cover
Contact Name
Mulyanto
Contact Email
jolsic@mail.uns.ac.id
Phone
+6281329046451
Journal Mail Official
jolsic@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret The 3rd Building - Law and Society Department Ir. Sutami Road Number 36A, Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization
ISSN : -     EISSN : 27762173     DOI : https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52836
Core Subject : Religion, Social,
The scope of the articles published in JoLSIC deal with a broad range of topics in the fields of law in general, but the main focus are in the Customary Law and Islamic Law provisions. The purpose of this journal is to promote research and studies on the topic of Islamic Law and Customary Law. JoLSIC provides a forum for academic researchers including students, as well as for practitioners of open legal publishing. Central topics of concern included, but not limited to a) Integration of Customary Law and Islamic Law b) Development of Islamic Law and Customaty Law c) Existance of Customary Law d) Islamic Economy Law Influnce e) Legal Pluralism f) Technical Challenges Faced in Corporating Islamic Law and Customary Law The Editorial Board invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1: April 2020" : 5 Documents clear
Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan Herlambang Bagus Purnomo
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 8, No 1: April 2020
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v8i1.48703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Trengguno Wetan dan implementasi keadilan restoratif dalam mekanisme penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Trengguno Wetan dalam menyelesaikan perkara perzinahan adalah melalui mekanisme musyawarah dengan mendatangkan para pihak yang melakukan perzinahan dan ditengahi oleh kepala padukuhan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa musyawarah penyelesaian perkara perzinahan tersebut sangat relevan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dapat dibuktikan bahwa musyawarah tersebut sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam satu forum yang sama supaya terjadi dialog untuk mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan dan bersifat restoratif.
Implementasi Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Kartika Cahyaningtyas
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 8, No 1: April 2020
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v8i1.48700

Abstract

Kondisi Hukum Islam dalam hukum nasional saat ini telah merasuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat utamanya dalam aspek ekonomi perbankan. Perbankan di Indonesia saat ini sudah berkembang dengan sistem perbankan berbasis syariah. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim dalam kegiatan perbankan yang tidak melanggar aturan dalam agama Islam, yaitu riba. Segala kegiatan perbankan mulai dari pelayanan, bentuk transaksai, hubungan bisnis, pengawasan serta produk perbankan, tidak lepas dari prinsip syariah. Namun, kondisi saat ini minat masyarakat untuk beralih menjadi nasabah bank syariah masih kurang. Salah satu penyebabnya produk perbankan syariah belum mampu berinovasi sehingga produk yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Insani (SDI) baik dari segi inovasi produk dan pengawasan serta regulasi yang secara spesifik .Sehingga, diperlukan suatu konsep mekanisme yang mampu mengawasi produk perbankan syariah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tetap dalam prinsip syariah melalui konsep Monitoring Mechanism of Syariah Product Innovation
Konsep Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara Syariah Surakarta Rizky Fadlurrahman
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 8, No 1: April 2020
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v8i1.48701

Abstract

Penulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai konsep jual beli Murabahah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada perbankan syariah khususnya pada BTN Syariah Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep akad murabahah dalam kredit pemilikan rumah pada perbankan syariah masih terdapat unsur riba didalamnya. Karena pada saat terjadi akad antara nasabah dan pihak perbankan status rumah sebagai objek akad masih tidak jelas karena pihak perbankan belum menerima barang secara nyata. Selian itu dengan adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran dan adanya restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran yang telah ditetapkan, dalam hal ini menjadikan harga yang lebih tinggi sehingga menjadikan ketidakjelasan harga sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Selain itu tidak menanggungnya risiko kerugian dari pihak perbankan menjadikan pihak perbankan hanya ingin meraih keuntungan saja tanpa ada risiko kerugian.
Penyelenggaraan Usaha Syariah Hotel Solo Sebelum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Shintya Yulfa Septiningrum
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 8, No 1: April 2020
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v8i1.48702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan konsep syariah di Syariah Hotel Solo sebelum adanya penetapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Syariah Hotel Solo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak Syariah Hotel Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan konsep syariah di Syariah Hotel Solo sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah karena sudah memenuhi kriteria mutlak dan tidak mutlak yang berada di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal dan sertifikat halal-2
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia Junaidi Junaidi
Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol 8, No 1: April 2020
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jolsic.v8i1.48698

Abstract

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang juga diberi hak asasi ketika ia diciptakan. Oleh karena itu anak harus dilindungi agar tumbuh dan berkembang dengan baik karena pada waktu tersebut anak merupakan manusia yang lemah yang sangat rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasinya. Terkait hal tersebut perlu diteliti perlindungan hukum terhadap hak anak dan problematika perlindungan hak anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data-data sekunder. Hasil penelitian ini adalah pemerintah telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dengan banyaknya aturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap hak anak menghadapi banyak problematika yang muncul diantaranya dari faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5