In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2014)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PERAN POLITIK DEWAN MUFTI DI RUSIA ]]>
<![CDATA[Nur Tafsin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1271
<![CDATA[Dewasa ini, Rusia sebagai bekas negara warisan Uni Soviet memulai sejarah baru sebagai negara demokrasi. Perubahan yang utama terj adi ketika kebebasan beragama dimasukan dalam konstitusi. Konstitusi baru Rusia menegaskan bahwa negara membebaskan rakyatnya untuk memeluk, menyebarkan, dan mengajarkan agama yang diinginkan. Islam dan Rusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya memiliki hubungan dalam perspektif sejarah. Runtuhnya Uni Soviet memberikan harapan baru bagi rakyat Rusia. Umat Islam pada masa ini memasuki era baru dimana dapat menjalankan aktivitas keagamaan kembali setelah vakum selama kurang lebih 70 tahun. Runtuhnya Uni Soviet juga meninggalkan permasalahan bagi umat Islam yang sangat kopleks dalam berbagai sisi kehidupan. Selain itu, Kebutuhan beragama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam. Latar belakang inilah yang menjadikan lahirnya Dewan Mufti di Rusia. Lahirnya Dewan Mufti diharapkan dapat memberikan solusi akan kepentingan umat Islam. Tipe pemikiran Dewan Mufti di Rusia dapat dikategorikan sebagai kelompok moderat. Dewan Mufti lebih mengupayakan jalan- jalan damai dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ideologi sekuler yang dipilih oleh Rusia dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari diskriminasiumat. karena negara Rusia terdiri dari berbagai macam kelompok agama dan aliran kepercayaan. Dewan Mufti memiliki peran yang penting bagi umat Islam sendiri dan bagi pemerintah Rusia. Fatwa dibutuhkan untuk membantu memecahkan permasalahan Umat yang sangat beraneka ragam. Sedangkan bagi Pemerintah, pada saat tertentu dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan agar nantinya dapat diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DALAM PILPRES 2014 ]]>
<![CDATA[Hairul Rizal]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1266
<![CDATA[Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94% memberi suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan 6% tidak memberikan suara. Sedangkan Hubungan antara partisipasi politik masyarakat kecamatan Ngaglik dengan partisipasinya dalam pemilu 2014 ada hubunganya faktor agama mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebab mereka mengikuti tuntunan dari qu’an dan hadis. sedangkan partisipasi karena faktor keluarga/golongan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan presentase 45% dan faktor kewajiban sebagai warga negara/kesadaran politik dengan presentase 75%. Partisipasi masyarakat pada masa Abu bakar ash-shiddiq 80 % sebab pada saat itu ada tiga kelompok yang mencalonankan diri untuk mengantikan Rasullah, kemudian partisipasi masyarakat dalam prosesi selanjut yaitu Umar bin khattab melalui penunjukan langsung oleh Abu bakar tapi tetap melakukan musyawarah dengan rekomendasi dari abubakar atas persetujuan umat Islam partisipasi sekitar 50%, selanjut pada Utsman bin affan di angkat melalui proses pemilihan yaitu melalui badan syura yang di bentuk sama Umar menjelang wafatnya, partisapasi pada saat itu sekitar 90% sebab sangat terbuka. Kemudian pada masa Ali bin thalib dalam situasi dan politik sangat genting ketika usman di bunuh lalu. ali pertama-tama di bait langsung oleh thalhah bin ubaidillah kemudian di ikuti banyak orang, baik dari kalangan anshar maupun muhajiri. Partisipasi pada saat itu sekitar 70%.]]>
<![CDATA[KONTESTASI ANTARA KHOLILURRAHMAN VERSUS AHCMAD SYAFI’I DALAM PRAKTEK DEMOKRATISASI LOKAL (Fenomena Pemilihan Kepala Daerah sebagai Momentum Sirkulasi Elit dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013 Pamekasan) ]]>
<![CDATA[Abd. Walid]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1267
<![CDATA[Penelitian ini menemukan berapa hal “paktek sirkulasi elit untuk mendapatkan kekuasaan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 di antaranya adalah alasan pragmatis yaitu untuk memperjuangkan bagaimana sejarah saat elit tersebut pemerintah dan bagaimana ia menjalankan jabatannya. Alasan lain adalah karena faktor ideologis adalah bahwa mereka ingin memperjuangkan prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. membawa berbagai dampak, namun dalam kajian ini hanya memfokuskan pada dampak positif dan negatif. Di lihat dari aspek positif, Pemilihan kepala Daerah pada tahun 2013 dinilai berhasil mandorong sirkulasi elit politik. Proses demokrasi di negeri ini dinilai telah mengikuti kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas politik yang benar, meskipun harus melalui jalan politik yang amat terjal. Keterbukaan media (televisi, radio, koran, majalah dan media sosial) juga berhasil melakukan pendidikan politik. Di lihat dari aspek negatif, Masyarakat kita tidak bisa lagi dibujuk-rayu dengan iming-iming materi atau uang. Mereka kini sudah bisa membedakan siapa elit politik yang tahu, mau dan mampu berjuang untuk kepentingan masyarakat, dan siapa elit politik yang hanya bisa bicara atau sekadar tebar pesona. Mereka juga sudah bisa membedakan siapa figur yang memiliki gagasan jernih, baru, dan siapa figur yang sesungguhnya telah lelah, tua dan hanya pandai bernostalgia.]]>
<![CDATA[DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014 ]]>
<![CDATA[Fandy Abdurrahman]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1268
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam pemilu pasca orde baru sampai pemilu 2014. Nahdlatul Wathan terbagi dalam Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Keduanya menggunakan memilih berafiliasi dengan partai politik apapun pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor danNahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari’at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep mabadi’ syari’ah.]]>
<![CDATA[IDEOLOGI POLITIK DILEMATIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) ANTARA GERAKAN TARBIYAH DAN PRAGMATISME ]]>
<![CDATA[Ach. Basyir]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1263
<![CDATA[Kehidupan partai politik di Indonesia hanya cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis semata dan mengenyampingkan pada nilai ideologi. Fenomina ini mulai terlihat jelas pada pemilu 2014 ketika partai-partai politik membuang jauh-jauh persaingan antar partai demi merebut kekuasaan. Partai-partai Islam dan sekuler yang sebelumnya menjadi lawan, kemudian bergabung menjadi kawan. Berbagai partai-partai politik yang awalnya merupakan partai yang memiliki basis ideologi dan beridentitas sebagai partai kader malah bergeser menjadi partai yang pragmatis. Bahkan, kasus koalisi dengan jarak ideologi yang berbeda seperti PDIP sebagai partai nasionalis menjalin koalisi dengan partai PPP dan PKS yang mana kedua partai tersebut menjadikan Islam sebagai basis ideologinya. Selain itu, di beberapa daerah terjadi koalisi yang secara akal sehat sangat bersebrangan antara PKS dengan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang secara formal PDS merupakan partai umat nasrani. Oleh kerena itu, penulis menganggap penting meneliti hal ini lebih lanjut.Penelitian ini menemukan bahwa, partai politik yang memiliki latar belakang ideologi Islam seperti PKS lebih cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yangdimilikinya. Sehingga dimana partai tersebut yang pada awalnya berbasis religius (islam) dan merupakan partai doktriner, kini berbalik arah semakin mendekatkan diri dan terbuka pada partai yang berideologi sekuler ataupun nasionalis. Hal itu dilakukan demi kepentingan pragmatis dan upaya mendapatkan meja kekuasaan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi) ]]>
<![CDATA[Khoeriyah Khoeriyah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1269
<![CDATA[Hasil analisis penyusun adalah tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan ta’zir karena hukuman ta’zir dianggap lebih mendidikdan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN POLITIK DAN PERJUANGAN KH. M. HASYIM ASY’ARI MELAWAN KOLONIALISME ]]>
<![CDATA[Yusrianto Yusrianto]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1264
<![CDATA[KH. M. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu ulama besar yang pemikiran-pemikirannya menjadi rujukan, semangat perjuangannya yang sangat inspiratif bagi generasi bangsa. Pemikiran politik Hasyim Asy‟ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah fatwa jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Fatwa jihad itulah yang pada akhirnya menjadi resolusi jihad dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Semangat juang Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut melawan kelaliman penjajah membuat masyarakat terpesona mengikuti jejaknya untuk ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Masyarakat rela berkorban demi dan untuk mempertahankan Tanah Airnya. Agresifitas perjuangan Hasyim Asy‟ari dalam melakukan perlawanan baik terhadap kolonialis Belanda maupun Jepang menjadi bukti bahwa beliau adalah figur yang patut dikenang dan diperhitungkan kontribusinya dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Prinsip hidup Hasyim Asy‟ari menempatkan perjuangan membela Tanah Air sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, ia tidak ingin berkompromi dengan Belanda dan Jepang di tengah tekanan yang coba dilancarkan untuk menduduki dan menguasai bumi Indonesia. Hasyim Asy‟ari menganggap bahwa menyerah terhadap penjajah sama artinya dengan mengkhianati bangsa dan negara. Ia selalu mengobarkan semangat perlawanan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Fatwa-fatwa Hasyim Asy'ari telah berhasil membakar api revolusi dan menggoncang sendi-sendi imperialisme Belanda.]]>
<![CDATA[PLURALISME DALAM BINGKAI ISLAM DAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Nawawi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1270
<![CDATA[Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”(berbeda-beda namun tetap satu jua). Ini menjadi bukti bahwa negeri ini sangat menghargai pluralitas. Pluralitas dan Pluralisme adalah dua kata dari induk yang sama yaitu Plural. Namun kedua kata turunan tersebut memiliki makna yang berbeda, kesalahan memahami keduanya akan berakibat fatal. Pluralitas bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman misalnya ras, suku, warna kulit, golongan, bangsa, bahasa dan juga Agama. Pluralisme dipahami lebih dari sekedar toleransi, tapi upaya aktifuntuk memahami perbedaan. Belakangan ini sikap toleransi yang selama ini menjadi pengikat bangsa Indonesia mulai lumpuh dengan adanya beberapa konflik mengatasnamakan agama yang berlanjut dengan peperangan antar umat beragama. Hal ini lebih disebabkan munculnya klaim kebenaran terhadap agamanya sendiri artinya menganggap bahwa agamanya sendiri yang layak hidup dimuka bumi ini sedangkan agama lainnya tidak diterima. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali pluralisme dalam bingkai Islam dan negara kemudian bagaimana menyikapi suatu perbedaan dalam bertoleransi dan bersikap yang dikemas dalam bingkai keindonesiaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1). Pluralisme adalah sebuah paham yang mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita yang baik, dalam bingkai Islam hal ini merupakan sunnatullah yang lebih menitik beratkan pada aspek vertikal yaitu hablumminaallah, sedangkan dalam bingkai Negara lebih menitik beratkan pada aspek horizontal yaitu hablumminassas 2). Sikap Islam dan Negara terhadap pluralisme adalah tegas dan tidak toleran dalam hal akidah, tegas komparatif serta moderat dalam hal sosial]]>
<![CDATA[DEKARISMATISASI TUAN GURU DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT ]]>
<![CDATA[Agus Dedi Putrawan]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1265
<![CDATA[Penelitian membahas tentang kharisma tuan guru di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang semula kuat kemudian memudar karena berbagai faktor. Selain menjadi guru dan pemimpin pesantren, sekaligus pemilik, menempatkan para tuan guru sebagai pemegang kekuasaan mutlak di lingkungan pesantrennya. Karisma tuan guru akan memudar ketika ia keluar melewati wilayah teritorialnya sendiri atau basis legitimasi (akuan karisma). Dalam ranah politik praktis apabila dikaitkan dengan istilah karisma dan karena politik sifatnya temporal, tampak jelas pesona tuan guru memudar dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, meskipun di ranah selain politik pertahanan karisma tuan guru begitu kuat. Di antara faktor-faktor tersebut ialah; perselingkuhan tuan guru dengan penguasa, pragmatisme pemilih, beda afiliasi dengan pengikut, serta berubah-ubahnya sistem Negara yang dahulu tradisional (sebelum kemerdekaan) menuju legalrasional (setelah merdeka). Faktor-faktor determinan juga hadir dalam penelitian ini untuk melihat kuat dan tidaknya karisma itu bertahan, di antaranya; faktor gaya hidup (hidup glamor, gaya hidup elitis konsumtif, poligami, meninggalkan kehidupan sufistik) serta timbulnya public sphere.]]>
