cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 11   12   13   14   15 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
EVALUASI PROSES PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES DI KABUPATEN MELAWI E/2072151141 - 2017, Steven Andri Liunima
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi melalui aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatgunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, evaluasi proses pemberantasan penyakit rabies di Kabupaten Melawi belum terlaksana secara maksimal. Kondisi demikian terlihat dari beberapa hasil temuan seperti : a. Efektivitas pemberantasan penyakit rabies Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi dalam pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana terhadap pengendalian dan pencegahan penyakit rabies belum terlaksana secara maksimal, b. fisiensi pemberantasan penyakit rabies yang mana pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan, karena anggaran yang tersedia terbatas, c. Responsivitas pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya melalui sosialisasi belum terlaksana secara maksimal dan d. Ketepatan pemberantasan penyakit rabies dalam pelaksanaanya belum maksimal mencapai sasaran karena terbatasnya kemampuan sumber daya petugas dalam mengevaluasi mencegah kasus gigitan HPR, baik melalui sosialisasi, pendataan HPR, vaksinasi HPR, pemberian VAR/SAR, eliminasi HPR, pembentukan rabies center, maupun tindak lanjut (SOP/Juklak).
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Ziasniati, ida
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diluncurkan, e-KTP Nasional telah memunculkan kontroversi. Namun, program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Pelaksanaan pelayanan e-KTP di Kabupaten Sintang dimulai tanggal 16 Juli 2012 dan berakhir pada bulan Desember 2012. Dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipahami pelaksanaan Perekaman e-KTP pada masing masing Kecamatan di Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2012 masih sangat rendah. Program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Belajar dari pengalaman yang terjadi dari implementasi e-KTP di Kecamatan Sintang, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program e-KTP. Aspek aspek yang patut menjadi perhatian tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2072141004 - 2016, Kristoporus Dawi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Subyek penelitian ini adalah Pejabat dan Pegawai di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kemampuan pegawai pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat ditinjau berdasarkan aspek pendidikan maupun aspek pengalaman sudah sangat memadai, akan tetapi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum mengacu pada ketepatan/keakurasian dan kecepatan.  Disamping itu mindset pegawai sebagai pelaksana masih terjebak pada kegiatan rutinitas sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan masih rendah. Motivasi kerja pegawai yang tercermin pada sikap kerja pegawai, sudah sesuai dengan uraian tugas, akan tetapi komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya masih rendah, terutama dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan tata usaha  Gubernur dan Wakil Gubernur serta pelayanan tata usaha  Setda. Rekomendasi terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut; hendaknya pemberian sanksi (punishment) diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Demikian juga terhadap aparatur yang telah menunjukkan kinerja yang baik seharusnya mendapatkan penghargaan (reward) atas dedikasi yang telah ditunjukkan aparatur tersebut pada organisasinya.
PEMBINAAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG E/2072151011 - 2017, Mikhael Wiwinardi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan kualitas pegawai negeri sipil khususnya, tentu tidak terlepas dari peningkatan disiplin kerja, karena masalah kerja menyangkut masalah ketaatan yang sadar dan rasional sehingga dapat mewujudkan dan menegakkan penyelenggaraan pekerjaan, agar dapat menghasilkan karya-karya yang diharapkan. Untuk menciptakan agar pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap peraturan, maka pemerintah telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pegawai. Selain itu pemerintah juga telah mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara pengajuan keberatan dan penyampaian hukuman disiplin. Pentingnya disiplin kerja yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dengan maksud untuk memperbaiki dan mendidik para pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku agar dapat memenuhi tujuan lembaga yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Tugas Camat sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan Serawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi juga bagaimana memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kecamatan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam memotivasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan yang merupakan pimpinan wilayah dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana kepada pegawai. Pemimpin ini merupakan orang yang menjadi panutan bagi bawahan. Menurut Sondang (1981:105), kepemimpinan merupakan inti dari sumber dan alat-alat dalam organisasi. Kata kunci : Kepemimpinan, Pembinaan dan Disipin Kerja Pegawai
EVALUASI PROGRAM BANTUAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ADAPTIF DAN TERBARUKAN DI KABUPATEN MEMPAWAH E2071161032, Fajar Iman Aprilianto
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Tujuan dari penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih detail dan terukur tentang keberhasilan program bantuan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan di Kabupaten Mempawah. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994:74) yaitu comparative before-after dan teori efisiensi menurut William N Dunn yaitu dengan mengukur net benefit dan  benefit cost ratio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix methods. Adapun hasil penelitian ini adalah nilai efektivitas capaian program “meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap” sebesar 1,03 kg/hari meskipun capaian nilai efektivitas program masih rendah, namun tetap terdapat kenaikan dan perubahan kearah positif. Rendahnya nilai efektivitas dikarenakan indikator outcome yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat. Sedangkan untuk nilai efisiensi sebesar  BCR >1,44 maka Program Bantuan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan  Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah tersebut ”feasible”, artinya dapat terus dilaksanakan ataupun di lanjutkan. Prediksi program bantuan ini di masa mendatang dengan melihat hasil yang diperoleh dari analisa efektivitas dan  rasio biaya manfaat yang telah dilakukan oleh penulis, maka program ini layak untuk diimplementasikan ataupun dilanjutkan pada tahun mendatang untuk menjadi salah satu program prioritas dan program rutin pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi lintas sektor dengan meningkatkan kerjasama antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun Stakeholder terkait untuk mendukung keberadaan program pengembangan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan sebagai suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kalimantan Barat.
PENGARUH KOMPETENSI APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN TERHADAP KUALITAS AUDIT KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141053 - 2016, Nanik Sunartik
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.404 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat daerah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif  yang menggunakan teori-teori yang relevan dihitung menggunakan teeknik analisis regresi dengan menggunakan program SPSS. Variabel penelitian ini adalah variable bebas(independent) kompetensi (X), sedangkan variable terikatnya (dependent) adalah kualitas audit (Y). Hasil penelitian analisis regresi menunjukkan bahwa, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi memberikan sumbangan terhadap variable dependen (kualitas audit) sebesar 41.8%, sedangkan sisanya 58.2% dipengaruhi oleh variable lain di luar model seperti Indefendensi, Motifasi, dan sebagainya. Kedua, kompetensi aparat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi aparat inspektorat  X= 0.759dan nilai t hitung 2.183 diterima pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain Ha diterima, dan juga dilihat dari hasil uji F dimana nilai  F hitung sebesar 25,457 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05,maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi aparat inspektorat secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa, variabel kompetensi mempengaruhi variabel kualitas audit. Hasil konfirmasi semua hipotesis penelitian ini membawa beberapa implikasi praktis maupun teoritis bagi upaya terwujudnya audit yang berkualitas dengan melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kompetensi aparat inspektorat daerah.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KECAMATAN NGABANG OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANDAK E/2071151133 - 2017, Grichella Yolanda Putri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan administrasi kependudukan mencakup peningkatan dan pemantapan pencatatan dan pelaporan data kependudukan secara berkesinambungan agar perubahan jumlah penduduk beserta karakteristiknya dapat diketahui secara cepat, mudah dan akurat. Fenomena yang muncul di Kecamatan Ngabang menunjukkan bahwa, banyak diantara warga masyarakat yang masih merasa enggan untuk menyampaikan/melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang belum memenuhi syarat untuk diakui legalitasnya sebagai penduduk di Kecamatan Ngabang.  Dari berbagai kegiatan pendataan penduduk maka sumber data yang paling aktual adalah pendaftaran penduduk karena dilakukan secara terus-menerus atas perubahan berbagai aspek kependudukan, meskipun masih diketemukan berbagai kendala baik yang bersumber dari aparat pelaksana maupun yang bersumber dari masyarakat. Untuk mendukung apa yang diinginkan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga data kependudukan yang diperoleh dapat dipertanggunjawabkan, karena melalui komunikasi yang baik tersebut diharapkan masyarakat akan menyadari arti pentingnya data kependudukan yang akurat dalam mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngabang.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141009 - 2016, Wahyu Budi Pratomo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dalam memotivasi pegawai kecamatan melalui beberapa aspek diantaranya aspek peningkatan kesejahteraan aparatur kecamatan, menciptakan suasana kerja yang harmonis, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, bersikap adil, saling menghormati dan mengikutsertakan pegawainya, melengkapi fasilitas kerja, mengembangkan potensi dan pemberian hukuman dengan adil. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan batasan operasionalisasi variabel maka dapat dideskripsikan bahwa kepemimpinan Camat Sungai Ambawang dapat dikualifikasikan baik dengan melakukan prinsip partisipatif, yakni Camat sebagai seorang pemimpin melibatkan pegawainya dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan, juga mampu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada pegawai kecamatan. Untuk lebih mengoptimalkan lagi efektivitas kepemimpinannya dalam meningkatkan motivasi kerja pegawainya, maka peneliti menyarankan supaya Camat Sungai Ambawang hendaknya lebih mengintensifkan komunikasi maupun pengamatannya terhadap pegawainya serta menitik beratkan perhatian pada pemberian penghargaan pada pegawainya yang telah berprestasi.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI E/2072151085 - 2017, Mukhlis Abidin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informastika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pengawasan penyelenggaraan perparkiran guna meningkatkan PAD Pada Bidang Perhubungan Darat DISHUBKOMINFO Kabupaten melawi belum berjalan efektif, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 1).Faktor Sumber Daya Manusia (Aparatur) Bidang Perhubungan Darat masih terbatas di Bidang teknis perhubungan darat, baik secara kualitas maupun kuantitas; 2) Faktor finansial/anggaran Bidang Perhubungan Darat yang masih terbatas untuk sektor perhubungan darat, baik melalui APBN maupun APBD Kabupaten Melawi. Kondisi terbatasnya dana tersebut terindikasi kurangnya volume pengawasan yang dilakukan; 3) Faktor koordinasi yang masih lemah  antara Bidang Perhubungan Darat dengan instansi terkait, seperti dengan pihak Kepolisian (Polisis Lalu Lintas), sehingga mempengaruhi keterpaduan pelayanan kepada masyarakat (kendaraan yang menggunakan tempat parkir) belum optimal, baik di bidang perhubungan darat maupun lalu lintas dan jalan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH PERBATASAN DI PUSKESMAS SENANING KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG E/2072141014 - 2016, Satimin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian publik dan harus menjadi prioritas pemerintah! “Kesehatan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ternilai harganya. Untuk menjaga dan mempertahankan agar tubuh kita tetap segar dan sehat, maka diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dari tiap-tiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya. Tingkat pendidikan, Lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam menerapkan pemeliharaan kesehatan dari tiap individu maupun masyarakat dan itu merupakan perilaku sosial yang harus dipahami oleh pemerintah, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hidup sehat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku bangsa / ras, dan agama. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah harus menjalankan peran dan fungsinya dalam menuntun warga negara Indonesia untuk terus berupaya agar selalu hidup sehat dan segar setiap saat. Menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, dan undang-undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan lainnya seperti PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Ripublik Indonesia, BPJS berkantor pusat di Jakarta dan boleh memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat Kabupaten Kota.  Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sintang adalah instansi yang secara teknis menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Dinas kesehatan  memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan di kabupaten Sintang, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional.  Kebijakan yang dibuat adalah  mengadakan perjanjian kerjasama nomor 12/PKS/IV.09/0114 dan nomor 60/UM. 2014, pada tanggal 2 januari 2014 dengan BPJS kesehatan Cabang Sintang dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Puskesmas Senaning merupakan salah satu puskesmas dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang yang terletak di daerah perbatasan yaitu tepatnya di Kecamatan Ketungau Hulu juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten Sintang. Dalam implementasi jaminan kesehatan nasional puskesmas senaning merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal dilaksanakan pula kegiatan kuratif dan rehabilitatif 

Page 13 of 25 | Total Record : 249

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik