cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
educoretax.jurnalku@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
educoretax.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Educoretax
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28088271     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2023)" : 5 Documents clear
Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi Yulinda Oktarina
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran keragaman gender dalam memoderasi pengaruh corporate governance, financial distress, dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari 65 sampel dan 390 observasi dari tahun 2014 hingga 2019 pada perusahaan sektor manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut: (1) kesulitan keuangan secara signifikan meningkatkan penggelapan pajak; dan (2) tata kelola perusahaan yang diwakili oleh komisaris independen menurunkan penggelapan pajak secara signifikan. Komite audit dan pengungkapan CSR, dua pilar tata kelola perusahaan, memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh komisaris independen dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak tidak dimitigasi oleh keragaman gender. Akan tetapi, diversitas gender mampu memperlemah pengaruh positif kesulitan keuangan dan memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Sedan Dan Station Wagon Sebelum Dan Sesudah Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dicky Pranata Hutajulu; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.412

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak terhadap kendaraan jenis sedan dan station wagon sebelum dengan setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai atas kendaraan sedan dan station wagon setelah berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan mengalami perubahan jika dibandingkan sebelum berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, aturan turunan yang mengatur mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai pada kendaraan sedan dan station wagon lebih lanjut belum dikeluarkan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan.
Analisis Kewajaran Benchmarking Pada PT Mayora Indah Tbk Saat Pandemi Covid-19 Clarissa Aulia Putri; Fitria Nor Muyassaroh; Zuliyati Zuliyati
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.414

Abstract

Daya saing perusahaan dalam kehidupan bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi Covid-19 yang menyebar secara masif pada awal tahun 2020 mengajak seluruh pedagang untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Hampir seluruh lini perekonomian terkena imbasnya. Salah satunya adalah sektor consumer non cyclicals yang bergerak di subsektor Food and Staples Retailing. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan Food and Staples Retailing, termasuk PT Mayora Indah Tbk, untuk menghasilkan laba secara konsisten dan optimal. Uji lebih lanjut keakuratan laporan keuangan dengan membandingkan masing-masing rasio terhadap benchmarking dalam Surat Edaran 68/PJ/2010 dan tentukan apakah terdapat red flag di laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Hasil perhitungan rasio dan perbandingan benchmark terlampir menunjukkan bahwa rasio berada di bawah nilai referensi. Salah satunya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020-2021, dampak COVID-19 akan meningkatkan biaya, menurunkan penjualan dan menurunkan rasio profitabilitas.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Dan Pertambangan Zain Yudha Prawira; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB P3) di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data panel pada 20 kabupaten di Jawa Tengah periode 2019 sampai 2021. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 (PBB P3), sementara investasi, luas hutan dan luas kebun menjadi variabel independen. Hasilnya menunjukan penerimaan PBB P3 di Jawa Tengah berfluktuasi setiap tahun. Diperoleh bahwa investasi, luas hutan dan luas kebun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBB P3. Pengaruh luas hutan terhadap PBB P3 berpengaruh positif yang berarti bahwa apabila luas hutan mengalami kenaikan maka PBB P3 juga akan mengalami kenaikan. Sementara itu, investasi dan luas kebun tidak berpengaruh signifikan terhadap PBB P3 di Jawa Tengah. Implikasi dari penelitian ini yaitu bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia Fitria Wandani; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v3i2.405

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi digital game online atas pembelian properti virtual, mengetahui kontribusi pangsa pasar game online terhadap penerimaan pajak, serta mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap transaksi dalam negeri dan luar negeri. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemajakan transaksi digital game online tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki mekanisme yang sama dengan transaksi digital lainnya, yaitu menggunakan mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut dengan PMSE. PPN dikenakan atas pembelian barang kena pajak tidak berwujud berupa property virtual. Karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur, kontribusi penerimaan PPN atas transaksi digital game online tidak dapat diperkirakan jumlahnya, namun memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Pengawasan transaksi dalam negeri dilakukan dengan pengukuhan penyelenggara PMSE (PPMSE) dalam negeri sebagai pengusaha kena pajak. Sementara itu, pengawasan transaksi luar negeri dilakukan dengan penunjukan PPMSE luar negeri sebagai pemungut PMSE oleh Menteri Keuangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 9 (2025) Vol 5 No 8 (2025) Vol 5 No 7 (2025) Vol 5 No 6 (2025) Vol 5 No 5 (2025) Vol 5 No 4 (2025) Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 12 (2024) Vol 4 No 11 (2024) Vol 4 No 10 (2024) Vol 4 No 9 (2024) Vol 4 No 8 (2024) Vol 4 No 7 (2024) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 4 (2023) Vol 3 No 3 (2023) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 4 (2022) Vol 2 No 3 (2022) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 3 (2021): September 2021 Vol 1 No 2 (2021): Juni 2021 Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021 More Issue