cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
EFEKTIFITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PONTIANAK E2071171001, Anita
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang efektifnya Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sudah cukup baik namun belum berjalan efektif. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi lapangan dalam pelaksanaan pelayanan IMB, Hal ini telah diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi/sosialisasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan pelayanan IMB melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahwa pelayanan IMB masih dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi yang berbeda sehingga belum menerapkan prinsip PTSP. Indikator kedua Integrasi/sosialiasasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa bentuk integrasi/sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas hanya pada pelayanan IMB Pemutihan. Indikator ketiga adalah Adaptasi Pemberi dan Penerima Layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pontianak, bahwa masih kurangnya jumlah pelaksana teknis yang memberikan pelayanan IMB
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI E/2072151122 - 2017, Ruth Tangrutu
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi yang dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi belum sesuai dengan yang diharapkan. Aspek-aspek penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1)iPelaksanaan komunikasi belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 2) Sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah staf pelaksana kebijakan, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang; 3) Disposisi atau sikap pelaksana belum berhasil, baik dilihat dari pengangkatan birokrasi dan pemilihan personel pelaksana maupun ketercukupan insentif yang masih rendah; 3)Pelaksanaan struktur birokrasi belum sesuai den­gan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP). 
KEPEMIMPINAN INSPEKTUR DALAM ENINGKATKAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141051 - 2016, Raduan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam penugasan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim audit yang tidak memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menginterprestasikan bagaimana kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran bawahan terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan, mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok organisasi, bukan pada kepentingan pribadi serta mengembangkan potensi bawahan seoptimal mungkin sehingga terwujudnya kapabilitas APIP yang efektif dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kepemimpinan Inspektur dalam meningkatkan kesadaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap nilai dan pentingnya tugas dan fungsi pekerjaan belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena hanya pada tataran administratif saja. Kedua Inspektur belum sepenuhnya mengarahkan bawahan untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi dan keterbukaan mengenai rencana program dan kegiatan yang dijalankan. Dan yang ketiga Belum optimal dalam mengembangkan potensi APIP. Kondisi ini menyebabkan tidak ada pengembangan sumber daya secara berkelanjutan terkait dengan rencana pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan serta meningkatkan kapabilitas profesional auditor.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN KUBU RAYA Parlindungan, Perlindungan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.495 KB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Kubu Raya. Deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah belum berjalan sesuai harapan karena berdasarkan data kelulusan untuk tingkat ula tahun 2010 hanya 51% dan tahun 2011 berjumlah 56 %, sedangkan untuk tingkat wustha tahun 2010 hanya 34% dan tahun 2011 berjumlah 0.9%. Adapun komposisi guru pada tahun 2012 hanya 25 orang (19,96%) berpendidikan S.1 dan 2 orang (0,15%) berpendidikan S2 yang kesemuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan umum. Berdasarkan kondisi demikian, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan berupa pendampingan agar mereka memiliki pengetahuan mengenai pendidikan umum sehingga mereka akan lebih berkualitas. Terimplementasinya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah : para santri dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun civil effect dalam pekerjaan yang mensyaratkan ijazah. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini telah membawa perubahan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyah dimana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Secara lebih umum dapat dinyatakan bahwa, dengan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang diadposi oleh sistem pendidikan di Pondok Pesantren telah membuka kesadaran masyarakat dalam memahami akselerasi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kata kunci : implementasi, pendidikan, pondok pesantren.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA Martoyo, Martoyo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to quality of apparatus resources in public services of Sungai Ambawang Kuala Village Sungai Ambawang District Kubu Raya Regency.This research is descriptive qualitative approach. The results of this research aims quality of apparatus resources in public services to run is good in assurance, tangibles, empathy and  responsivitas, but is less in reability.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENSERTIPIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH OLEH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2072141034 - 2016, Abdul Karim Lesmana
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini berjudul ?Implementasi Kebijakan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat?. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta factor penghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengunakan teori implemetasi kebijakan meliputi proses organisasi, interpretasi dan aplikasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.  Penelitian ini menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanaholehKanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan efektif, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Negara berupa tanah. Belum optimalnya proses implementasi itu dapat dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dari aspek organisasi, proses implementasi belum ditunjang dengan SDM petugas ukur yang memadai, sarana prasarana dan pendanaan untuk menjangkau tanah milik negara yang dikuasaioleh instansi vertikal di daerah.  Dari aspek interpretasi, SOP (standard operational procedure) kebijakan pensertipikatan barang milik negara berupa tanah oleh Kanwil BPN Kalimantan Barat belum tersosialisasi dengan baik kepada instansi vertikal yang akan dilakukan pensertipikatan tanah, sehingga berdampak terhadap kecepatan proses pengurusan pensertipikatan tanah. Dari aspek aplikasi, proses pensertipikatan tanah menunjukkan target yang ditetapkan tidak terealisasi seluruhnya, karena minimnya informasi yang tersedia berupa data riwayat  tanah yang saat ini digunakan olehinstansi vertikal, sehingga proses pengukuran tanah sebagai dasar dikeluarkannya sertipikat menjadi tidak efektif.
KINERJA PELAKSANAAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DAN 13 DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151055 - 2017, Mujiono
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis kinerja fungsi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator di SDN 6 dan SDN 13 di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Permasalahan yang terjadi bersumber pada belum terlaksananya fungsi Komite Sekolah, baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol dan badan mediaor dalam proses penyelenggaraan operasional sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksana fungsi Komite Sekolah sebagai badan yang memberikan pertimbangan, belum memiliki fungsi yang berkesinambungan dalam hal pengambilan keputusan, sebagai badan pendukung, Komite Sekolah belum berfungsi dalam memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, sebagai badan pengontrol/pengawas terhadap perencanaan pendidikan belum terlaksana secara optimal,  dan sebagai badan mediator, minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Kemudian saran atau rekomendasi dalam penelitian ini yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksana fungsi komite sekolah baik sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol maupun sebagai badan mediator, maka Komite Sekolah harus mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, seperti keterlibatan dalam terhadap penyusunan perencanaan program pendidikan yang jelas dan terarah, pelaksanaan program pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA E2071171004, Kasdi Tri Aryada
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah khusunya yang membidangi masalah kebakaran. Pembentukan peraturan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggungjawab kepada pemegang hak atas tanah (lahan) khususnya lahan gambut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah dipahami oleh pelaksana namun terdapat kendala terhadap peraturan lain yang memperbolehkan melakukan pembakaran hutan sebanyak 2 hektar yang tertuang dalam pasal 69 ayat 2 Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumberdaya kebijakan yang dimiliki masih terdapat kekurangan baik itu sumberdaya manusia, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya peralatan yang belum terpenuhi.Komunikasi terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan kepada masyarakat belum sepenuhnya tersampaikan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Raya yang bermata pencaharian sektor pertanian. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pembenahan terhadap pengawasan yang perlu diperketat, penambahan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan), pembenahan terhadap komunikasi para pelaksana terkait, dan mengembangkan inovasi baru berupa pembuatan sumur bor di daerah hutan dan lahan gambut yang berguna untuk memadamkan api akibat dari kurangnya pasokan air pada musim kemarau tiba.
PELAYANAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141088 - 2016, Natalia Simpung
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian Hukum merupakan unit kerja di dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertugas memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah merupakan salah satu pelayanan yang disediakan Bagian Hukum.  Produk hukum  diajukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.  Penelitian ini dilakukan terhadap produk hukum berupa peraturan daerah yang dibahas, disetujui, ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif. Untuk menilai kualitas pelayanan publik, penulis mempergunakan teori dari Valarie V. Zeithaml, Parasuraman & Berry, yaitu penilaian terhadap pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah mempergunakan lima ukuran, yaitu tangible, realibility, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ukuran tangible, realibility, responsiveness dan assurance, pelayanan penyempurnaan produk hukum daerah belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena Bagian Hukum tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, kurangnya sarana kerja dan kurangnya jumlah aparatur. Sedangkan dari ukuran assurance, pelayanan sudah optimal. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Bagian Hukum untuk menambah fasilitas dan sarana kantor, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Bagian Hukum, menambah jumlah aparatur yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, meningkatkan disiplin aparatur dalam bekerja dan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA E/11211051, Asmara Juana Suhardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.902 KB)

Abstract

Camat Bunguran Tengah belum optimal melakukan peran kepemimpinannya dalam menerapkan prinsip atau teknik kepemimpinan yang tepat guna meningkatkan kinerja pegawainya. Hal tersebut ditandai dengan kelemahan Camat dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan dan perubahan yang terjadi, kelemahan  Camat dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawainya dan kelemahan Camat dalam menciptakan kepuasan kerja bagi para pegawainya. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja pegawai tersebut antara lain; tidak sejalannya  profesionalisme pegawai dengan profesionalisme Camat, sistem insentif yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, keberadaan visi-misi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya (hanya menjadi penghias dinding ruangan kerja), struktur organisasi yang tidak menggambarkan hirarki dan pembagian tugas yang jelas,  serta kerja sama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Page 10 of 25 | Total Record : 249

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi