cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 19 Documents
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2024)" : 19 Documents clear
PENGAWASAN KESELAMATAN JALAN PADA ANGKUTAN KOTA Margaretha Aprilia Rosa Br Sihombing; Asima Yanty Siahaan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8440

Abstract

This research aims to determine and describe supervision of the feasibility and safety of city transportation in the city of Medan. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data that had been collected and supported by the results of interviews using the Handoko supervision indicator approach, which stated that supervision can be seen through determining implementation standards, determining implementation measurement, measuring activity implementation, comparison with evaluation standards, and taking corrective action. The results of this research indicate that supervision of roadworthiness and road safety in city transportation in the city of Medan is not yet fully operational. This can be seen from the large number of city transport that does not carry out motor vehicle testing and the high number of vehicles that are not roadworthy in 2023, as many as 60,948 vehicles, but 9,198 of them include city transport. Then supervision is not yet optimal due to inadequate testing equipment and testing equipment. damaged and calibrated and the Transportation Department's lack of firmness in carrying out raids so that vehicles still pass the raid. Another problem in the field is that there are public transportation drivers who do not comply with carrying out periodic tests and repairing damaged city transportation due to the condition of the vehicle.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PLATFORM SINDE Mustaking Mustaking
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8397

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) yang merupakan aplikasi naskah dinas berbasis teknologi informasi di internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Idonesia yang terintegrasi pada satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Makassar yang wilayah kerjanya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. SINDE merupakan salah satu program reformasi birokrasi dibidang penguatan ketatalaksanaan melalui pendekatan E-Government. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan dan observasi serta penelusuran dokumen-dokuemn yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dan secara snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SINDE di LLDIKTI Wilayah IX telah terimplementasi dengan baik hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan agen pelaksana cukup baik, begitupun dari konten aplikasi tidak menghadapi masalah yang serius, selain itu SINDE memberikan dampak manfaat yang sangat besar dalam efektifitas dan efesiensi alur naskah dinas.
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Ilman Karyanus Zebua; Harmona Daulay; Faizal Madya
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, analisis, dan penilaian menyeluruh terkait penyediaan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak berwenang dan tahanan di lapas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Terdapat hambatan-hambatan yang dapat diamati dalam lima dimensi utama kualitas layanan, termasuk ketidakterpenuhan standar fasilitas, ketersediaan obat yang tidak mencukupi, dan kekurangan tenaga kesehatan, terutama pada jam-jam tertentu. Tantangan signifikan juga terletak pada masalah kepercayaan, ketepatan waktu dalam layanan kesehatan, dan biaya perawatan medis tambahan yang belum ditanggung secara memadai. Kurangnya perhatian dan empati dari tenaga kesehatan juga menjadi masalah bagi para narapidana dan tahanan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, diperlukan tindakan untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan persediaan obat-obatan, memastikan keandalan dan daya tanggap layanan, serta menanggulangi kurangnya tenaga kesehatan professional.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA Ilham Akbar; Auradian Marta; Zulkarnaini Zulkarnaini
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8371

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi desa, dan ini penting untuk dilakukan terutama bagi desa yang mempunyai aset desa dan berpotensi menghasilkan pendapatan asli desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset desa dan faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan aset desa tersebut. Riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Desa Bongkal Malang, Ketua BPD Desa Bongkal Malang, Kepala Dinas PMD Kab. Indragiri Hulu, Camat Kelayang, Direktur BUMDes Bongkal Emas, dan Tokoh Masyarakat Desa Bongkal Malang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisa data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dan sekaligus juga menganalisis dokumen yang terkait dengan topik penelitian dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan aset desa sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes 2020-2026 dan RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, namun kenyataannya rencana pengelolaan aset desa untuk aset desa seperti tanah kas desa dan pasar desa, batal ditetapkan dalam APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, dikarenakan Pemerintah Desa Bongkal Malang ingin merealisasikan program pembangunan lain yang lebih prioritas dibandingkan harus mengurusi pengelolaan aset desa tersebut, dan juga Pemerintah Desa Bongkal Malang menegaskan komitmennya bahwa masih belum ada niatan dan rencana untuk melakukan pengelolaan aset desa tersebut.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BERBASIS POTENSI ALAM Nelly Pardede; Erika Revida
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8444

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still problems with the Bah Biak Waterfall tourist attraction, such as accessibility, facilities that are still damaged and inadequate, the absence of a tourism organization that manages the Bah Biak Waterfall and poor management. optimally, so there needs to be development that can be implemented well by the relevant department, namely the Simalungun Regency Culture, Tourism and Creative Economy Service.The research method used in this research is descriptive qualitative. The informants in this research consisted of the Head of the Simalungun Regency Tourism Culture and Creative Economy Service, the Sidamanik District Head, the Bah Biak Waterfall manager, the community around the Bah Bak Waterfall tourist attraction and tourists. This research uses development indicators proposed by M Liga Suryadana, namely Attraction Objects, Facilities, Accessibility, Institutions, Management Institutions and Hospitality.The results of this research show that the development carried out by the Department of Culture, Tourism and Creative Economy has not been optimal, in terms of attractiveness, the development carried out is only limited to building a mini park and swimming pool which is right under the Bah. Biak Waterfall. The facilities and developments carried out are not optimal, such as the condition of toilets and parking lots. Accessibility, development has not been carried out due to the PTPN IV Bah Biak Waterfall Tourism Business Use Rights. Management Institutions still only create Tourism Awareness Group and Travel Agent programs. Hospitality, development carried out through tourism awareness programs. The obstacles faced are the lack of community participation in the tourism sector, limited support and maintenance of supporting facilities, lack of cooperation with investors and the absence of a promotion system. The supporting factor for its development is that Bah Biak Waterfall has good capital and natural potential.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI KEPENDUDUKAN DIGITAL Aprilla Intan Fatima; Sri Wibawani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital berada pada posisi comparative advantage, dilihat dariĀ  analisis SWOT Albert Humprey yang didalamnya terdapat 4 faktor utama, sebagai berikut: 1) Strengths, kegiatan aktivasi IKD lancar karena didukung oleh tangguhnya struktur organisasi, komitmen pegawai, kualitas sumber daya manusia, keamanan data terjamin, dana digunakan secara efisien, dan lokasi strategis; 2) Weaknesses; meskipun kebijakan kurang tegas dan tidak ada pembagian job description pegawai tetapi masih bisa diatasi dengan baik; 3) Opportunity, kesempatan dikemas dengan baik dalam bentuk kegiatan Goes To School dan Jemput Bola Terpadu; 4) Threats, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, menghadapi masyarakat gagap teknologi, dan sedikitnya lembaga pengguna IKD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Ramadhany Nugroho; Sulikah Asmorowati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8434

Abstract

Earmarking cukai, yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO), adalah alokasi sebagian pungutan cukai untuk mengatasi eksternalitas negatif, di indonesia konsep ini diterapkan dalam bentuk kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun, sebagai negara dengan jumlah perokok ke-3 terbanyak di dunia, penerapan kebijakan ini masih belum memberikan hasil yang optimal, terlihat dari masih tingginya prevalensi perokok dewasa dan massive-nya peredaran rokok ilegal. Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana proses implementasi kebijakan berjalan dan (2) mengukur tingkat keberhasilan kebijakan berdasarkan isi dan konteks implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Van Meter dan Van Horn, dengan setting penelitian di Provinsi Jawa Timur. Data primer didapatkan dari Forum Group Discussion dan data sekunder dari beberapa literatur. Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan cukup berhasil dengan mayoritas indikator terpenuhi. Namun, terdapat tantangan berupa penyelewengan penggunaan anggaran dan serapan anggaran yang rendah di beberapa daerah. Kebijakan DBHCHT lebih bersifat kuratif daripada preventif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam pengendalian konsumsi produk tembakau. Peneliti menyarankan perlunya peningkatan pengawasan dan integritas dalam pengelolaan anggaran dengan optimalisasi e-DBHCHT dan pengembangan sasaran program/kegiatan yang diformulasikan berdasar partisipasi dan kolaborasi antar stakeholder dengan menggunakan e-participation sebagai media dalam menjalin komonikasi kebijakan antar aktor kebijakan.
STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA RAMAH MUSLIM Mustofa Iqbal Kholili; Mohamad Ali Hisyam
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8381

Abstract

Wisata ramah muslim merupakan bentuk pengembangan usaha sektor pariwisata yang mengedepankan nilai syariah. Pulau Madura merupakan salah satu wilayah dengan banyak destinasi unggulan dan prospektif menjadi titik sentral konsepsi syariah dapat terimplementasi hingga 99,6%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun strategi pengembangan menurut perspektif etika bisnis Islam pada wisata mangrove Sreseh spot Marparan, Kabupaten Sampang. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, indepth interview dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data menggunakan metode SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata mangrove Sreseh belum terimplementasi dengan baik, yang dibuktikan dengan minimnya ketersediaan air bersih, tidak terdapat penginapan syariah, hingga produk yang diperjualbelikan pokdarwis belum bersertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penyesuaian strategi pengembangan menurut perspektif etika bisnis Islam, guna mewujudkan representasi wisata ramah muslim yang unggul di Pulau Madura.
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANAH KEBIJAKAN PUBLIK Tiberius Zalukhu; Dedi Kusuma Habibie
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8467

Abstract

Sampah dan pengelolaannya masih menjadi masalah utama dalam aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan budaya yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pengelolaan sampah merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan persampahan diantaranya masih terjadinya penumpukan sampah di TPS, pengangkutan sampah tidak maksimal, belum berfungsinya TPS 3R, belum adanya kegiatan pengolahan sampah, serta belum adanya TPA di Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Newman dalam (Firmansyah & Mahardhika, 2018) dengan lima indikator yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengadaan atau pengumpulan sumber daya, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan dari hasil penelitian, kemudian disimpulkan bahwa Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara belum berjalan dengan maksimal. Adapun faktor penghambat dalam Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara meliputi minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya personil dan kemampuan SDM dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah, dan minimnya partisipasi masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sampah.

Page 2 of 2 | Total Record : 19