cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KANTOR CAMAT SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151078 - 2017, AM Hendry Verdiansyah
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah telah menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penyelenggaraan PATEN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus dilaksanakan paling lambat  Januari 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN tersebut masih menghadapi kendalaberup syarat substantif, administratif, dan teknis. Syarat substantif adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Persyaratan administratif meliputi: standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Sedangkan persyaratan teknis meliputi: sarana prasarana; dan pelaksana teknis. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi PATEN di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program PATEN. Aspek ? aspek yang patut menjadi perhatian tersebut baik terkait dengan isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan penyelenggaraan PATEN. 
EVALUASI PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PERAWAT PADA RUANG KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO Adawiyah, Rabiatul
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.978 KB)

Abstract

Rumah Sakit Umum Daerah dokter Soedarso adalah rumah sakit rujukan tertinggi di Kalimantan Barat, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua spesialistik. Memiliki 446 tempat tidur dengan kunjungan setiap tahunnya berjumlah 19.345 orang, dengan jumlah perawat 402 orang, yang dirasa sangat kurang oleh manajemen rumah sakit maupun keperawatan sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelayanan yang diberikan oleh perawat pada ruang perawatan kelas III, dan untuk mengetahui beban kerja perawat pada ruang perawatan kelas III rumah sakit umum daerah dokter Soedarso. Di dalam pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien di ruang kelas III rumah sakit umum daerah dokter soedarso, sesuai dengan standar asuhan keperawatan minimal yang ada yaitu dengan pendekatan, pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan, tahap pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi keperawatan, walaupun dokumentasi yang dilakukan tidak tergambar dengan baik. dengan jumlah perawat yang bertugas di ruang kelas III sebanyak 157 orang, dimana jumlahnya perawat yang ada, kurang 20% dari perhitungan kebutuhan tenaga perawat oleh rumah sakit yaitu sebanyak 190 orang, walaupun rumah sakit belum memiliki standar yang baku untuk menjadi acuan perhitungan kebutuhan tenaga. Untuk itu disarankan bagi manajemen keperawatan rumah sakit, untuk membuat catatan keperawatan lebih sederhana, agar perawat tidak perlu menulis dan berfikir lama, dan menambah jumlah kekurangan perawat sebanyak 20% dari jumlah yang ada atau menambah tenaga non keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan tidak langsung. Kata Kunci : Rumah Sakit, Keperawatan.
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071151009 - 2017, Rizal
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik tidak terlepas dan peranan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimatan Barat yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan perizinanan, yang dilakukan Walikota dengan dibantu instansi pelaksana yaitu Kantor  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat penyelenggara pelayanan umum. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berfungsi untuk melayani masyarakat (public services function) berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan. Salah satu dari tugas-tugas umum pemerintahan adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakat yang dilakukan oleh kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.  Perumusan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat?”. Adapun secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat memberikan gambaran suatu sumbangan pemikiran dan dapat memberikan wawasan yang baik untuk menambah ilmu dibidang ilmu administrasi terutama di bidang pelayanan publik serta memberi sumbangan teoritis kepada Pelayanan Pemberian Izin Ormas di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Ormas/Surat Keterangan Terdaftar (SKT)  di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Studi di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang) E/2072151015 - 2017, Pana Hatan Lintong Sihombing
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan di desa yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa fungsi BPD adalah : 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 3) Melakukan pengawasan. Pada intinya BPD merupakan wakil dari enduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa : a. Produktifitas, kuantitas kerja BPD dalam membuat Perdes terkait fungsi legislasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya,  efisiensi kerja hanya berhasil membahas satu dari beberapa persoalan yang telah diagenda rapatkan sebelumnya; b. Kualitas layanan, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum lengkap dan kurang memadai, sehingga belum optimal   dalam menunjang kinerja, kedisiplinan masih kurang baik dan keramahan dan kesopanan sudah  menunjukkan penampilan yang sopan dan tutur kata yang baik; c. Responsivitas, berhasil menjaring sejumlah keluhan masyarakat dan bersikap aktif turun langsung ke masyarakat untuk mencari persoalan-persoalan  serta terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya; c. Responsibilitas, memiliki sumber hukum yaitu Perda Kabupaten Sintang  No.17 tahun 2006 tentang BPD dan sudah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya serta sudah memiliki metode kerja yang digunakan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. Akuntabilitas, belum menggunakan mekanisme pertanggungjawaban yang benar dalam menerangkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah serta belum menggunakan media pertanggungjawaban yang jelas berupa papan pengumuman dan laporan pertanggungjawaban. Ditemukan juga beberrapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang yang terdiri dari faktor internal dan eksternal.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI DAN BESARNYA SEWA BANGUNAN DAN ATAU TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141064 - 2016, Hasma Susilawaty
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyewaan tanah adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendayagunakan barang milik daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tesis ini meendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Bupati Kapuas Hulu yang menetapkan tentang penyewaan bangunan dan atau tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum kebijakan penyewaan tersebut di dalamnya memuat luas tanah yang disewakan, nama-nama penyewa serta besaran sewa yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah. Melalui metode  deskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar unit kerja pengelola barang milik daerah selaku implementor dalam kebijakan ini belum terjalin dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut masih ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pelaksana. Aspek lain yang masih perlu diperhatikan adalah kemampuan sumber daya manusia yang relatif masih kurang, sikap pelaksana dan struktur birokrasi juga mempengaruhi belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2004.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK E/2071151035 - 2017, Jony Arfandi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak.  Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) diselenggarakan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) setempat dan penyelengaraan Bandar Udara berdasarkan kewenangannya. Perjanjian yang dilakukan oleh Bupati setempat dengan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis. Adapun hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggara Bandar udara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi antara lain: a. Berperan serta dalam proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemenfaatan ruang. b. Mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP dan KKB. c. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari pengunaan ruang, dan tidak termasuk untuk DLKR Bandar Udara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN JENJANG MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KEPADAPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2072171010, Hesti Ayu Wardani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang menengah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dipilih karena peneliti melihat adanya fenomena permasalahan dalam pemindahan kewenangan tersebut terutama dalam tahap implementasi kebijakan. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori yang dikembangkan oleh Charles O. Jones terkait implementasi kebijakan yang mencakup 3 (tiga) dasar pilar aktifitas yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagai pisau analisis. Kesimpulan hasil penelitian secara garis besar bahwa, masih terdapat permasalahan jika dikaji menggunakan konsep oleh Charles O. Jones. Permasalahannya antara lain dari aspek organisasi masih kurangnya SDM pelaksana sehingga tidak ideal dan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama; dari aspek interpretasi luasnya jangkauan wilayah dan rentang kendali mengakibatkan komunikasi yang dinilai kurang efektif; serta aspek aplikasi yaitu kurangnya SDM pelaksana dan terbatasnya dukungan anggaran sehingga dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Berdasarkan deskripsi yang ada maka diperlukan langkah alternatif agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir untuk menciptakan implementasi kebijakan yang tepat sasaran.
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141047 - 2016, Zulkipli
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Kapuas Hulu” dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis transparansi dan akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran dalam perencanaan keuangan berbasis kinerja pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada pengelolaan keuangan belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 tahun 2007, baik dilihat dari akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, Profesionalitas, yakni dimulai dari penyusunan rencana anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berbasis kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum terlaksana dengan baik hal tersebut terlihat dari beberapa indikator diantaranya: Transparansi dan akuntabilitas anggaran BKD Kabupaten Kapuas Hulu belum mengalami kemajuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tersebut; Perencanaan anggaran yang dilakukan BKD belum mengarah sepenuhnya kepada keadilan anggaran dalam menyusun usulan program unit kerja BKD dari tahun sebelumnya; Perencanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas di BKD belum sampai pada tahap pertanggungjawaban, karena belum dilaksanakan secara profesionalitas. Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan perencanaan keuangan berbasis kinerja yang dilakukan BKD Kabupaten Kapuas Hulu, maka tim RKA BKD perlu adanya satu pemahaman dalam hal verifikasi atas usulan dan konsistensi pelaksanaan asistensi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana, agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penyusunan anggaran.
HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN PT. SARI BUMI KUSUMA DI MERAKO KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG E/11211080 - 2013, Ginidie
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.158 KB)

Abstract

Konflik dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terjadi di beberapa kawasan Kalimantan Barat. Demikian pula di Kabupaten Sintang khususnya di Merako Kecamatan Serawai, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hak pengusahaan hutan dikelola oleh PT Sari Bumi Kusuma. Menjadi fokus kajian ini yaitu peran hubungan masyarakat sebagai faktor penting dalam meminimalisir konflik antara PT Sari Bumi Kusuma dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan hubungan masyarakat dalam mendukung hak pengusahaan hutan oleh PT. Sari Bumi Kusuma. Strategi hubungan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HPH oleh PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan melalui hubungan dengan publik internal karyawan dan pemegang saham maupun hubungan dengan publik eksternal masyarakat sekitar masih menghadapi masalah terutama berkaitan dengan aktivitas mata pencaharian, penduduk penerimaan pegawai dan sistem perladangan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141105 - 2016, Jasmin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada realisasi populasi ternak sapi belum mampu memenuhi target yang diinginkan dalam mensukseskan Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan  dan menganalisis efektivitas implementasi Program Swasembada Daging Sapi 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan Program Swasembada Daging Sapi 2014 apabila dilihat dari aspek efektivitas kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu belum mengarah pada kesesuaian dan ketepatan kebijakan, sehingga belum dapat mengatasi  permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani. Tepat pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah dan  kelompok tani sebagai penerima manfaat serta pihak swasta di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat belum menunjukkan kerja sama yang baik. Tepat target yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, belum sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga masih banyak ketimpangan kebijakan yang terjadi. Tepat lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan harapan yang  terlihat dari kurangnya interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta lembaga terkait. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu untuk memaksimalkan kebijakan program dapat ditempuh, diantaranya : Pembentukan Komite Penjaringan Sapi Betina Produktif dan Bibit Unggul, Perluasan kelembagaan keuangan mikro di pedesaan untuk mendorong ekonomi keluarga peternak, Penstrukturan usaha perbibitan sapi, dan Penataan sistem koordinasi antar instansi terkait berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah.

Page 12 of 25 | Total Record : 249

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik