cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "VOLUME 3 NOMOR 2 2020" : 13 Documents clear
Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19 Iin Karita Sakharina
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10476

Abstract

AbstractIt is a fundamental right that governments must fulfill their basic human rights without exception. Fulfilling food rights during the covid-19 pandemic is part of the state's civil rights obligation. The state should ensure the current time of the pandemic that no society will be hungry, nor will it be able to meet its basic needs for food rights, so that measures and policies are required to satisfy the country's food at this time of the pandemic, if the country fails, then that would be a human rights violation. The paper aims to see efforts made by countries in the implementation of countries' obligation to food rights.Keywords: Food Rights; Human Rights; The Civil Rights Obligation; AbstrakHak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara. Negara harus memastikan di masa pandemi yang juga melanda ini tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan sehingga diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil Negara untuk pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi ini, jika Negara gagal maka itu berarti dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Tulisan ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Negara dalam implementasi kewajiban Negara terhadap hak atas pangan.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Atas pangan; Kewajiban HAM Negara;
ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Muh Hasrul
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10477

Abstract

AbstractIn order to attempt reduction made the implementation of health quarantine as stipulated in Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease in 2019 (Covid-19) in Indonesia is increasing and expanding cross-region and cross-country accompanied by the number of cases and/or the number of deaths. The increase in the impact on aspects of political, economic, social, cultural, defense and security, as well as the welfare of the people in Indonesia, so that the necessary acceleration of the handling of the Covid-19 in the form of restrictive measures Large-Scale Social in order to suppress the spread of Covid-19 more widespread. Such measures include restrictions on the activities of certain residents in a region suspected of being infected Covid-19 including restrictions on the movement of people and/or goods to one province or specific districts and cities to prevent the spread of Covid-19.This paper aims to examine and discuss the legal aspects related to the Restrictions Large-scale Social (PSBB).Keywords: Legal Aspects; Covid-19; PSBB; AbstrakDalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB).Kata Kunci: Aspek Hukum; Covid-19; PSBB;
PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS) Ririn Aswandi; Purti Rofifah Nabilah Muchin; Muhammad Sultan
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.14321

Abstract

Abstract The presence of cybercrime has been a threat to human life, making it difficult for governments to keep up with computer technology, particularly the internet. This is the result of rapid developments in information technology, so each development essentially has both a positive and negative impact. One negative effect is the misuse of data and personal information. The human world’s weaknesses are not notwithstanding the lack of regulation or no regulation on cybersecurity and personal data protection, resulting in confusion among members of society. Therefore, a system that addresses this problem requires, the Indonesian Data Protection System (IPDS) I a system that guarantees and provides personal data and information management security/ it aims to know how to manage personal information data in Indonesia today, and to learn how formulations for data management and personal information via Indonesian Data Protection System (IPDS) as a cyber surveillance and data protection effort, the study adopted a normative juridical method with the State Approach. To this issue, the authors concluded, first, that it would require a rule relating to cybercrime as well as protection data and personal information in Indonesia. Second, there is a system that will address the problem of cybercrime especially in the field of data management and personal information of the Indonesian Data Protection System (IPDS). Keywords: Indonesian Data Protection System (IPDS); Cyber Crime; Personal Information and Data Protection; Abstrak Adanya Kejahatan Siber (cybercrime) telah menjadi ancaman diberbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Kelemahan dunia siber tidak terlepas dari kurangnya pengaturan atau belum adanya regulasi mengenai kemanan siber dan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kerancauan ditengah-tengah anggota masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi masalah tersebut, sistem Indonesia Data Protection System (IDPS) adalah sebuah sistem yang menjamin serta memberikan keamanan pengelolaan data dan informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Problematika Pengelolaan data informasi pribadi di Indonesia saat ini, dan untuk mengetahui bagaimana formulasi pengelolaan data dan informasi pribadi melalui Indonesian Data Protection System (IDPS) Sebagai Upaya Cyber Surveillance and Data Protection. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan, Pertama, dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Kedua, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan kejahatan dunia maya khususnya dibidang pengelolaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesian Data Protection System (IDPS). Kata Kunci: Indonesian Data Protection System; Kejahatan Sibern (Cybercrime); Perlindungan Data dan Informasi Pribadi;

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue