept to risk-based. Based on the scope of research, in writing this manuscript, the author uses a normative juridical research method. The conclusion that comes from this paper is that the RBA is a bold step taken by the government, and so far it has had a good impact in terms of accelerating the issuance of permits. On the other hand, there are still many components that need to be maximally improved by the government such as the readiness of the OSS RBA system, readiness of human resources, and also improving the quality of public services so that licensing reform in Indonesia is not just an idea but can be fully realized through this regulation.

Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya Surya Mukti Pratama; Adrian E. Rompis; R. Adi Nurzaman
Jurnal Risalah Hukum Volume 17, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v17i1.516

For the first time, the President's Letter in the formation of law was sued by the Administrative Court. This study is intended to determine the authority of the Administrative Court in examining the President's Letter on the Job Creation Bill. The research method uses a normative juridical method using a law approach and a case approach. Based on the results of the research, it is known that the Administrative Court lacks absolute authority to investigate the Presidential Letter on the Job Creation Bill because the Presidential Letter does not meet the requirements specified in the law to qualify as the object of the TUN dispute, namely the state administrative decision (KTUN)/Beschikking. It can also be seen, that even if the decision of the Administrative Court or the court of appeal and cassation within the framework of Judicial Activism accepts and grants the lawsuit of the President's Letter regarding the Job Creation Bill, the decision cannot have direct implications for the invalidity of the validity/legitimacy of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation because the cancellation of the validity/legitimacy of a law is not under the authority of the Administrative Court, the PT-TUN includes the Supreme Court, but the authority of the Constitutional Court through material and formal examinations. The Job Creaton Act is still regarded as legal and binding if the Constitutional Court does not invalidate it. Keywords: Administratif Court; authority; examine; presidential letter.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search