Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan
Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun (Maret dan September) dan berisi tulisan Ilmiah tentang Pemikiran Hukum dalam Bentuk Gagasan, Konseptual, Kajian Kepustakaan, Tulisan Praktis dan Hasil Penelitian
Articles
72 Documents
<![CDATA[Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus Prita Mulyasari ]]>
<![CDATA[Abdul Munib]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (787.192 KB)
<![CDATA[Salah-satu tujuan hukum adalah hadirnya keadilan yang dapat dirasakan keberadaannya oleh semua rakyat. Bahkan dalam kajian hukum progressif, tujuan utama diberlakukannya hukum ialah untuk memastikan semua rakyat bisa mengakses keadilan. Pada perkembangannya, kajian keadilan memang menghadirkan beragam prespektif, tidak terkecuali dalam kajian hukum Islam yang memang menginginkan akses keadilan yang merata bagi seluruh umat sebagai bagian dari misi agung Islam sebagai agama yang rahmatan lil-‘alamin. Kajian ini hendak menganalisis Kasus Cyber Crime yang dialami oleh Prita Mulyasari yang dinilai banyak dicederai akses keadilannya, baik dihadapan hukum ataupun dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.]]>
<![CDATA[Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ]]>
<![CDATA[Hanafi Hanafi]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (856.889 KB)
<![CDATA[Permasalahan mengenai narkoba memang menjadi perhatian banyak pihak di negeri ini, mulai dari urusan penyalahgunaan, peredaran, dan pengaturannya yang dinilai banyak memiliki kelemahan. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen memberantas segala tindakan penyalahgunaan narkoba telah memberikan aturan khusus mengenai pidana narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009. Sayangnya, pada tataran implementasi regulasi ini memiliki banyak kelemahan yang justru mengabaikan fungsinya sebagai regulasi khusus sebagaimana komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalamnya tidak berfungsi maksimal.]]>
<![CDATA[Wewenang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (916.891 KB)
<![CDATA[Penempatan Ketetapan MPR tepat di bawah UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak dalam sistem hukum Indonesia. Problematikanya adalah ketika Ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang bertentangan dengan Ketetapan MPR lembaga manakah yang berwenang menguji. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Disimpulkan bahwa apabila undang-undang bertentangan dengan Ketetapan MPR maka bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena Ketetapan MPR sejajar dengan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Kemudian jika Ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka pengujiannya juga ke Mahkamah Konstitusi karena fungsinya sebagai penafsir tunggal konstitusi dan pengawal konstitusi.]]>
<![CDATA[Putusan Pengadilan atas Perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 0662/Pdt.G/2016/PA. ]]>
<![CDATA[Zaini Zaini]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.463 KB)
<![CDATA[Perceraian adalah peristiwa yang tidak diharapkan, tetapi bila perkawinan sudah kehilangan makna maka perceraian merupakan cara akhir yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Hakekatnya perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi merupakan suatu perjanjian suci untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi kalau dalam perjalanannya perkawinan pecah dan tidak ada harapan dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Perceraian kadangkala terjadi disebabkan oleh masalah keuangan dan adanya wanita ketiga dalam rumah tangga. Namun demikian perceraian itu terjadi harus melalui prosedur persidangan Pengadilan, baik oleh suami maupun istri. Perceraian akan menimbulkan akibat yakni ikatan perkawinan menjadi putus, pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Setelah perceraian hak-hak istri pegawai negeri apabila perceraian yang terjadi atas kehendak pegawai negeri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.]]>
<![CDATA[Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi ]]>
<![CDATA[Mohammad Nurul Huda]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (820.959 KB)
<![CDATA[Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah bersalah melakukannya”. Dalam teori pembuktian hukum acara pidana juga menganut sebuah asas tentang saksi, yakni asas Unus Testis Nullus Testis. Secara harfiah Unus Testis Nullus Testis berati seorang saksi bukanlah saksi. Salah satu contoh kejahatan minim saksi adalah kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan kejahatan dimana sering kali hanya terdapat korban dan pelaku, sehingga akan sulit dalam proses pembuktian karena tidak adanya saksi kecuali saksi korban. Demi tercapainya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam proses pembuktian hukum, maka diperlukan pula pertimbangan tentang viktim (korban). Kajian tentang korban ini dibahas dalam sebuah ilmu, yakni viktimologi yang artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam kasus tindak pidana perkosaan sangat diperlukan alat bukti yang dapat meyakinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim, yakni keterangan ahli dan surat yang tertuang dalam bentuk visum et repertum. Akan menjadi fatal apabila laporan mengenai terjadinya perkosaan dilakukan selang beberapa hari setelah kejadian. Ditakutkan bukti-bukti yang diperlukan untuk visum et repertum menjadi lemah dan tidak nampak lagi, sehingga saksi ahli kesulitan untuk menemukan benar atau tidak telah terjadi perkosaan dan benar atau tidak terdakwalah yang melakukan tindak pidana perkosaan.]]>
<![CDATA[Konsep Hukum Perjanjian di Indoneisa ]]>
<![CDATA[Bhismoadi Tri Wahyu Faizal]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1028.575 KB)
<![CDATA[Perjanjian merupakan suatu akad yang sangat penting bagi orang yang membuat atau yang mengucapkannya, baik itu janji kepada Allah SWT., orang lain, lingkungan atau institusi, maupun janji kepada dirinya sendiri. Celakanya, sebagian besar masyarakat belum mengerti arti dari pada konsep perjanjian yang sebenarnya, masih banyak orang yang lebih memperhatikan janji tertulis dan menyepelekan janji-janji kecil yang hanya terucap dengan lisannya. Padahal sekecil apapun janji itu akan tetap menjadi hutang jika tidak dipenuhi. Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui arti dari konsep perjanjian yang sebenarnya, tidak hanya dalam hukum positif saja, namun juga dalam hukum Islam, sehingga penyepelean janji sekecil apapun dapat dihilangkan.]]>
<![CDATA[Hukum Islam di Indonesia dalam Sebuah Paradoks ]]>
<![CDATA[Adlan Ali Amin]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (808.041 KB)
<![CDATA[Tulisan ini merupakan studi tentang sistem hukum di sebuah negara majemuk (Indonesia), karena peran agama yang secara tidak langsung berpartisipasi dalam pembentukan ideologi hukum sebuah negara. Penelitian deskriptif historis ini menunjukkan bahwa Indonesia pernah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda sebagai sumber hukumnya. Namun, menjelang kemerdekaan Indonesia, sempat terjadi perdebatan di antara tokoh nasionalis dalam merumuskan ideologi sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Diantaranya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia lebih cocok menjadi negara Islam karena berdasarkan sosiologi mayoritas bangsa indonesia. Ada juga pendapat bahwa bentuk negara sekuler (non-agama) yang lebih tepat untuk negara plural seperti Indonesia. Pendapat terakhir adalah penggabungan antara pendapat sebelumnya, yaitu membentuk hukum sendiri yang mencerminkan nilai-nilai agama namun tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum dan bentuk negara, yaitu berupa ideologi Pancasila.]]>
<![CDATA[Pemungutan Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Komlektif ]]>
<![CDATA[Herman Felani]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (829.408 KB)
<![CDATA[Royalti merupakan hak dari pencipta, sebagai imbalan atas penggunaan hasil ciptaannya untuk kepentingan komersil. Rumusan masalah penelitan ini adalah apa yang menjadi alas hak LMK dalam memungut royaltI dan bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul antara pencipta dengan LMK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perjanjian pemberian kuasa dari pencipta kepada LMK, menjadi alas hak LMK untuk memungut royalti.]]>
<![CDATA[Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Febry Emawan Dewata]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (923.765 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan sebagai salah-satu solusi pengaturan anak angkat yang memiliki berbagai permasalahan. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah; 1) Kebenaran penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam; 2) Landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama’ yang tertuang dalam KHI dan keberlakuannya memiliki kesamaan dengan ijma’ dalam dalam tradisi Hukum Islam. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan penetapan wasiat wajibah harus dilakukan secara kasuiistik sesuai tingkat kesejahteraan anak angkat.]]>
<![CDATA[Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ach. Khoiri]]>
<![CDATA[ VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.613 KB)
<![CDATA[Menurut Hasan Ahmad al-Khatib dalam kitabnya, bahwa Fiqih ialah sekumpulan hukum syara' yang sudah dibukukan dalam berbagai madzhab, baik dari madzhab yang empat atau dari madzhab lainnya, dan yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat thabi'in. Sedangkan Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Pertama, Filsafat Hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia. Kedua, seluruh kajian dalam Filsafat Hukum Islam tidak pernah meragukan substansi hukum yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam, yaitu mengenai hakekat hukum Islam sebagai Hukum Tuhan yang sudah tentu memenuhi tujuan-tujuan hukum.]]>
