cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
educoretax.jurnalku@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
educoretax.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Educoretax
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28088271     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2022)" : 6 Documents clear
Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Luar Negeri Pada Indonesia Investement Authority Kurniawan, Vania Rani Anissa; Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.122

Abstract

Economic growth requires adequate investment both domestic and overseas. Incoming investment must be managed properly and with the principle of prudence. The Indonesia Investment Authority (INA) is established to manage investments owned by the State to be more efficient and sustainable. The purpose of this study is to analyze how the tax treatment of foreign income obtained by the Indonesia Investment Authority is. This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with government official. The results of the study indicate that there is no different treatment from the perspective of taxation provisions on income earned by the Indonesia Investment Authority. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang memadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk harus dikelola dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) hadir untuk mengelola investasi yang dimiliki Negara agar lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan luar negeri yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dari perspektif ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi.
Hambatan Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing Melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) Di Indonesia Ilham, Muhammad; Widiastuti, Budiasih
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa koreksi Transfer Pricing (TP) melalui MAP di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dalam rangka mengamati fenomena yang terjadi pada praktik penyelesaian MAP. Data yang digunakan yaitu, data primer berupa hasil wawancara terstruktur dan data sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa koreksi TP melalui MAP di Indonesia secara umum terbagi atas hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar DJP. Hambatan internal terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan (Budget), dan Teknologi Informasi (TI). Sedangkan hambatan eksternal terdiri atas hambatan dari negara mitra, hambatan komunikasi atau bahasa, hambatan dari Wajib Pajak (WP), dan hambatan dari regulasi.
Tax Potency On Peer To Peer Lending Business Aribowo, Irwan; Kuntonegoro, Hariomurti Tri; Rofi’ah, Laily; Suryono, Agus; Muluk, Khairul; Wijaya, Andy Fefta
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.130

Abstract

In 2019, the transaction value of digital economy has reached $ 40 billion with a projected growth of 49% per year. One of the fast growing digital economy in Indonesia is Peer to Peer Lending (P2P Lending) fintech. The Directorate General of Taxes (DGT) as tax authority must be careful in taking the advantage of opportunities to optimize tax revenue. This study describes the exploration of tax potency in P2P lending business carried out by tax officers. The focus of this research is to find out the taxation aspects of the P2P lending business, to find out how to extract potencies carried out by the tax authorities, and to find out the obstacles in extracting tax potency in the field. The analysis used in this study is qualitative methods. The results indicate that extracting tax potency in this business is still not optimal. Factors that become obstacles in exploring the potency are the limited access to financial data of taxpayers, the absence of specific tax rules regulating the P2P lending business, and the lack of cooperation between interrelated agencies.
Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19 Rahman, Arifin Nur Anggi; Firdausa, Ayodhya Agti; Efhaes, Ma'ruf
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap kebijakan perpajakan daerah serta menganalisis implikasi atas intervensi tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perannya dalam upaya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai literatur, laporan, hasil konferensi, artikel, dan berbagai jenis tulisan lainnya yang mengandung nilai ilmiah sebagai sumber data. Penulis juga telah mengkaji dan menghimpun informasi dan data dari hukum positif terkait perpajakan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas usaha yang kondusif serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Sementara itu, adanya intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah mampu berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi berimplikasi terhadap penurunan PAD. Untuk mengantisipasi gejolak tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah aglomerasi industri.
Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh Fajri, Luqman; Malo, Muhamad Wildan Candra; Putra, Naufal Rafif Kusuma; Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.155

Abstract

This article aims to determine the position and rank of prior rights of tax payables, banks, and wages payable when the company goes bankrupt. Taxes payable are taxes that must be paid including administrative sanctions. The state has pre-emptive rights in relation to tax debts as stated in Article 21 of the KUP Law. Therefore, the state's position regarding tax debt is the preferred creditor. Banks are classified as separatist creditors if the bank holds collateral rights for the property in the form of mortgage rights. Separatist creditors have executable guarantees for debtors' debts. Separatist creditors are given the right to take their own execution of the collateral obtained within two months after the bankruptcy as stated in Article 178 paragraph (1) of the PKPU Bankruptcy Law. Wages are labor rights that are received and expressed in the form of money as an imbalance from the employer of the agreement or agreement. Payment of labor wages has the most priority and priority compared to other creditors, including separatist and state creditors. This is based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 and Law No. 10 of 2020 concerning Job Creation. The legal material analysis technique used in this article is deductive reasoning in which data is collected first and then analyzed qualitatively. The results of this study show that salary debt is ranked first for repayment when the company goes bankrupt, then separatist creditors or banks, and the last is tax debt. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peringkat hak mendahulu dari utang pajak, bank, dan utang upah buruh ketika perusahaan pailit. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasinya. Negara mempunyai hak mendahulu terkait dengan utang pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 UU KUP. Oleh karena itu, kedudukan negara terkait utang pajak merupakan kreditur preferen.  Bank termasuk kreditur separatis apabila bank memegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan. Kreditur separatis memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur. Kreditur separatis diberi hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan PKPU. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja perjanjian atau kesepakatan. Pembayaran utang upah buruh memiliki kedudukan yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kreditur lain, termasuk kreditur separatis dan Negara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penalaran deduksi yang mana data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan utang upah buruh menduduki peringkat pertama untuk didahulukan pelunasannya ketika perusahaan pailit, baru kemudian kreditur separatis atau bank, dan yang terakhir adalah utang pajak.
Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Book Tax Difference Dan Penghindaran Pajak Firaz, Ramiz; Benedictus, Suryagus; Firmansyah, Amrie
Educoretax Vol 2 No 1 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.159

Abstract

This study aims to review the impact of PSAK 73 on retail companies in Indonesia. The impact of the application of PSAK 73 in this study includes the company's financial ratios, book-tax difference and tax avoidance. This study employs a qualitative approach with content analysis. The data and information are sourced from the audited financial statements of the 2019 and 2020 retail sub-sector companies. The data was obtained from the Indonesian Stock Exchange website. Based on data availability, the sample to be used in this study consisted of 10 companies. The results show that the implementation of PSAK 73 impacts increasing asset and liability accounts which causes an increase in the ratio of debt to equity and debt to assets. This increase can increase the cost of capital borne by the company. In addition, increasing changes in the debt-to-equity ratio need to be a concern for several companies approaching the limits set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study shows that companies need to mitigate the risks associated with implementing the newly enacted financial accounting standards. In addition, this study shows that the Indonesian Institute of Accountants needs to consider the risks borne by companies related to the application of financial accounting standards in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak dari penerapan PSAK 73 pada perusahaan ritel di Indonesia. Dampak penerapan PSAK 73 dalam penelitian ini meliputi rasio keuangan perusahaan, book-tax difference dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Data dan informasi bersumber dari laporan keuangan perusahaan sub sektor ritel tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit. Data diperoleh dari laman web bursa efek indonesia. Berdasarkan ketersediaan data, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Selain itu, peningkatan perubahan rasio utang terhadap ekuitas perlu menjadi perhatian bagi beberapa perusahaan yang mendekati batasan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memitigasi risiko terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang baru diberlakukan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia perlu mempertimbangkan risiko yang ditanggung perusahaan terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 9 (2025) Vol 5 No 8 (2025) Vol 5 No 7 (2025) Vol 5 No 6 (2025) Vol 5 No 5 (2025) Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 12 (2024) Vol 4 No 11 (2024) Vol 4 No 10 (2024) Vol 4 No 9 (2024) Vol 4 No 8 (2024) Vol 4 No 7 (2024) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 4 (2023) Vol 3 No 3 (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 4 (2022) Vol 2 No 3 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 3 (2021): September 2021 Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 More Issue