cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SUATU STUDI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) DI POLITEKNIK NEGERI SAMBAS E/11210086 - 2013, Asbeni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.832 KB)

Abstract

Penerapan SOP belum melalui tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di POLTESA dan belum dilaksanakan  secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Agar SOP dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, penulis merekomendasikan kepada seluruh komponen dalam manajemen POLTESA agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di lembaga harus mendorong ketersedian anggaran yang dapat mengoptimalkan proses penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam mencapai tujuan POLTESA.
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL ( BLPS ) BAGI KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM) DI KOTA SINGKAWANG Sutiyarto, Sutiyarto
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ( BLPS ) Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang. Apakah Proses Implementasi Program Kebijakan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Singkawang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?. Dengan tujuan Untuk mengetahui Persiapan kegiatan, Pelaksanaan kegiatan, Mekanisme penyaluran bantuan Kube, Pencairan dana Kube, Pemanfaatan dana Kube, Supervisi dan pendampingan, Mekanisme penyaluran honorarium pendamping, dan Pemanfaatan dana operasional daerah. Dengan menggunakan analisis kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang sesuainya implementasi kebijakan BLPS di Kota Singkawang dengan pedoman yang ada mengenai Persiapan kegiatan, Pelaksanaan, Mekanisme penyaluran bantuan, Pencairan dana, Pemanfaatan dana, Supervisi dan pendampingan, Honorarium, dan Dana operasional daerah. Selain itu juga para pengurus Kube tidak dapat ditangani secara maksimal oleh para pendamping seperti kendala kurangnya kekompakan dalam Kube, macetnya usaha yang dilaksanakan oleh sebagian besar Kube dikarenakan harga pakan ternak yang tinggi sementara itu harga jual ternak terlalu murah, dan kendala lain yang diakibatkan karena faktor alam seperti gagalnya panen karena musim yang tidak sesuai dengan jenis usaha mereka misalnya bagi Kube yang mengelola usaha ekonomis produktifnya dengan sangat ketergantungan pihak lain.
KINERJA PETUGAS PEMERIKSAAN TANAH KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TANAH DI KOTA PONTIANAK E/2072141040, Silvi Firlia Ardhani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  dan menganalisis kinerja petugas pemeriksaan tanah Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pemeriksaan tanah di Kota Pontianak. Dalam menganalisis masalah digunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Bernadian dan Russel, (1999).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja petugas pemeriksa tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam melaksanakan pemeriksaan tanah masih belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan. Hal ini terlihat dari jumlah tanah yang dapat diperiksa masih belum seimbang dengan jumlah permohonan yang harus dilakukan pengukuran tanah. Selain itu, petugas ukur juga belum dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan tanah dengan cepat dan akurat. Masih rendahnya kinerja petugas pemeriksa tanah juga terlihat dari perilaku petugas yang dalam melakukan tugas masih masih memerlukan pengawasan, tanpa adanya inisiatif untuk melaksanakan perintah dengan responsif. Kinerja petugas pemeriksa tanah masih belum optimal, disebabkan oleh faktor internal yaitu motivasi kerja, pengalaman kerja, dan disiplin kerja, sementara faktor eksternal yaitu fasilitas kerja, pendanaan dan koordinasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI E/2072151092 - 2017, Nelly Sumanti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan Cagar Budaya. Permasalahan dalam penelitian ini banyaknya cagar budaya yang hilang, tidak terawat, sampai dengan cagar budaya yang beralih fungsi, buruknya kondisi ini karena belum adanya perhatian dari Pemerintah Daerah secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi belum berjalan dengan efektif dilihat transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat, kejelasan informasi yang masih kurang, dan lemahnya konsistensi pelaksana kebijakan. Sumber daya yang tersedia masih terbatas, baik dilihat dari Ketercukupan tenaga pelaksana (staf), ketersediaan anggaran dan perlengkapan serta informasi dan wewenang yang masih minim. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Kemudian pelaksanaan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Melawi dewasa ini belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), dan lemahnya fragmentasi. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi, maka perlu adanya transmisi atau penyaluran komunikasi yang akurat, Kejalasan informasi sehingga mudah dipahami oleh kelompok sasaran, Konsistensi terhadap perintah,  Penempatan personil yang sesuai, peningkatan insentif, penambahan jumlah staf, informasi dalam implementasi kebijakan, Kewenangan yang bersifat formal, fasilitas pendukung, menciptakan SOP dan perlunya koordinasi dalam rangka mengatasi fragmentasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN SANGGAU E/2071141058 - 2017, Atuer Umbara
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena yang menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyebab implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Informan penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling yaitu informan kunci yang memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan tentang kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum berhasilnya dan tidak berjalannya implementasi kebijakan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama : sumberdaya yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan belum memadai yaitu fasilitas yang sangat terbatas, jumlah tenaga yang kurang serta terbatasnya anggaran yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyaluran alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Sanggau, kedua : lemahnya koordinasi dan komunikasi yaitu jalinan komunikasi dan koordinasi antara para badan pelaksana kebijakan dan antara badan pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa tidak terjalin secara berkelanjutan dikarenakan ada rangkaian kegiatan yang terputus.
KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK E/2071141001 - 2016, Ishak
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan memperhatikan fenomena berdasarkan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (DCM) Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara pada tahun 2015. Tujuan penelitian untuk mengkaji kualitas pelayanan rawat jalan puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftip kualitatif berdasarkan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan dipilih informan penelitian sebagai berikut: Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Koordinator Ruangan, Pelaksana Pelayanan, para pegawai dilingkungan dan masyarakat pengguna pelayanan rawat jalan pada Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan Puskesmas kecamatan Pontianak Tenggara pada faktor Kemampuan, Tanggung jawab dan Penampilan dalam pelayanan sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Hal ini dilihat dari tenaga kesehatan yang masih kurang pada bagian pendaftaran dan faktor sikap, perhatian dan tindakan yang belum memenuhi kualitas pelayanan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151099 - 2017, Abdul Syukur
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi pemekaran Kelurahan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah, jumlah penduduk  dan   kode wilayah di kelurahan menggunaan teori menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008:142) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwam ukuran dan tujuan kebijakan pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu telah memenuhi persyaratan pembentukan pemekaran Kelurahan baru. Faktor sumberdaya, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana dan komunikasi, juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi pemekaran kelurahan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Implementasi akan berjalan dengan baik dan efektif, apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pemekaran Kelurahan Kapuas Kiri Hulu harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak - pihak yang terkait.selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.
EVALUASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANGK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DI KOTA PONIANAK E2071171016, Della Harlinda
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan menganalisis evaluasi kebijakan kredit usaha rakyat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat di Kota Pontianak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel compliance seperti pada aspek memahami dan menjalankan isi dan tujuan kebijakan, kepatuhan dalam menjalankan kebijakan program dana KUR, kepatuhan antara bawahan dan atasan, maupun ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang memadai KCU Bank Kalbar sudah baik walaupun untuk masih dianggap kurang personil dan anggaran operasional karyawan yang masih kurang. Pada variabel what’s happening seperti pada aspek sosialisasi program KUR  yang kurang gencar, hambatan komunikasi  antar lini dalam tim tidak ada yang berarti, banyaknya persyaratan/prosedur yang harus dipenuhi dari program KUR oleh UMKM, situasi faktor politik maupun faktor sosial dan ekonomi sempat mempengaruhi kelancaran pembayaran akan program KUR, sikap pelaksana dari program KUR selama ini masih kurang responsif atau kurang cepat, adanya manfaat yang dirasakan dari program bagi sasaran UMKM yang meminjam dana kredit KUR di KCU Bank Kalbar karena usaha para UMKM sebagian besar mengalami perkembangan. Rekomendasi pada variabel compliance,  evaluasi kebijakan yang diambil yakni perlunya Bank Kalbar menekan berbagai biaya yang dikeluar debitur pada saat pencairan pinjaman, agar tidak menimbulkan stigma negatif, menambah jumlah staf marketing,  meninjau kembali dana operasional kerja bagi karyawan marketing dilapangan agar memiliki semangat dan motivasi kerja yang lebih baik. Pada variabel what’s happening  evaluasi kebijakan yang diambil yakni sebaiknya media-media promosi yang memperkenalkan program KUR di KCU Bank Kalbar harus ditambah/lebih gencar lagi frekwensi promosinya dalam memasarkan program ini. Perlunya pihak bank meningkatkan lagi service excellent dalam pelayanan seperti responsif yang lebih tinggi lagi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGKAWANG E/2072141018 - 2016, Syarifah Mustika Sari
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab belum terkelolanya sampah di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III, terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum terealisasikan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain komunikasi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Dan Perumahan Kota Singkawang belum berjalan optimal dan tidak konsisten. Ketersediaan sumber daya tempat pembuangan sampah (TPS) dan kendaraan operasional yang masih terbatas dan banyak dalam kondisi rusak serta sanksi yang belum diberlakukan bagi warga yang melanggar Perda. Selain itu Standar Operating Procedure (SOP) yang baku belum ada. Saran dari peneliti adalah komunikasi lebih ditingkatkan secara berkala, pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Singkawang dan segera membuat SOP dalam menjalankan Perda.
IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SINTANG E/2072141092 - 2016, Hadi Burhandi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Kabupaten Sintang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Sintang. Pengadaan Barang/Jasa dalam ULP dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang anggotanya direkrut dari staf-staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah keanggotaannya hanya 15 (lima belas) orang yang terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Anggota yang merangkap kelompok kerja serta berada di bawah koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.  Penelitian ini bertujuan Menggambarkan dan menganalisis proses penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di Kabupaten Sintang serta mengetahui hambatan dalam organisasi, interprestasi dan aplikasi oleh ULP Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa secara E-Procurement guna perbaikan dalam penerapan E-Procurement pada pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sintang. Pendekatan analisis yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Sistem E-Procurement pada ULP Barang dan Jasa Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang menggunakan teori Jones yaitu dari Organisasi, kekurangan staf ULP, ketatausahaan dan masalah dalam proses pengadaan barang/jasa dalam menunjang Pelaksanaan Sistem E-Procurement pada ULP Kabupaten Sintang. Pada umumnya prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh ULP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 bahwa ULP yang dibentuk masih bersifat lembaga non struktural, artinya bukan lembaga yang terkategori sebagai Organisasi Perangkat Daerah, sehingga personilnya pun secara strukural masih merupakan bagian dari personil SKPD asalnya. Dengan kata lain, personel tersebut memiliki fungsi, tugas, tanggung jawab yang rangkap yaitu sebagai “orang” SKPD dan sebagai “orang” ULP.

Page 11 of 25 | Total Record : 249

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Politik Sosiologi Ilmu Administrasi Negara