cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN KEUANGAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK E/11209031, Sukardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak berdasarkan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Hasil penelitian lapangan dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa kinerja pegawai Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pontianak ditinjau dari perilaku masih belum maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya perilaku inovatif, pengambilan inisiatif, tingkat potensi diri, manajemen waktu, pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemampuan diri untuk mencapai tujuan, dan hubungan dengan rekan kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, pegawai Bagian Keuangan masih belum menunjukkan budaya kerja pegawai yang professional dengan menunjukkan hasil kerja yang efektif dan efisien.  Masih rendahnya kinerja pegawai tersebut disebabkan oleh 1) faktor internal pegawai; hal ini disebabkan oleh motivasi kerja, kompetensi dan pengalaman kerja dan disiplin yang masih rendah; 2) faktor lingkungan pegawai; hal ini disebabkan oleh koordinasi, sarana prasarana kerja dan juga kepemimpinan yang belum dapat menunjang pegawai pada saat melaksanakan tugas; 3) faktor eksternal pegawai; hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan pergaulan para pegawai yang kurang produktif.
KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI E/2072141099 - 2016, Novi Triwulandari
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul: Kinerja Organisasi Pemerintah pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi  bila dilihat dari tugas dan fungsi  secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari masih rendah dan hanya sekedar ide belaka serta belum ditindaklanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja aparatur Bagian Organisasi ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok belum optimal. Sementara  itu dari hasil penelitian diketahui juga bahwa masih rendahnya kinerja aparatur bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor sumber daya aparatur, faktor kepemimpinan dan faktor lingkungan kerja.
FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA E/2071131026 - 2017, Abdul Rahman
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.514 KB)

Abstract

Permasalahan utama pemerintahan desa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa, terutama pengetahuan dan kemampuannya dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara benar. Penelitian ini menjelaskan Formulasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (1) kualitas Aparatur Pemerintahan Desa Sungai Ambawang Kuala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. (2) formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala, dan (3) kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: Pertama, kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa dalam Formulasi Penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala dari segi pengetahuan dan keterampilannya masih rendah; dan dari Segi kualitas pelayanan pada aspek assurance, tangibles, empathy dan responsivitas sudah cukup baik, sedangkan aspek reability masih kurang. Kedua, Formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala masih kurang, tahapan penyusunan RPJMDes tidak dilaksanakan secara partisipatif dan outputnya belum maksimal; dan Ketiga, kendala-kendala dalam formulasi penyusunan RPJM Desa Sungai Ambawang Kuala disebabkan karena kendala eksternal dan kendala internal.
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG E/2072151104 - 2017, Didit Surahmayadi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian menggambarkan dan menganalisis pembinaan disiplin kerja ASN Bappeda Kabupaten Sintang dilihat dari aspek peningkatan etos kerja, disiplin waktu datang dan meninggalkan kantor serta disiplin terhadap peraturan dan prosedur kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan disiplin ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bappeda Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari pembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih terlihat rendah, Hal tersebut dapat dilihat dari indikator antara lain: 1) Peningkatan etos kerja pegawai belum seluruhnya mampu menumbuhkan sikap optimis seperti mengembangkan semangat dalam diri, dan memelihara sikap optimis. 2).Ketaatan ASN terhadap disiplin waktu, masih belum maksimal, baik dilihat dari jam masuk dan jam pulang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 3) ASN ASN belum sepenuhnya mentaati aturan-aturan yang berlaku di kantor yang sudah menjadi ketetapan, seperti hadir pada waktu apel pagi dan apel pulang, dan penggunaan baju seragam yang sudah ditetapkan. Rendahnya disiplin ASN Bappeda Kabupaten Sintang meliputi beberapa faktor diantaranya: Pelaksanaan pengawasan yang terlihat lemah, Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang taat terhadap disiplin kerja kurang seimbang, dan kondisi liingkungan kerja terlihat kurang menyenangkan, seperti hubungan kerja sama antara atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PORTAL SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PONTIANAK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK E2071171005, Erin Febrianty
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Portal Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Portal Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pontianak telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 4.1 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2018  dan juga telah didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran keuangan pemerintah Kota Pontianak. Namun pelaksanaan pengumpulan data sudah baik, diharapkan  masih bisa ditingkatkan dengan potensi yang sebenarnya. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan dalam implementasi kebijakan yang terungkap dari tahap organisasi, tahap interpretasi dan tahap aplikasi yaitu : pada tahap organisasi temuan yang ditemukan yaitu penataan sumberdaya yang belum maksimal dan belum adanya SOP baku. Tahap interpretasi antara lain : ketelitian dan konsistensi anggota Walidata belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada data yang belum ditampilkan. Tahap aplikasi antara lain : pelaksanaan realisasi kebijakan masih bisa ditingkatkan lagi kedepannya dan fitur untuk melihat jumlah pengunjung yang belum ada. Saran dari penulis adalah untuk tahap organisasi dapat melakukan penataan sumberdaya, melakukan kajian kebutuhan pegawai, dan menyusun Standart Operasional Procedure (SOP) yang baku. Pada tahap Interpretasi adalah untuk lebih teliti kembali dan mengecek data-data untuk dilengkapi. Untuk tahap aplikasi melakukan secara rutin monitoring dan evaluasi dan menambahkan fitur untuk melihat jumlah pengunjung.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KOTA PONTIANAK E/11212021 - 2016, Christina Saragih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap, sehingga memberikan hasil kinerja yang maksimal. Aspek-aspek dalam implementasi suatu kebijakan, terdiri dari: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Karakteristik Agen Pelaksanan, 4) Sikap/ Kecendurungan (Disposition) para Pelaksana, 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kota Pontianak sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan.Ukuran dan tujuan kebijakan dan sumberdaya serta  karakteristrik agen pelaksana yang ada di Kantor Imigrasi Kota Pontianak sudah cukup baik. Demikian juga sikap/kecenderungan para pelaksana dan dari segi birokrasi sudah berjalan dengan baik namun perlu adanya penyaringan yang lebih ketat lagi. Aspek komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana  juga menunjukkan bahwa masih perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi dalam penyampaian informasi kepada pelanggan, pegawai Kantor Imigrasi sebaiknya lebih komunikatif kepada masyarakat yang mengurus sendiri paspornya sehingga tidak terjadi perbedaan komunikasi antara yang diurus oleh biro. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik dan keterlibatan unsur-unsur  politik sebaiknya ditiadakan karena mekanisme dalam pembuatan paspor bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/ pengguna layanan.
EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA /11210043, Widiaka
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.176 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengkaji secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dari segi proses belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur serta fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada guru-guru dan peran implementor dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai pembina baik secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS RAWAT JALAN WAJOK HULU KABUPATEN MEMPAWAH E/2071131004 - 2016, Lilik Sudarniasih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.523 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi  Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Latar belakang penelitian ini antara lain pencapaian program KB implan dan IUD yang masih rendahnya tingkat pendidikan  PUS dan  kurangnya informasi  tentang implan dan IUD yang diterima PUS. Hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Berencana implan dan IUD  di Puskesmas Rawat Jalan masih belum terimplementasi dengan baik. Kondisi ini terlihat dari beberapa hasil temuan terhadap factor-faktor yang dianalisis seperti misalnya :  a. Komunikasi yang berlangsung sehubungan dengan proses sosialisasi program yang dilakukan, terlihat dari  tidak konsistennya jadwal kegiatan sosialisasi yang dilakukan, b. Struktur birokrasi  dalam progam KB terdiri dari kepala puskemas sebagai penanggungjawab, pemegang program KB dan pelaksana   sudah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya  dengan  baik dan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kontrasepsi program KB di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas komunikasi dalam program KB implan dan IUD serta optimalisasi jumlah bidan yang ada serta meningkatkan kualitasnya melalui pelatihan, pertahankan disposisi dengan saling menghargai dan berkoordinasi serta meningkatkan peran dalam struktur organisasi dan selalu melakukan pengawasan dalam penerapan standar operasional  prosedur (SOP) agar  pelaksanaan program KB  implan dan IUD.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat) E/2072151019 - 2017, Jumari Setiawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan kendala implementasi pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Analisis penelitian ini mengunakan teori Charles O’Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif, yang dilihat dari  : 1) proses pengaduan di Yanduan Bidpropam Polda kalbar belum dapat secara tepat dilaksanakan karena kurangnya personel dan kemampuan dalam hal pemeriksaaan saksi/korban. 2) belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara sehingga target penyelesaian kasus belum tercapai secara maksimal, dan 3) masih ditemukan putusan yang bermacam-macam terhadap kasus sama tetapi menyangkut terhadap terperiksa yang pangkat berbeda.
PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DINAMIS OFFLINE PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG E/2072141007 - 2016, Ida Meilyyani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SiMARDi Offline adalah sebuah program yang berfungsi untuk mengolah data Arsip Dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk dan keluar, membuat DPA (Daftar Pertelaan Arsip), membuat Lembar Disposisi dan Kartu Kendali secara otomatis, Menetapkan Arsip Permanen, Arsip Musnah dan Arsip Dinilai Kembali, Merekam data akusisi arsip, mengatur Jadwal Retensi Arsip secara otomatis dan proses dijalankan secara periodik, Membantu proses manufer arsip, merekam data penyusutan arsip, memberikan pelayanan informasi arsip (penemuan kembali arsip). Hasil penelitian tentang pengelolaan kearsipan dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang. menunjukkan bahwa : Pengelolaan kearsipan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline. Hal ini terbukti dengan hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan yang menunjukkan segala aspek pengelolaan arsip dari proses permulaan surat masuk, proses pencatatan hingga penyusutan telah berjalan sesuai aturan/prosedur walaupun belum optimal. Implementasi kebijakan ini memudahkan pencarian arsip/dokumen apabila suatu saat diperlukan memberikan manfaat praktis bagi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

Page 1 of 25 | Total Record : 249

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi