Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan
Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun (Maret dan September) dan berisi tulisan Ilmiah tentang Pemikiran Hukum dalam Bentuk Gagasan, Konseptual, Kajian Kepustakaan, Tulisan Praktis dan Hasil Penelitian
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ach. Khoiri]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.613 KB)
<![CDATA[Menurut Hasan Ahmad al-Khatib dalam kitabnya, bahwa Fiqih ialah sekumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dalam berbagai madzhab, baik dari madzhab yang empat atau dari madzhab lainnya, dan yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat thabi'in. Sedangkan Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Pertama, Filsafat Hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia. Kedua, seluruh kajian dalam Filsafat Hukum Islam tidak pernah meragukan substansi hukum yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam, yaitu mengenai hakekat hukum Islam sebagai Hukum Tuhan yang sudah tentu memenuhi tujuan-tujuan hukum.]]>
<![CDATA[Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Adriana Pakendek]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.299 KB)
<![CDATA[Kontrak dalam transaksi bisnis Internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional. Perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian dengan adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (eropa continental), syarat sahnya suatu kontrak berbeda dengan syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem Common Law (USA dan Inggris). Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum Perbankan Konvensional yang Memberikan Kredit Melebihi Barang Jaminan ]]>
<![CDATA[Agustri Purwandi]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.102 KB)
<![CDATA[Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang sebagian dananya merupakan titipan masyarakat, untuk itu maka prinsip kehati-hatian bank merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan usaha kredit yang meliputi Character (Penilaian watak), Capacity (Penilaian kemampuan), Capital (Penilaian terhadap modal), Collateral (Penilaian terhadap agunan/jaminan), Condition of economy (Penilaian terhadap prospek usaha debitur). Kelima Prinsip tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank ke dalam analisa kredit. Untuk itu sebelum kredit diberikan dilakukan analisis terlebih dahulu dengan melihat penghasilan dan nilai jaminan calon debitur, serta diterapkan aturan BMPK untuk menghindari resiko.]]>
<![CDATA[Urgensi Sinergi Antara Aparat Penegak Hukum dan PT PLN Persero dalam Meminimalisisr Pencurian Listrik ]]>
<![CDATA[Mohammad Nurul Huda]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.33 KB)
<![CDATA[Listrik telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ketersediaan listrik tergantung pada PT. PLN (Persero) selaku produsen dan distributor tenaga listrik. Pencurian listrik tidak hanya merugiakan bagi negara, akan tetapi juga bagi pelanggan resmi PLN. Hak pelanggan resmi PLN yang seharusnya mendapatkan pasokan listrik dengan tegangan 220V akan terkurang akibat dari pencurian listrik disekitarnya. Pencurian listrik secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Metode: penelitian ini adalah tentang Upaya PT. PLN (Persero) dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir tingkat pencurian listrik di wilayah kerjaPT. PLN (Persero) Rayon Pamekasan.]]>
<![CDATA[Ijtihad sebagai Entry Point Berhukum dalam Islam ]]>
<![CDATA[Nuril Anwar]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.354 KB)
<![CDATA[Salah-satu keunggulan ajaran Islam ialah dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadikan ajarannya tidak kaku serta sesuai dengan kebutuhan zaman terhadapnya. Khusus dalam penerapan hukum Islam, sekalipun keberadaan Al-Qur’an dan Al-Hadits menjadi sumber otentik dalam berhukum, tidak menutup peran intelektual kaum muslimin dalam menggali dan menetapkan hukum yang dibutuhkan untuk meyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan umat Islam. Salah-satu produk hukum yang bisa menjadi sumber dalam berhukum tersebut ialah melalui mekanisme Ijtihad sebagai jalan keluar atas problem hukum dalam masyarakat. Ijtihad merupakan penghargaan dan pengakuan Islam terhadap keberadaan akal pikiran manusia dalam menyelesaikan segala persoalan, salah-satunya persoalan berkaitan dengan hukum Islam.]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Internasional di Asean; Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan Asean Agreement on Transboundary Haze Polution ]]>
<![CDATA[Siciliya Mardian Yo’el]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.637 KB)
<![CDATA[ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) adalah perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang dilatarbelakangi oleh pencemaran asap yang terjadi secara periodik selama musim kemarau di wilayah ASEAN. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis implementasi perjanjian internasional oleh negara-negara di kawasan ASEAN dengan mendeskripsikan praktek yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melaksanakan AATHP. Pendekatan masalah yang digunakan dalam jurnal ini adalah Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan kasus. Terdapat tiga teori dalam mengimpelentasikan hukum internasional ke hukum nasional, yakni teori monisme, teori dualisme dan teori harmonisasi. Praktik di Indonesia, Malaysia dan Singapura sama-sama menggunakan teori dualisme dalam mengimplementasikan perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya.]]>
<![CDATA[Konflik dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Syukron Mahbub]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.764 KB)
<![CDATA[Persoalan konflik antar aliran dala Islam di Kabupaten Sampang telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional yang hingga saat ini belum mencapai kata tuntas, hingga saat ini nasib para korban kekerasan masih mengungsi karena tidak diterima di tempat kelahirannya. Analisa yang berkembang saat ini hanya seputar mendiskreditkan korban kekerasan hanya dikarenakan bertentangan dengan paham mayoritas masyarakat sampang. Kajian ini mencoba menelusuri dan mengkaji persoalan konflik di Sampang dalam prespektif kultur budaya Madura serta perbandingannya dengan prinsip hak asasi manusia terkait dengan toleransi dan kebebasan beragama, dengan harapan akan mampu meluruskan anggapan-anggapan keliru seputar konflik Sunni dan Syi’ah di Kabupaten Sampang.]]>
<![CDATA[Terapi Rehabilitasi sebagai Terobosan Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkoba ]]>
<![CDATA[Hanafi Hanafi]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.241 KB)
<![CDATA[Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ). Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Sedangkan Zat adiktif adalah bahan yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan). penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya tidak mendapatkan sanksi penjara, akan tetapi mendapatkan terapi rehabilitasi. Pada dasarnya mereka yang menyalahgunakan narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Oleh sebab itu, penjara tidak tepat jika diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba harus disembuhkan dari sifat ketergantungannnya melalui terapi rehabilitasi sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 37 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.]]>
