cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
educoretax.jurnalku@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
educoretax.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Educoretax
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28088271     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2022)" : 5 Documents clear
Implementasi Penagihan Utang Pajak Terhadap Barang Yang Dikecualikan Dari Lelang Dengan Pemblokiran Rekening Dimas, Dimas; Putri, Disya Angger Wening; Simanjuntak, Endang Natania; Irawan, Ferry
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.154

Abstract

Taxes have a very vital role in financing national development. Taxes are the largest source of state revenue. Blocking is one of the tax collection actions carried out as an effort to collect tax receivables. However, in its implementation, there are obstacles regarding the differences in policies and understanding between taxation and banking regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax collection by blocking and its compliance with taxation and banking regulations. This qualitative study uses library research methods and interviews. The data will be explained by descriptive analysis methods. Based on data analysis, it can be concluded that blocking the taxpayer's account is the most effective action in collecting tax receivables. Blocking taxpayer accounts does not violate customer privacy because banks do not block unilaterally and are carried out according to applicable procedures. Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi pemasukan Negara yang terbesar. Pemblokiran menjadi salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk menagih piutang pajak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala mengenai perbedaan kebijakan dan pemahaman antara perpajakan dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan pemblokiran dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan dan perbankan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dijelaskan dengan metode deskriptif dan analisis. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak merupakan tindakan yang paling efektif dalam penagihan utang pajak. Pemblokiran rekening wajib pajak tidak melanggar privasi nasabah karena bank tidak melakukan pemblokiran secara sepihak dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Anggraeny, Windy; Farida, Ai Siti; Alia, Siti
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.
Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan Abdi Pratama Putra Darhani; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.221

Abstract

Saat ini pemberian jasa kesenian dan hiburan dalam bentuk digital semakin berkembang, terutama pada platform YouTube oleh para content creator. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah transasksi yang ada dalam kegiatan dan pemberian jasa dan hiburan oleh content creator Indonesia memiliki aspek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa kesenian dan hiburan, bagaimana penerapan perpajakannya, bagaimana dampak penerapannya kepada negara, serta apa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapannya. Dalam penulisan penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif dengan narasumber dari akademisi, Direktorat Jenderal Perpajakan, serta digital media analyst. Hasil penelitian menunjukkan dengan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur ulang objek non jasa kena pajak khususnya pada jasa kesenian dan hiburan menjadikan hiburan dalam bentuk digital dapat dikategorikan sebagai objek PPN, salah satunya ialah konten digital yang diberikan oleh content creator YouTube. Hingga saat ini Google Asia Pacific Pte. Ltd belum memiliki kehadiran fisik di Indonesia oleh karena itu mekanisme pemungutan PPN yang dapat diterapkan ialah mekanisme umum terkait ekspor jasa kena pajak atau Reverse Charge Mechanism. Menimbang sulitnya penentuan kategori jasa yang diberikan, dalam penelitian ditemukan bahwa metode Reverse Charge Mechanism lebih aplikatif dibanding mekanisme umum. Dengan penerapan PPN ini akan membuka peluang intensifikasi PPh didalam perpajakan content creator di Indonesia namun penerapannya pula akan menemukan berbagai tantangan seperti masih perlunya kategorisasi yang jelas agar tidak terjadi pergesakan di lapangan.  Currently, the provision of arts and entertainment services in digital form is growing, especially on the YouTube platform by content creators. The purpose of this study is to answer the question of whether the transactions in the activities and provision of services and entertainment by Indonesian content creators have aspects of Value Added Tax on arts and entertainment services, how the taxation is applied, how the impact of its application on the state, and what challenges will be faced in its application. In writing the research, a qualitative descriptive method was used with sources from academia, the Directorate General of Taxation, and digital media analysts. The results show that with the presence of the Harmonization of Tax Regulation Act which reorganizes non-taxable services objects, especially in arts and entertainment services, entertainment in digital form can be categorized as VAT objects, one of which is digital content provided by YouTube content creators. Until now Google Asia Pacific Pte. Ltd. does not yet have a physical presence in Indonesia, therefore the VAT collection mechanism that can be applied is the general mechanism related to the export of taxable services or the Reverse Charge Mechanism. Considering the difficulty of determining the category of services provided, the research found that the Reverse Charge Mechanism method is more applicable than the general mechanism. With the implementation of this VAT, it will open up opportunities for the intensification of income tax in content creator taxation in Indonesia, but its application will also encounter various challenges, such as the need for clear categorization so that there is no friction in the field.
Pajak Penghasilan Atas Tiktokers Teta Dirgantara Jusikusuma; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.222

Abstract

Regulasi perpajakan terkait profesi Tiktokers belum diatur secara spesifik sehingga penggunaan cara penghitungan juga tergolong “abu-abu”. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas profesi Tiktokers di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan narasumber dari pegawai KPP Pratama Jember dan Tiktokers Nasion Patriotik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penghasilan Tiktokers umumnya berasal dari 3 sumber, penghasilan sebagai influencer berupa endorsement dari berbagai produk atau brand yang dipromosikan dalam video. Aplikasi Tiktok sendiri juga memberikan penghasilan tambahan bagi pengguna Tiktok Live dengan target tertentu dan hadiah bonus dari penonton. Selain itu, Tiktokers juga dapat bekerjasama dengan aplikasi lain berupa konten sesuai kesepakatan bersama. Atas pendapatan tersebut, pemerintah memberlakukan pajak bagi profesi Tiktokers orang pribadi dengan menggunakan dua skema. Skema tersebut merupakan penerapan ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 90002 untuk kegiatan pekerja seni dengan persentase NPPN sebesar 50% dari penghasilan bruto sebagaimana tercantum dalam PER - 17/PJ/2015. Skema ini berlaku untuk Tiktokers orang pribadi yang melakukan metode pencatatan yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000 dalam setahun. Sedangkan skema bagi Tiktokers orang pribadi yang menyelenggarakan metode pembukuan dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU PPh yang mengatur tarif progresif bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan Ferry Irawan; Muhammad Rijalur Rohman; Ni Putu Gita Cahyani Dewi; Octavia Chaterine Gloria Samosir
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 9 (2025) Vol 5 No 8 (2025) Vol 5 No 7 (2025) Vol 5 No 6 (2025) Vol 5 No 5 (2025) Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 12 (2024) Vol 4 No 11 (2024) Vol 4 No 10 (2024) Vol 4 No 9 (2024) Vol 4 No 8 (2024) Vol 4 No 7 (2024) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 4 (2023) Vol 3 No 3 (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 4 (2022) Vol 2 No 3 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 3 (2021): September 2021 Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 More Issue