cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 12   13   14   15   16 
Search results for , issue "Ilmu Administrasi Negara" : 249 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG E/2072151097 - 2017, Gina Widyani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang belum sesuai dengan harapan. Beberapa kesimpulan penelitian ini diantaranya: 1) organisasi implementasi kebijakan belum sesuai den­gan standar dan sasaran kebijakan, prosedur operasi yang standar (SOP).  karakteristik organisasi pelaksana, 2) interpretasi implementasi kebijakan belum terlaksana secara maksimal, baik dilihat dari penyaluran komunikasi, kejelasan informasi dan dimensi konsistensi informasi; 3)Aplikasi implementasi kebijakan dilihat dari sumber daya masih terbatas, seperti terbatasnya jumlah para pelaksana, minimnya anggaran, serta lemahnya informasi dan wewenang
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SISTEM PENYIMPANAN KEARSIPAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG E/11212083, Heri Joni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) belum dilaksanakan sepenuhnya, karena proses penataan arsip masih bersifat tradisional (sistem pola lama) atau sistem buku agenda yang dianggap cukup mudah untuk melaksanakannya baik dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Dalam rangka mewujudkan pengorganisasian kearsipan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang yang baik, maka proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem  pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam rangka mewujudkan implementasi pengelolaan sistem penyimpanan kearsipan pola baru (kartu kendali) yang baik, maka disarankan bahwa proses kegiatan kearsipan harus menggunakan sistem pokok soal (subjek) dan sistem abjad dengan menerapkan sistem kearsipan pola baru (kartu kendali) walaupun masih sangat sederhana, dengan menggunakan sistem desentralisasi walaupun dalam proses pengurusan surat menggunakan sistem kombinasi yakni kerpaduan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi
AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PARA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PONTIANAK E/2072141010 - 2016, Magdalena
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tesis ini berjudul: Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Para Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realibility, responsivitas dan empati kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak. Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja pelayanan para medis masih belum dapat sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis pendekatan diskriptif dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan wawancara kepada pasien rawat inap, Direktur RSUD, Bidang Pelayanan dan Para Medis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja para medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap di RSUD dr. Soedarso Pontianak belum menunjukkan hasil yang diharapkan, baik dilihat dari reliability kinerja pelayanan para medis, responsiveness kinerja pelayanan para medis dan empaty kinerja pelayanan para medis, pada umumnya belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal ini, terjadi karena pertama, lemahnya penerapan kode etik para madis dalam memberikan pelayanan kesehatan, kedua, rendahnya kesadaran para madis akan tanggung jawab dan disiplin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA Sodikin, Ali
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.723 KB)

Abstract

Tesis ini berjudul : Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Tesis ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kompetensi bidang tenaga kesehatan pada Fakultas Kedokteran dalam rangka peningkatkan kualitas sumber daya. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan bahwa, masih kurang adanya perencanaan yang terpadu dan komprehensip dalam proses implementasi kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan masih adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran program diantaranya meliputi aspek : (a) pengorganisasian (b) komitmen pimpinan, dan (c) sumber daya. Berdasarkan kondisi tersebut maka, sebagai masukan bagi solusi dimasa mendatang dalam mengimplementasikan kebijakan program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedoteran Universitas Tanjungpura perlu diadakan suatu kegiatan berupa analisis kebutuhan sumber daya pendukung program kurikulum berbasis kompetensi pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, peningkatan prasarana pendukung program lainnya serta terus dilakukan evaluasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kurikulum, Kompetensi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SANGGAU Irsan, Irsan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.513 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau dan ingin menggali/mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menunjukkakn bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari aspek pengorganiasian dimana tim yang dibentuk oleh Bupati dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut belum teroganisir dengan baik menyangkut keterlibatan pihak-pihak dari unsur pemerintah, mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja tim yang jelas. Dari aspek interpetasi tim yang terlibat kurang memiliki pemahaman yang sama sehingga berpengaruh terhadap penilaian PNS terhadap layanan Bapertarum sebagai sarana untuk mendapatkan rumah. Sementara dari segi penerapan, layanan Bapertarum masih dinilai sulit oleh PNS sehingga mengurangi minat mereka untuk membeli rumah. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau antara lain yaitu faktor Komunikasi, faktor Sumber Daya, faktor disposis, faktor struktur birokrasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Perumahan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2072151012 - 2017, Liana Fajar Sukma
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 471.1 – 866 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016, Kabupaten Sekadau dijadikan pilot project untuk pelaksanaan penerbitan KIA di Kalimantan Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan KIA di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan aspek penggorganisasian, interpretasi dan aplikasi masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dimasa mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Indikasi ini sebagaimana yang terlihat dari minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang masih kurang, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau belum optimal dan menjangkau keseluruhan warga masyarakat.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS E/2072151042 - 2017, Heri Irawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang  dilator belakangi dari adanya indikasi adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada proses implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.  Seperti diketahui bahwa, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dinilai sangat efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, namun yang terjadi di Kecamatan Sejangkung program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari masih tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa, masih  adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Sejangkung sehingga belum berjalan efektif seperti kurangnya sosialisasi kepada warga msyarakat, rendahnya kualitas pelayanan petugas yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), rendahnya kesadaran masyarakat dan pola pikir akan pentingnya Program Keluarga Berencana yang menjadi tolok ukur masyarakat untuk mewujudkankeluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BALITA GIZI BURUK DI KLINIK THERAPUITEK FEEDING CENTER PUSKESMAS SAIGON KOTA PONTIANAK E/2072141008 - 2016, Liliosa Maria. T
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini berjudul implementasi kebijakan Program Penanggulangan Balita Gizi Buruk di klinik Thetapeutik Feeding Center (TFC) di Puskesmas Saigon Kota Pontianak. Gizi buruk yang terjadi pada balita menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penyakit rawan yang dapat diderita balita gizi buruk adalah tubercolosis dan penyakit infeksi lainnya. Dampak paling buruk yang diterimaadalahkematianpadaumur yang sangatdini.Pusat Pemulihan Gizi atau yang dikenal sebagai Therapeutic Feeding Centre (TFC) berfungsi sebagai tempat perawatan dan pengobatan secara intensif, dengan melibatkan ibu atau keluarga dalam perawatan anak. Penyelenggaraan TFC dapat memanfaatkan fasilitas bangunan yang sudah ada di Puskesmas perawatan/Rumah Sakit atau membuat bangunan khusus atau baru. Klinik TFC Puskesmas Saigon Kota Pontianak berdasarkan fungsinya adalah untuk mengatasi masalah gizi buruk, oleh karena itu keberadaannya perlu dikembangkan dan didukung. Untuk itu diperlukan usaha yang seriusdari Tim pelaksana klinik TFC ini, yaitu dengan cara menerapkan SOP sesuai dengan buku pedoman yang telah ada.
KEBIJAKAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151101 - 2017, Rinol Asri
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pemberdayaan dan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi semula dimaksudkan untuk penyempurnaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) terhadap efektivitas pemberdayaaan masyarakat yang mempunyai arah pertama; upaya melepaskan belenggu kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran dan kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya dan dilengkapi dengan penyaluran bantuan modal guna mendukung dan membangun kemandiriannya. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK), serta untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Keluarga yang dilakukan Oleh Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah berjalan cukup baik. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya respon dari beberapa pelaksana karena alasan beban kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan dari Ketua Tim dan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kecamatan serta desa. Dilihat struktur birokrasi, masih ditemui faktor penghambat berupa rangkap tugas dari beberapa pelaksana tugas sehingga berdampak pada munculnya sikap kurang semangat (demotivasi) .
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK DALAM UPAYA MENYELESAIKAN DATA GANDA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS E/2072151043 - 2017, Ari Adrian
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan meningkatnya mobilitas dan dinamika kependudukan. Untuk menanggapi isu tersebut diterbitkanlah suatu sistem yang dikenal dengan nama KTP Elektronik (KTP-el) yang berbasis NIK secara nasional. Tujuannya adalah mewujudkan identitas tunggal, sehingga tidak ada lagi identitas ganda yang dimiliki penduduk. KTP-el merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas dalam upaya menyelesaikan data ganda kependudukan di Kabupaten Sambas dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari enam indikator yang diteliti, hanya empat faktor diantaranya yang paling mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Sambas. Keempat faktor tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dari penelitian ini disimpulkam bahwa untuk mencapai tertib dan akuratnya database kependudukan yakni dalam upaya mewujudkan identitas tunggal bagi penduduk disarankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk terus aktif dan terarah dalam melakukan perekaman data penduduk, memberikan sanksi administratif dengan menutup akses terhadap semua pelayanan publik yang terintegrasi dengan NIK bagi penduduk yang hingga saat ini belum melakukan perekaman, sanksi administratif kepada penduduk yang dengan sengaja memberikan data palsu dan mendupliksi datanya, pengecekan kembali terhadap data hasil pemutakhiran karena masih banyak yang keliru serta melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait kebijakan kependudukan. 

Page 14 of 25 | Total Record : 249

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik